Belakangan ini, konsep perusahaan super holding, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semakin menjadi sorotan. Super holding berarti entitas yang berperan sebagai induk dari beberapa BUMN, mengelola dan mengawasi berbagai anak perusahaan dalam satu manajemen terpusat. Meskipun tujuan utama pembentukan super holding adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat mengurangi peran penting BUMN dalam ekonomi nasional.
Alasan Pembentukan Super Holding
Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mendorong terbentuknya super holding BUMN, sebagaimana ulasan berikut.
Pertama-tama, alasan untuk efisiensi operasional. Faktor ini bertujuan agar pengelolaan perusahaan secara terpusat, sehingga memungkinkan super holding mampu menekan birokrasi. Selain itu, juga akan menyatukan proses manajemen, agar operasional perusahaan berjalan semakin efektif.
Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing. Melalui super holding, harapannya pengelolaan modal dan inovasi akan lebih fleksibel. Hal ini, teyang memungkinkan BUMN bersaing lebih baik di pasar global dengan struktur yang lebih kuat.
Kemudian, pengelolaan aset yang optimal. Dengan super holding memungkinkan pengelolaan aset berlaku secara efisien dalam skala yang lebih besar. Sehingga dengan demikian, potensi pengembalian aset BUMN akan semakin maksimal.
Penurunan Peran BUMN
Meskipun super holding bisa membawa keuntungan bagi negara, terdapat potensi pengurangan peran BUMN dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan ekonominya. Beberapa kemungkinan yang dapat muncul, sebagaimana ulasan berikut.
Privatisasi terselubung. Dalam beberapa kasus, pengelompokan perusahaan di bawah super holding berpotensi meningkatkan keterlibatan swasta atau investor asing. dalam mengelola aset strategis negara, yang berpotensi mengurangi kontrol pemerintah atas sektor penting seperti energi dan infrastruktur.
Pergeseran fokus kepentingan publik. Karena orientasi keuntungan lebih dominan di super holding, maka terdapat risiko BUMN lebih mementingkan profit daripada publik. Hal ini, secara tidak langsung akan mengurangi peran sosial BUMN, contohnya layanan publik dengan harga terjangkau.
Kesenjangan pembangunan. BUMN berperan penting dalam pembangunan daerah tertinggal. Namun, restrukturisasi super holding cenderung memindahkan fokus perusahaan ke sektor menguntungkan. Kondisi ini yang memungkinkan program-program sosial dapat terabaikan.
Kebijakan yang Perlu Perhatian
Untuk menghindari dampak negatif dari pembentukan super holding, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang menjaga peran strategis BUMN. Sebagai bahan pertimbangan, beberapa kebijakan berikut perlu perhatian, antara lain:
- Pengetatan Regulasi:
Pemerintah harus memastikan bahwa, BUMN di bawah super holding, perlu tetap menjalankan misi sosial guna mendukung pembangunan nasional.
- Transparansi dan Akuntabilitas:
Setiap proses restrukturisasi, selain transparan, keterlibatan publik dan legislatif sangat penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi korupsi, atau penyalahgunaan kewenangan.
- Fokus pada Kepentingan Nasional:
Kontrol mayoritas terhadap super holding tetap berada di tangan negara. Negara harus hadir dalam sektor-sektor strategis, terutama dampak pada kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Super holding perlu melakukan reformasi terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut.
Penjagaan yang baik terhadap “konsistensi tujuan nasional”. Artinya, meski sasaran super holding pada peningkatan efisiensi dan keuntungan, BUMN sebagai motor pembangunan dan pemerataan ekonomi tetap yang utama. Karena, BUMN memiliki peran besar melampaui sektor swasta, seperti pembangunan infrastruktur, atau penyediaan kebutuhan dasar di wilayah terpencil.
“Penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance)” sebagai langkah berikutnya. Super holding perlu memiliki sistem pengawasan yang transparan dan kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kepentingan pribadi dari pihak pengelola. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan BUMN akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor, sehingga akhirnya dapat mendukung keberlanjutan reformasi tersebut.
Berikutnya, perlu pengaturan “kemitraan strategis antara BUMN dan sektor swasta” secara cermat. Alih-alih bermitra dengan swasta berpeluang meningkatkan keuangan dan teknologi BUMN, pemerintah tetap mengontrol sektor strategis berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kontrol terhadap energi, pangan, dan infrastruktur, agar tercipta kedaulatan ekonomi dari ketergantungan pihak asing.
Terakhir, “pengembangan sumber daya manusia (SDM)” BUMN juga perlu pengutamaan. Mengingat kita perlu bersaing di pasar global, sehingga BUMN memerlukan tenaga kerja yang inovatif dan berkompeten. Oleh karena itu, investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan SDM, untuk mendorong budaya inovasi dalam perusahaan, sudah sangat mendesak.
Kesimpulan
Pembentukan super holding BUMN merupakan strategi yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan negara. Namun, langkah tersebut memiliki tantangan, khususnya terkait pengurangan peran sosial BUMN serta potensi dominasi pihak swasta dalam sektor-sektor penting. Oleh karenanya, keseimbangan yang cermat antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi penting.
Hal tersebut, memastikan reformasi BUMN benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah tersebut, harapan super holding menciptakan keseimbangan efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial segera terpenuhi. Pada gilirannya, reformasi ini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.