Di tengah gelombang demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota beberapa waktu lalu, publik menghadapi sebuah ironi. Ketika ribuan orang turun ke jalan menyampaikan keresahan, sebagian warga justru mengeluhkan gangguan akses ke media sosial. Ada yang kesulitan mengakses Instagram, ada pula yang mengaku tidak dapat masuk ke berbagai platform digital.
Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa gangguan tersebut merupakan tindakan yang disengaja. Pemerintah pun membantah berbagai tudingan yang berkembang. Namun menariknya, yang segera muncul bukanlah kesabaran publik menunggu penjelasan, melainkan gelombang kecurigaan. Mengapa? Jawabannya sederhana. Kepercayaan publik sedang mengalami erosi.
Pengalaman pemutusan akses internet saat kerusuhan Papua pada 2019. Berbagai kebijakan pemblokiran konten atas nama pemberantasan disinformasi. Bahkan, hingga kecenderungan pemerintah mengendalikan narasi publik telah meninggalkan jejak panjang dalam ingatan masyarakat. Ketika kepercayaan mulai menipis, gangguan teknis yang biasa pun dapat berubah menjadi krisis kepercayaan.
Namun sesungguhnya persoalan yang lebih besar bukanlah gangguan internet atau media sosial. Persoalan yang lebih mendasar adalah hubungan antara negara dan warga yang semakin kehilangan ruang dialog.
Demonstrasi Adalah Alarm Demokrasi
Setiap demonstrasi pada dasarnya merupakan pesan. Sayangnya, pemerintah sering membaca pesan sebagai ancaman. Padahal dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang paling sah. Ia merupakan cara warga menyampaikan kegelisahan ketika saluran formal tidak cukup efektif.
Demonstrasi bukanlah penyakit. Ia adalah gejala. Seperti lampu peringatan di ruang mesin kapal, demonstrasi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa. Lampu itu mungkin mengganggu pandangan, tetapi mematikan lampu tidak akan menyelesaikan kerusakan mesin yang sesungguhnya.
Karena itu, respons pertama negara terhadap demonstrasi seharusnya bukanlah bagaimana mengendalikan situasi. Tetapi, bagaimana memahami akar keresahan yang mendorong warga turun ke jalan. Paradoksnya, yang sering terlihat justru sebaliknya. Energi negara lebih banyak tercurah untuk mengelola dampak demonstrasi ketimbang mendengar substansi tuntutannya.
Aktivisme Digital Bukan Musuh Negara
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Ruang digital telah berkembang menjadi arena baru bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam konteks demokrasi modern, seharusnya kita memandang aktivisme digital sebagai aset.
Media sosial memungkinkan pemerintah mendengar suara warga secara langsung tanpa harus menunggu laporan birokrasi yang panjang dan berlapis. Keluhan yang viral sering kali menjadi sistem peringatan dini terhadap persoalan yang sedang tumbuh di masyarakat.
Ironinya yang kerap terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah sering menganggap kritik digital sebagai ancaman terhadap stabilitas. Terdapat anggapan, bahwa warga yang menyampaikan keberatan sebagai penyebar pesimisme, dan setiap demonstran selalu memiliki agenda tertentu. Pemerintah membalas kritik dengan klarifikasi, bantahan, atau bahkan stigmatisasi.
Padahal pemerintahan yang percaya diri tidak akan takut pada kritik. Yang kita takuti justru ketika masyarakat berhenti berbicara. Sebab diamnya warga bukan selalu pertanda kepuasan. Kadang itu adalah sebagai penanda hilangnya harapan.
Empati yang Hilang dari Komunikasi Publik
Di antara berbagai peristiwa yang mengiringi demonstrasi, ada satu hal yang cukup mengusik banyak orang. Ketika demonstrasi berlangsung dan tuntutan publik bergema di berbagai tempat. Sejumlah akun pemerintah justru menampilkan narasi mengenai aksi aparat membersihkan sampah pasca demonstrasi.
Tidak ada yang salah dengan kegiatan bersih-bersih. Namun dalam perspektif komunikasi publik, pesan yang tersampaikan terasa janggal. Warga sedang berbicara tentang alasan mereka turun ke jalan. Negara justru berbicara tentang apa yang terjadi setelah mereka pulang. Akibatnya, muncul kesan bahwa pemerintah lebih tertarik membahas konsekuensi demonstrasi daripada mendengarkan penyebab demonstrasi.
Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Empati tidak selalu berarti menyetujui tuntutan demonstran. Empati adalah kesediaan untuk mengakui bahwa keresahan itu nyata. Bahwa kemarahan itu memiliki sebab, dan bahkan negara bersedia mendengar sebelum memberikan jawaban. Ketika empati menghilang, komunikasi berubah menjadi monolog. Negara berbicara, rakyat mendengar. Ketika rakyat berbicara, negara justru sibuk menyiapkan narasi berikutnya.
Dialog yang Menyelamatkan Demokrasi
Sejarah menunjukkan bahwa demonstrasi jarang berakhir hanya karena penggunaan kekuatan. Demonstrasi mereda ketika warga merasa suaranya didengar. Banyak perubahan besar dalam perjalanan bangsa lahir dari keberanian warga menyampaikan kritik dan kesediaan pemerintah membuka ruang dialog. Demokrasi tidak pernah tumbuh dari keseragaman pendapat. Demokrasi tumbuh dari kemampuan mengelola perbedaan secara dewasa.
Karena itu, meningkatnya demonstrasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi negara. Yang berbahaya justru apabila negara kehilangan kemampuan mendengar. Pemerintah perlu menyadari bahwa kritik bukanlah musuh pembangunan. Kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi yang membuat kebijakan menjadi lebih baik. Aktivisme digital bukan ancaman stabilitas. Ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah masyarakat apa adanya.
Dalam dunia pelayaran, nahkoda yang baik tidak memusuhi alarm ketika terdengar bunyi peringatan dari ruang mesin. Ia justru segera memeriksa sumber masalah sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Demikian pula dalam demokrasi. Kritik warga bukan badai yang harus dibungkam, melainkan alarm yang harus didengar.
Sebab demokrasi tidak melemah karena demonstrasi yang ramai. Demokrasi melemah ketika negara kehilangan kemampuan untuk mendengar. Dan ketika negara tak lagi mendengar, yang tersisa hanyalah jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat yang dipimpinnya.