Melangkah Bebas Tanpa Takut Dipajaki. Pagi itu, sinar matahari Sidoarjo menyapu trotoar dengan kehangatan yang jujur. Saya melangkah santai menikmati ritme tubuh yang berayun konstan, mengenakan kaos merah favorit, topi putih penahan terik, dan berkacamata. Di saat deret kendaraan bermesin sibuk memuntahkan asap dan deru bising, sepasang kaki ini setia menjadi moda transportasi paling mandiri. Langkah kaki membawa saya merayakan kesehatan dan kebebasan yang paling murni, sebuah perayaan sederhana di atas jalanan kota.
Namun, ketenangan pagi itu mendadak terusik oleh sebuah gambaran absurd yang melintas di pikiran. Bagaimana jika pemerintah benar-benar memungut pajak dari setiap jengkal langkah pejalan kaki? Bayangkan pejabat negara memasang meteran di pergelangan kaki warga atau menaruh gerbang tol otomatis di sepanjang trotoar Sidoarjo. Lelucon satir ini membuat dahi mengernyit. Bukan hanya karena kekonyolannya, melainkan karena ia menyentil kenyataan betapa rakusnya ruang publik hari ini mengejar angka dan komodifikasi.
Filosofi Kaki dan Karunia Hakiki Kebebasan
Secara biologis, kaki adalah keajaiban rekayasa alam. Anggota tubuh ini menyangga seluruh beban, menapak bumi, dan mendorong kita maju menembus jarak. Namun secara filosofis, sepasang kaki menyimpan makna kemerdekaan paling autentik. Saat seseorang memilih melangkah tanpa bergantung pada bahan bakar minyak, tarif tol, atau mesin besi. Sesungguhnya, ia sedang menampilkan bentuk kemandirian diri yang paling murni.
Jalan kaki menghapus kesenjangan kelas sosial. Di atas trotoar yang sama, seorang pejabat, buruh, pengusaha, hingga pelajar melangkah menggunakan prinsip mekanis yang sama persis. Kaki tidak memerlukan pelat nomor, surat izin mengemudi, apalagi jaminan aset. Ketika mengayunkan kaki, kita sedang menggunakan hak paling mendasar dari Sang Pencipta. Yaitu, hak untuk berpindah, menjelajah, dan berada di ruang publik secara merdeka.
Ketika Absurditas Kekuasaan Mengintai Ruang Alamiah
Gagasan satir bahwa pejalan kaki harus membayar pajak mengusik nurani karena menyentuh kecemasan kolektif kita tentang batas kewenangan kekuasaan. Negara mengumpulkan pajak sebagai bentuk kontribusi atas fasilitas, kepemilikan barang bernilai, atau transaksi ekonomi. Mengandaikan langkah kaki kena pajak. Maka, hal itu sama saja dengan mematok harga pada napas yang kita hirup. Atau, bahkan detak jantung yang berdenyut di dalam dada.
Lelucon satir tersebut menjadi cermin yang menelanjangi realitas hari ini. Kita menyaksikan bagaimana hampir setiap jengkal ruang publik perlahan berubah menjadi barang dagangan. Kendaraan bermotor menyerobot trotoar, pembangunan mengabaikan jalur pedestrian, dan polusi udara mengepung ruang gerak warga. Di tengah minimnya fasilitas dasar bagi warga yang berjalan kaki. Sembari saya membayangkan pemajakan atas langkah kaki, justru memperlihatkan betapa ironisnya perlindungan negara terhadap kebiasaan hidup sehat ini.
Menatap Jalanan sebagai Ruang Kesetaraan Manusia
Melangkah kaki di tepi jalan Sidoarjo hari ini merupakan sebuah aksi reflektif, bukan sekadar aktivitas fisik pengolah kebugaran. Ketika memilih berjalan, kita sedang merawat tradisi kesederhanaan di tengah dunia yang makin tergesa-gesa dan konsumtif. Setiap pijakan tumit di atas tanah mengingatkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk bumi yang membumi. Dan, bukan mesin pencetak uang yang bisa terus-menerus diperas nilai ekonominya.
Penafsiran mendalam atas fenomena ini membawa kita pada sebuah pemahaman inspiratif. Bahwa, kebebasan sejati sering kali berada pada hal-hal yang paling dekat dan kerap kita sepelekan. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut atau absurdtas wacana publik mengikis kenyamanan warga dalam menikmati hak-hak dasar sebagai manusia.
Menolak Komodifikasi Langkah Kaki
Jika negara mulai melirik langkah kaki sebagai objek pungutan, maka manusia telah kehilangan benteng terakhir dari kebebasannya. Bayangan satir tentang pajak pejalan kaki harus menjadi peringatan keras agar kita tidak menyerahkan hak-hak alamiah kepada keserakahan regulasi. Tubuh manusia adalah milik mereka sendiri, dan jalanan kota adalah milik bersama yang wajib menampung setiap warga tanpa syarat finansial.
Asap kendaraan mungkin masih mengepul dan wacana-wacana konyol akan terus bermunculan di ruang publik. Namun, sepasang kaki ini akan terus mengayun dengan mantap sambil kepala tetap tegak. Berjalan kaki adalah cara kita menegaskan bahwa kesehatan, kesederhanaan, dan kebebasan bergerak merupakan hak mutlak. Maka, hal tersebut tidak boleh tersentuh oleh stempel pajak maupun keserakahan kekuasaan.
Menjaga Marwah Kebebasan di Setiap Langkah
Pada akhirnya, menyusuri jalanan Sidoarjo dengan sepasang kaki sendiri adalah pernyataan sederhana namun mendalam tentang kedaulatan diri. Lelucon satir tentang pajak pejalan kaki mungkin terasa konyol, tetapi ia berhasil membuka mata kita. Yaitu, akan pentingnya menjaga batas antara ruang publik yang merdeka dan ambisi kontrol yang berlebihan. Kaki adalah moda transportasi paling inklusif yang menyatukan semua lapisan masyarakat tanpa sekat ekonomi. Selama kita masih memiliki keberanian untuk melangkah dan menyuarakan kebenaran, jalanan akan tetap menjadi simbol kesetaraan. Adalah, sebuah ruang di mana kebebasan manusia akan selalu menang dan tak akan pernah bisa dipajaki.