Perspektif Reflektif Hari Laut Sedunia dari Ruang Kelas Maritim
Mendidik Kelasi, Menyelamatkan Industri Maritim. Sebuah infografis digital Hari Laut Sedunia melintas di gawai saya. Visualnya memikat: laut biru yang tenang, kepakan sayap burung. Serta, lambung kapal kontainer raksasa bertuliskan amanat mulia “Safe Working Conditions, Decent Work for Seafarers”. Dan, siluet seorang pelaut berhelm putih menatap ke arah samudra luas. Sebagai insan maritim yang kini mendedikasikan hidup di dunia pendidikan dan literasi. Memandang tatapan pelaut membelakangi lensa itu, justru memicu pergulatan batin yang hebat. Di balik narasi megah kampanye global dan logo-logo organisasi pekerja yang mentereng. Menyimpan kenyataan pahit yang kerap luput dari radar kebijakan nasional. Yaitu, bahwa kita sedang mengalami rabun dekat struktural dalam mengelola fondasi terdalam sumber daya manusia laut kita.
Tatapan Kosong di Atas Dek
Ketika publik memperingati Hari Laut Sedunia dengan tuntutan klise seputar pembersihan sampah plastik atau konservasi terumbu karang. Namun, justru memunculkan pertanyaan eksistensial melingkupi ruang kelas kami. Siapa sebenarnya manusia yang kita utus untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan ekologi di atas gelombang itu? Secara global, industri pelayaran tidak akan pernah bergerak hanya dengan mengandalkan perintah Perwira (Officers) di anjungan. Denyut nadi kapal sejati bertumpu pada pundak para rating (kelasi, jurumudi, mekanik, koki, dan olieman). Merekalah otot, tangan, dan kaki yang memastikan rantai pasok dunia tidak terputus.
Namun, dalam lanskap pendidikan maritim di Indonesia, kelompok ini justru menjadi anak tiri peradaban. Desain lembaga pendidikan kedinasan besar seperti STIP, PIP, maupun BP2TL bertahun-tahun hanya menciptakan menara gading. Adalah hanya fokus mencetak perwira bernilai tinggi. Sementara itu, sistem pendidikan, pelatihan, dan tata kelola crew manning bagi calon rating ibarat tumbuh liar. Mereka berjalan sporadis, tanpa cetak biru yang tersistem, terstruktur, apalagi berkesinambungan. Kita sibuk merakit kemudi yang megah, namun membiarkan tangan-tangan yang menggerakkan mesin bawah bekerja sendiri tanpa persiapan secara terhormat.
Gugatan dari Ruang Kelas Maritim
Paradoks ini semakin menganga jika kita benturkan dengan kenyataan di lapangan. Mengajar calon pelaut di Indonesia hari ini adalah sebuah latihan ketabahan moral. Kita menyaksikan bagaimana jalur diklat untuk level posisi anak buah kapal sering kali hanya sekadar sebagai industri komersialisasi sertifikat singkat. Tetapi, justru bukan investasi kompetensi jangka panjang. Banyak anak muda dari pesisir maupun pelosok daerah terjun menjadi kru kapal bermodalkan nekat. Serta, sertifikasi kilat yang sekadar memenuhi regulasi formalitas STCW, tanpa pemahaman mendalam tentang keselamatan kerja atau hak-hak normatif mereka.
Akibat dari hulu pendidikan yang rapuh ini sangat mematikan di hilir industri. Ekosistem “Penyaluran ABK” kita menjelma menjadi belantara yang rentan eksploitasi oleh agensi nakal. Di tengah laut lepas, kru maritim kelas bawah kita kerap menghadapi pemotongan upah sepihak. Kemudian, jam kerja yang tidak manusiawi, hingga kondisi kerja yang jauh dari kata aman. Slogan “Jaga Lautnya, Sejahterakan Pekerjanya” yang tertulis indah di lembar spanduk perayaan. Seketika berubah menjadi satir yang getir saat berhadapan dengan kontrak kerja kelasi yang rapuh.
“Laut yang lestari tidak hanya membutuhkan kompas yang dipegang erat oleh Perwira di anjungan. Melainkan juga menuntut tangan-tangan terdidik para rating yang mengikat jangkar di dek bawah.”
Keterampilan Kerja Menentukan Kelestarian Ekologi
Sebagai pendidik, saya berkewajiban menegaskan bahwa ada korelasi linier yang tak terputus antara kompetensi dasar pekerja dek bawah dengan kelestarian ekologi laut. Menjaga keselamatan laut bukan hanya urusan navigasi canggih milik kapten. Kesalahan fatal dalam mengoperasikan katup pembuangan air got kapal (bilge water), ketidakpahaman manajemen sampah di atas kapal sesuai Annex MARPOL. Atau, kecerobohan sekecil apa pun saat proses bongkar muat zat kimia di dek. Hal itu justru paling sering bermula dari tangan pekerja yang kurang terdidik dan kelelahan secara psikologis.
Negara tidak bisa menuntut sebuah kapal berlayar dengan standar ekologis yang ketat. Jika kru yang bekerja di dalamnya tidak memiliki ruang mental yang cukup untuk memikirkan lingkungan. Pekerja laut yang mengalami kecemasan akibat upah murah, jaminan kesehatan yang abu-abu, dan perlindungan hukum yang lemah. Hal tersebut mustahil dapat menjadi benteng pertama pencegahan polusi maritim. Kesejahteraan mereka adalah prasyarat mutlak bagi keselamatan ekosistem laut itu sendiri.
Meretas Jalan Menuju Masa Depan
Slogan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus bermakna komitmen memanusiakan manusia laut secara utuh, dari perwira tinggi hingga kelasi terendah. Momentum Hari Laut Sedunia ini harus menjadi titik balik politis untuk merombak total arsitektur kebijakan pendidikan maritim kita. Pemerintah tidak boleh lagi melepas pelatihan kru maritim bawah sepenuhnya kepada pasar bebas yang eksploitatif tanpa standardisasi negara yang ketat.
Kita memerlukan standardisasi kurikulum diklat rating yang terintegrasi secara nasional. Penting pendirian pusat-pusat pelatihan kru maritim yang terjangkau namun berkualitas tinggi di wilayah-wilayah pesisir. Serta pengawasan total terhadap gurita bisnis agensi penyalur tenaga kerja (manning agency). Pendidikan maritim harus hadir sebagai institusi yang membebaskan dan melindungi, bukan sekadar loket pencetak lembaran kertas sertifikat.
Saat menutup kelas, menatap mata para siswa yang penuh mimpi besar tentang masa depan di samudra. Saya selalu berharap agar mereka tidak hanya menjadi angka-angka statistik pengisi devisa negara di atas kapal asing. Sudah saatnya kita merajut sistem yang berkesinambungan. Ketika kita mulai memuliakan dan mendidik kelasi dengan sistem yang terstruktur, dari sanalah kita benar-benar sedang membangun jangkar masa depan untuk menyelamatkan industri maritim dan merawat kelestarian laut ibu pertiwi.