Triliunan Rupiah yang bergerak, tetapi tidak selalu berpindah ke Tempat yang Tepat
Setiap Iduladha, Indonesia seperti berubah menjadi pasar raksasa yang bergerak serentak. Sapi, kambing, dan domba mengalir dari peternak ke kota, dari kota ke lapangan-lapangan pemotongan. Setelah itu, berubah menjadi potongan daging yang menyebar melalui kantong plastik sederhana. Di atas kertas, ini tampak sebagai pesta solidaritas nasional. Namun di balik itu, ada pertanyaan yang jarang mengemuka. Ke mana sebenarnya daging itu paling banyak menumpuk, dan siapa yang justru paling sedikit merasakannya?
Lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memperkirakan potensi ekonomi kurban nasional tahun 2026 mencapai Rp26,89 triliun. Angka ini menegaskan bahwa kurban bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga sistem ekonomi sosial yang bergerak masif dalam waktu singkat. Ia melibatkan rantai nilai yang panjang, peternak rakyat, pedagang hewan, jagal, relawan, hingga jaringan distribusi ke masyarakat penerima.
Namun, di balik besarnya angka tersebut, terdapat dinamika yang tidak sepenuhnya menggembirakan. Proyeksi tahun 2026 justru menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp27,10 triliun. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya jumlah rumah tangga pekurban sekaligus pergeseran preferensi dari sapi ke kambing atau domba yang lebih terjangkau. Dalam bahasa ekonomi rumah tangga, ini adalah sinyal halus tekanan daya beli yang tidak selalu tampak dalam statistik pertumbuhan makro.
Persoalan yang lebih Serius muncul pada sisi Distribusi
Data menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam. Pulau Jawa mengalami surplus hewan kurban, sementara sejumlah wilayah di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua berada dalam kondisi defisit. Dari 514 kabupaten/kota, 163 daerah mengalami defisit parah dengan tingkat kecukupan di bawah 20 persen. Ada pula 107 daerah sangat defisit, serta 73 daerah lain masih berada dalam kondisi defisit dengan tingkat kecukupan 50–80 persen. Dengan kata lain, dalam satu momentum yang seharusnya menjadi simbol pemerataan, kurban justru memperlihatkan peta ketimpangan yang nyata.
Tambahan persoalan muncul ketika kita melihat bagaimana sistem distribusi bekerja. Hingga saat ini, distribusi kurban masih bertumpu pada inisiatif lokal dan jaringan filantropi yang terfragmentasi. Tidak ada mekanisme nasional yang benar-benar mengintegrasikan surplus dan defisit secara real-time. Akibatnya, kelebihan di satu wilayah tidak otomatis mengalir ke wilayah yang kekurangan. Di sinilah letak paradoksnya, Indonesia memiliki momen solidaritas nasional, tetapi belum memiliki sistem solidaritas nasional.
Padahal, bila pengelolaannya lebih terintegrasi, kurban dapat menjadi salah satu instrumen redistribusi protein hewani paling efektif di dunia. Ia bukan sekadar ibadah tahunan, tetapi juga mekanisme koreksi ketimpangan gizi antar wilayah. Karena itu, gagasan realokasi distribusi kurban perlu naik kelas dari sekadar wacana filantropi menjadi agenda kebijakan. Realokasi tidak berarti mengurangi nilai ibadah, tetapi justru memperluas dampaknya. Lembaga keagamaan memerlukan integrasi antara pemerintah daerah, dan sistem logistik pangan nasional berbasis data kebutuhan, bukan sekadar kedekatan donatur.
Mengapa Ketimpangan Ini Tidak Boleh Dinormalisasi
Ketika surplus daging hanya berputar di wilayah yang sama setiap tahun, sementara wilayah lain terus berada dalam kekurangan, maka yang terjadi bukan sekadar ketidakefisienan logistik. Tetapi, reproduksi ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, kurban yang seharusnya menjadi jembatan sosial justru berpotensi menjadi cermin batas-batas ekonomi Indonesia itu sendiri.
Lebih jauh, dalam situasi tekanan ekonomi dan krisis pangan global yang kian nyata, serta pembiaran terhadap distribusi yang tidak efisien. Maka, sama artinya dengan membiarkan peluang perbaikan gizi masyarakat miskin hilang di depan mata. Ini bukan lagi soal teknis distribusi, tetapi soal keberanian moral untuk memperbaiki sistem.
Penutup
Pada akhirnya, kita menghadapi satu pertanyaan yang sulit terjawab dengan seremoni atau angka statistik semata. Yaitu, apakah kurban benar-benar telah menjadi instrumen keadilan sosial, atau masih berhenti sebagai ritual indah di pusat-pusat kelebihan? Sebab jika triliunan rupiah hanya berputar di wilayah yang sama, sementara wilayah lain menunggu, maka kita sedang menyaksikan sebuah ironi. Bahwa, solidaritas yang ramai di permukaan, tetapi diam dalam struktur.
Dan pada titik itu, Iduladha tidak lagi sekadar perayaan pengorbanan. Ia menjadi cermin. Apakah kita sedang benar-benar berbagi? Atau, hanya sedang memastikan bahwa kita tetap nyaman di tempat yang sama, sementara ketimpangan terus berjalan tanpa koreksi. Masalahnya, ketimpangan distribusi ini tidak hanya soal teknis logistik yang tuntas hanya dengan aplikasi atau data dashboard semata. Ia menyentuh lapisan yang lebih dalam. Koordinasi kelembagaan, kemauan politik, dan kesadaran kolektif tentang makna berbagi yang sesungguhnya.
Selama kurban masih dipahami sebagai aktivitas lokal yang berhenti di batas kota atau provinsi. Maka, surplus akan terus berulang di satu tempat, dan kekurangan akan menjadi cerita tahunan di tempat lain. Tanpa keberanian untuk membangun sistem distribusi lintas wilayah yang benar-benar terintegrasi. Kesimpulannya, kita akan terus merayakan solidaritas yang tidak sepenuhnya sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.