Peran Penguasa dalam Kehidupan Nelayan Laut

Peran Penguasa dalam Kehidupan Nelayan Laut
Sumber Foto : Pixabay

Peran Penguasa dalam Kehidupan Nelayan Laut. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor yang menjadi dasar perekonomian banyak masyarakat semstinya berskala prioritas. Sebutlah Nelayan, Pemerintah harus aktif melindungi dan mendukung kelangsungan hidup mereka. Namun, realita belakangan ini justru sebaliknya. Terutama, sejak terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pihak-pihak yang kuat secara ekonomi dan politik untuk mengeksploitasi ruang laut. Kebijakan tersebut memperburuk ketimpangan yang sudah ada, sekaligus memperparah kesulitan hidup nelayan kecil.

HGB Untuk Siapa?

Penerbitan HGB di laut seharusnya tidak terjadi, karena laut bukan sumber daya alam untuk eksploitasi. Laut merupakan rumah bagi ribuan nelayan yang bergantung pada hasil laut. HGB laut mengarah pada privatisasi ruang laut yang seharusnya menjadi milik bersama. Andalan nelayan terhadap laut sebagai tempat mencari ikan dan laut lainnya, saat ini menghadapi kenyataan ruang tangkapannya kian terbatas. Alih-alih penguatan laut yang telah nelayan kelola selama berabad-abad, kini semakin tergerus oleh kepentingan segelintir orang penguasa.

Keberpihakan pemerintah dalam hal ini, terlihat dari dampak kebijakan terhadap kehidupan rakyat sehari-hari, terutama nelayan. Kebijakan yang lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi kapitalis, seperti pemberian hak atas laut kepada pihak yang memiliki modal besar. Kondisi ini memperburuk kehidupan nelayan yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan, serta persaingan yang tidak setara. Mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup, dan menjaga akses terhadap warisan laut secara turun-temurun.

Kapan Penguasa Berpihak?

Keberpihakan sejati semestinya berawal dari perlindungan hak-hak rakyat kecil melalui pemberian akses yang adil atas sumber daya alam. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya berpihak pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Kebijakan yang berpihak pada rakyat harus dapat memastikan nelayan dan masyarakat dapat hidup layak dari hasil laut yang mereka kelola.

Dilematis rasanya ketika kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru berpotensi menghancurkan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang ada. Prioritas keberpihakan pada rakyat, bukan berfokus pada keuntungan semata. Karena, rakyat yang rentan dan kurang terlindungi memerlukan keadilan sosial untuk keberlangsungan hidup.

Sebagai bagian dari kebijakan pembangunan, memandang laut dan sumber daya alam sebagai aset ekonomi bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan perusahaan besar. Laut merupakan warisan yang pengelolaannya turun-temurun oleh masyarakat nelayan sebagai sumber kehidupan mereka. Namun, ketika penguasaan area laut oleh pihak dari kekuatan ekonomi dan politik besar, keberadaan nelayan semakin terancam. Laut yang sebelumnya memberikan kebebasan untuk mencari nafkah kini terhegemoni oleh aturan yang memiliki kekuatan lebih besar.

Mayoritas nelayan yang tinggal di pesisir harus bertahan hidup dalam ketimpangan yang semakin nyata. Mereka yang bergantung pada hasil laut untuk kehidupan sehari-hari menghadapi kenyataan bahwa akses mereka terhadap sumber daya semakin terbatas. Misalnya, adanya pembatasan terhadap penangkapan ikan di wilayah yang dulunya merupakan tempat tangkapan tradisional mereka. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka. Meski pemerintah berpendapat penerbitan HGB di laut akan membawa keuntungan ekonomi, kenyataan yang nelayan hadapi jauh berbeda dengan klaim tersebut.

Kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan industri besar dan investor membuahkan kenyataan bahwa banyak nelayan hidup dalam kesulitan dan ketidakpastian. Tanpa perlindungan yang cukup, mereka terjebak dalam kondisi yang semakin sulit. Nelayan kecil yang tidak memiliki peralatan modern atau modal untuk bersaing dengan perusahaan besar, harus menanggalkan kesempatannya mengakses ke laut. Beberapa perusahaan yang mendapatkan izin HGB di laut sering kali beroperasi dengan cara yang merusak ekosistem. Kondisi ini, pada akhirnya memperburuk kondisi sumber daya alam yang menjadi tempat hidup mereka.

Kesimpulan

Keberpihakan terhadap rakyat kecil dalam hal ini tidak hanya soal melindungi hak mereka atas ruang laut. Keberpihakan yang sejati harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha mereka. Hal ini bisa berupa pemberian pelatihan, dan akses terhadap teknologi perikanan ramah lingkungan. Selain itu, pemberian fasilitas akses pasar yang adil, dan menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang bergantung pada hasil laut.

Pemanfaatan laut dan sumber daya alam harus bijak, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang menggantungkannya. Pemerintah harus menilai kembali kebijakan melalui perumusan langkah-langkah yang tidak menguntungkan kelompok elit tertentu. Melainkan perlu memastikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang sudah lama berada dalam kondisi rentan. Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan seluruh kekayaan alam bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa pembedaan.

Dengan memberikan perhatian lebih besar kepada nelayan dan masyarakat pesisir, penerapan kebijakan dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. Kesinambungan hidup nelayan dan perlindungan terhadap laut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Di antaranya manfaat ekonomi, keberagaman hayati, maupun keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karenanya, sangat penting bagi penguasa untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut, bukan hanya berfokus pada keuntungan sesaat.