Merayakan Luka Kebangkitan Nasional. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara tergelar, pembacaan pidato, dan memperdengarkan berbagai slogan optimisme dari podium kekuasaan. Pemerintah mengajak rakyat untuk bangkit, bersatu, dan percaya bahwa Indonesia sedang menuju masa depan yang lebih baik. Namun di tengah kondisi sosial-ekonomi yang semakin berat, publik mulai mempertanyakan satu hal mendasar: kita sesungguhnya sedang merayakan apa?
Kebangkitan seharusnya lahir dari harapan, rasa aman, dan keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Tetapi bagaimana mungkin rakyat bangkit ketika terus-menerus memaksa mereka menanggung kebijakan yang terasa jauh dari empati? Harga kebutuhan hidup meningkat, lapangan kerja menyusut, serta pembungkaman kritik. Sementara pemerintah justru sibuk membangun citra keberhasilan melalui proyek-proyek besar yang manfaatnya belum sepenuhnya masyarakat nikmati.
Merayakan…
Hari Kebangkitan Nasional akhirnya terasa seperti seremoni formal yang kehilangan makna substansial. Peringatan HARKITNAS setiap tahun, tetapi tidak benar-benar menyentuh realitas kehidupan rakyat sehari-hari. Sebab, hari ini masyarakat merasakan bukan semangat kebangkitan, melainkan kelelahan sosial yang terus menumpuk.
Di lapangan, publik menyaksikan berbagai proyek ambisius minim kajian ilmiah, rawan penyimpangan anggaran, dan berpotensi membebani keuangan negara. Program MBG, KDMP, hingga food estate di Papua menjadi contoh pemerintah bersemangat mengejar proyek besar ketimbang menyelesaikan persoalan dasar rakyat.
Program-program tersebut memang atas nama pembangunan dan pemerataan. Namun pertanyaan kritisnya sederhana, apakah pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil? Ataukah hanya menjadi alat distribusi proyek kepada kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan?
Kritik terhadap pemerintah pun sering kali tidak ditanggapi sebagai masukan demokratis. Dalam banyak kasus, menanggapi suara berbeda sebagai ancaman politik. Situasi ini menciptakan ketakutan tersendiri di tengah masyarakat. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang dialog perlahan berubah menjadi ruang penuh kewaspadaan.
Luka…
Padahal, negara yang sehat tidak takut terhadap kritik. Kritik justru menjadi alarm agar pemerintah tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Ketika kita menganggap kritik sebagai makar, maka bukan semata pertaruhan kebebasan berpendapat, melainkan masa depan demokrasi itu sendiri.
Tekanan ekonomi yang semakin berat juga memperlihatkan rapuhnya arah pengelolaan negara. Pelemahan nilai rupiah menjadi salah satu simbol paling nyata. Nilai tukar yang terus merosot tidak hanya berdampak pada investor atau pelaku pasar. Dan, yang paling nyata jeritan masyarakat karena naiknya harga barang dan biaya hidup.
Di sisi lain, utang negara terus meningkat hingga mendekati angka Rp10 ribu triliun. Beban fiskal membengkak akibat banyaknya proyek prioritas dan struktur pemerintahan yang gemuk. Ironisnya, ketika negara mengaku membutuhkan efisiensi, rakyat justru melihat pengeluaran besar-besaran untuk program-program yang efektivitasnya meragukan.
Program MBG menjadi salah satu contoh yang paling sering mendapat cercaan. Di tengah banyaknya sekolah rusak, puskesmas terbengkalai, dan tenaga kesehatan yang belum memperoleh kesejahteraan layak. Kok, negara justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk program makan bergizi. Publik tentu tidak menolak gagasan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun rakyat berhak mempertanyakan prioritas ketika kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan saja belum sepenuhnya terpenuhi.
Kondisi ini semakin ironis karena sebagian besar masyarakat justru sedang menghadapi tekanan ekonomi berat. Gelombang PHK terus meningkat, sementara kesempatan kerja baru tidak tumbuh secepat kebutuhan hidup. Ribuan orang kehilangan pekerjaan dan memaksa bertahan dalam situasi yang semakin tidak pasti.
Kebangkitan…
Bagi masyarakat kelas bawah, persoalan hari ini bukan lagi soal mimpi besar tentang Indonesia Emas atau slogan kebangkitan nasional. Yang mereka pikirkan jauh lebih sederhana. Bagaimana membayar sekolah anak, membeli beras, melunasi cicilan, dan bertahan hidup hingga akhir bulan.
Di sektor politik dan demokrasi, revisi UU TNI juga memunculkan kekhawatiran publik. Banyak pihak menilai aturan tersebut membuka ruang lebih besar bagi militer untuk masuk ke ranah sipil. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Reformasi 1998 lahir salah satunya untuk menegaskan batas yang jelas antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil. Ketika batas itu mulai kabur, publik tentu berhak cemas. Sebab, ukuran keberhasilan demokrasi bukan saja adanya pemilu, melainkan seberapa kuat kontrol sipil terhadap kekuasaan negara.
Persoalan lingkungan hidup pun menunjukkan kemunduran yang serius. Deforestasi meningkat akibat ekspansi berbagai proyek strategis nasional. Membuka hutan secara besar-besaran atas nama investasi dan pembangunan. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya kawasan hijau, tetapi juga meningkatnya risiko bencana ekologis. Banjir besar di berbagai wilayah menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas kesabaran. Ketika negara abai atas tata kelola lingkungan, maka masyarakat yang menanggung akibatnya. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan nyawa.
Nasional…
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah tetap meminta rakyat optimistis dan percaya bahwa Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan. Namun “pemaksaan” optimisme sulit tumbuh di tengah pidato dan slogan. Ia hanya akan lahir ketika rakyat benar-benar merasakan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan.
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi nasional, bukan sekadar ritual tahunan yang penuh formalitas. Kebangkitan sejati tidak lahir dari baliho, seremoni, atau kampanye pencitraan. Kebangkitan lahir dari keberanian negara mendengar suara rakyat, memperbaiki kesalahan, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan elite politik.
Jika hari ini rakyat lelah dari bangkit, cemas dari optimis, maka jangan-jangan! Apa! Bukanlah, semangat rakyat yang perlu bangun, melainkan nurani para pengambil kebijakan. Sebab tanpa empati, “kebangkitan nasional” hanya akan terdengar sebagai ironi yang berkelindan di tengah luka sosial yang masih meradang.