Captwapri – Moda transportasi laut yang sistemnya terkelola (Sinergi) dengan baik dan efisien adalah faktor yang penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan (Pertumbuhan) untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang efisien dan tidak dikelola dengan baik, adalah salah satu faktor signifikan yang menyebabkan rendahnya (Daya Saing) ekonomi Indonesia.
Pertumbuhan Pelabuhan
Pelabuhan Indonesia menghadapi lima kekuatan baru, Persaingan antar pengelola pelabuhan, Kompetitor pelabuhan, Persaingan global, Daya tawar pengguna pelabuhan, dan Kekuatan tawar-menawar penyedia layanan pelabuhan, tentu ini menurut IBRD/World Bank, tahun 2007. Puncaknya, memasuki abad 21 pertumbuhan pelabuhan baru bak menjamur dimana-mana. Satu sisi euforia lahirnya pelabuhan positif, sisi lain kompetisi pelabuhan dengan BUP di kawasan yang sama berpeluang mendongkrak ekonomi biaya tinggi.
Pelabuhan terus berbenah secara radikal dalam dua abad terakhir. Selama satu setengah abad pelabuhan menjadi akses jalan keluar/masuk barang untuk mengendalikan pasar. Persaingan antar pelabuhan sangat minim dan biaya yang berkaitan dengan pelabuhan relatif tidak signifikan terhadap tingginya biaya transportasi laut dan transportasi darat.
Minimnya biaya mengakibatkan terbatasnya biaya untuk efisiensi pelabuhan. Kondisi persaingan usaha pelabuhan dalam skala global dan regional menuntut pelabuhan wajib meningkatkan produktifitasnya. Keberhasilan transportasi laut dalam beberapa dekade terakhir, sehingga transportasi laut menjadi komponen penting dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Setiap barang yang kita konsumsi membutuhkan biaya-biaya pengadaan, seperti biaya produksi, biaya promosi, dan biaya pengangkutan. Hingga hari ini, Indonesia merupakan negara dengan rata-rata biaya logistik tertinggi dari beberapa negara kawasan lainnya. Pertumbuhan pelabuhan dalam satu kawasan yang tidak saling bersinergi satu dengan lainnya, tetap akan memperburuk kinerja logistik nasional kita.
Baca Juga : Penggabungan Pelindo dan Integrasi Logistik.
Sinergi Pelabuhan
Pelabuhan merupakan titik persinggungan daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan pemerintahan dan usaha pelabuhan. Kegiatan kepelabuhan seperti tambat kapal, naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta labuh kapal. Fasilitas-fasilitas tersebut harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran yang memadai agar proses perpindahan intra dan antar moda transportasi berjalan dengan lancar dan aman.
Pengelolaan transportasi laut yang baik dan efisien sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam menjaga keutuhan NKRI. Bisnis pengangkutan barang akan efisien dan efektif melaui laut, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sesama penyedia usaha pelabuhan perlu saling berkoneksi satu sama lain, bila menginginkan biaya pengiriman barang tetap terjangkau masyarakat.
Efisiensi pelabuhan melalui penurunan biaya penanganan kargo, dengan mengintegrasikan layanan pelabuhan dengan pengelola lainnya, untuk kekuatan menuju pasar global. Selain sinergi, secara bertahap pelabuhan dan sektor swasta harus mandiri dengan mengurangi kontrol birokrasi pemerintah di berbagai kegiatan kepelabuhanan. Sektor swasta dapat masuk melalui penambahan kekuatan pokok maupun penunjang pelabuhan, dengan sistem bagi hasil sesuai tarif yang telah berlaku di BUP.
Menurut PP No. 61 tahun 2009, Pelabuhan mempunyai peran sebagai simpul jaringan transportasi, pintu gerbang ekonomi, alih moda transportasi, penunjang kegiatan perdagangan, distribusi, produksi dan konsolidasi barang. Dalam simpul jaringan transportasi, pelabuhan bisa melakukan klasterisasi penyandaran kapal sesuai kapasitas sektor swasta. Tentunya, hal ini tetap harus selaras dengan “Rencana Induk Pelabuhan” (RIP) di wilayah bersangkutan.
RIP daratan untuk pelabuhan laut terdiri dari dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal, fasilitas penanganan limbah, bunker, pemadam kebakaran, dll. RIP perairan, seperti alur pelayaran, area labuh kapal, kolam pelabuhan, area olah gerak kapal, perairan alih muat kapal, perairan B3, perairan pandu, dsb. Atas pemanfaatan aset negara tersebut, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melaksanakan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas konsesinya, sedangkan dalam konteks sinergi, BUP dapat memungut PNBP kepada pelaku usaha swasta sebelum disetor ke Kas Negara.
Baca juga : Dermaga Gilimas Bakal Terapkan ISPS Code
Daya Saing Pelabuhan
Biaya logistik tinggi tercermin dalam harga barang yang terdistorsi lebih mahal dari harga barang yang sama, bisa di daerah lain atau negara lain. Memerlukan koordinasi semua pihak, terutama pemerintah, pelaku industri, pelaku pengangkutan, dan masyarakat untuk menurunkan biaya logistik. Kerjasama sektor swasta untuk pemenuhan infrastruktur pelabuhan dapat mencerminkan jumlah pelabuhan laut yang dapat melayani kapasitas kapal secara ultimasi sekaligus pemberdayaan pelabuhan pengumpan.
Pengiriman barang jumlah besar akan lebih efisien menggunakan kapal laut, sehingga ongkos angkut satuan barang lebih murah, dan akhirnya biaya logistik dapat ditekan. Sinergi antar pelabuhan dapat mencegah perburuan rente yang membuat biaya pengiriman barang membengkak sekaligus beban konsumen. Efisiensi sistem logistik nasional akan mampu menurunkan biaya logistik dari level tertinggi ke tingkat kewajaran.
Penurunan biaya logistik pada konsumen akan meningkatkan permintaan barang sehingga produsen termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Jika sudah demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang baik tinggal menunggu waktu. Keberadaan BUP sebagai leading sector usaha pelabuhan bersama sektor swasta lainnya, diharapkan mampu mengatasi permasalahan logistik kedepan. Dan, dalam keadaan seperti ini harapan Indonesia meraih to be world class port bukan isapan jempol belaka.
Wahyu Agung Prihartanto, Penulis & Pemerhati Logistik
Baca juga :
- Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Merencanakan Sarat Air Kapal
- Filsafat Pelayaran: Paradigma Nahkoda, Kapal dan Anak Buah Kapal
- Mengintip Kesibukan Kapal di Selat Lombok