Negara Terjebak Menjual Pameran Kesejahteraan. Gempita Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia baru saja berlalu. Namun, riak kekecewaan publik justru makin nyaring mengudara. Deretan atraksi udara, parade simbolis, hingga pembagian suvenir mewah memenuhi panggung megah perayaan. Padahal hal itu, justru memperlihatkan betapa penguasa hari ini begitu piawai mengemas pencapaian. Sedangkan, di balik hiasan seremonial yang tampak meyakinkan, wajah asli realitas sosial masyarakat kita justru makin memperlihatkan jurang ketimpangan menganga.
Politik Simbolik Mengabaikan Empati Sosial
Perayaan kemerdekaan tahun ini sarat dengan pameran kekuasaan yang berlebihan. Atraksi udara kali ini dengan membentangkan gambar raksasa pimpinan negara serta materi suvenir yang bernuansa personalisasi figur politik. Secara tidak langsung, hal tersebut justru menunjukkan bergesernya makna sakral peringatan nasional. Ruang publik yang seharusnya milik seluruh warga negara, kini mereduksi menjadi panggung konsolidasi citra dan propaganda personal.
Lebih miris lagi, pendekatan serba simbolis ini justru menunjukkan ketiadaan tenggang rasa terhadap duka rakyat. Hanya beberapa hari sebelum rudal pesta berdentum, bencana gempa bumi berkekuatan besar meratakan pemukiman di Nusa Tenggara Timur. Dan, musibah tersebut memakan puluhan korban jiwa. Kontras yang menonjol ini mempertegas adanya jarak empati yang sangat lebar. Ketika rakyat di daerah bencana bergulat dengan puing-puing bangunan, para pejabat di ibu kota justru sibuk membagikan goodie bag. Tak cukup itu, menyusul pembagian undian motor listrik di tengah gemerlap pesta.
Negara Alami Kritis Akses Keadilan
Ketimpangan antara narasi pemerintah dan kenyataan di lapangan tercermin jelas pada sektor-sektor pelayanan dasar. Pemerintah dengan bangga memamerkan rekaman keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengerahan siswa Sekolah Rakyat di mimbar utama. Padahal, realitas di lapangan mencatat laporan berulang kasus keracunan massal akibat tata kelola program yang “kesusu” (buru-buru) dan nir-evaluasi.
Hadirnya kelompok rentan di panggung seremoni tidak serta-merta menyelesaikan persoalan struktural yang mereka hadapi sehari-hari. Hak warga atas pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang aman, serta jaminan hidup layak. Seluruhnya, seolah membias bersama paket bantuan karitatif sebagai kebaikan negara yang terpamerkan. Alih-alih mengukur keadilan dan kesejahteraan dari pelayanan nyata, penayangan program di layar lebar justru memicu krisis integritas negara.
Masyarakat Sipil Melawan Pameran Kebijakan
Apatisme tidak pernah benar-benar membungkam nalar publik. Selang sehari setelah pesta seremonial berakhir, gelombang kekecewaan pecah di jalanan. Gerakan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia bersama Front Mahasiswa Nasional turun ke jalan membawakan delapan tuntutan mendesak. Kehadiran aksi massa ini menjadi tamparan keras bagi penguasa bahwa propaganda visual tidak sanggup membius kesadaran kritis masyarakat.
Perlawanan jalanan ini membuktikan bahwa bagi-bagi suvenir atau drama narasi keberhasilan tidak mampu meninabobokkan warga. Penyebabnya, karena saluran aspirasi formal tersumbat oleh oligarki, sementara elite yang sibuk melayani kepentingannya sendiri. Akibatnya, gerakan masyarakat sipil terus bergerak untuk menagih janji konstitusi. Aksi mahasiswa ini membuktikan, bahwa legitimasi pemerintah bersumber dari dasar kinerja nyata, bukan megahnya atraksi panggung.
Rakyat Menagih Kepedulian Negara Sejati
Ingar-bingar HUT RI ke-81 ini pada akhirnya meninggalkan satu refleksi penting bagi perjalanan bangsa. Bahwa, sebenarnya warga tidak butuh pemerintah yang gemar pamer. Alih-alih menyelenggarakan selebrasi mewah bersumber uang pajak rakyat, pemerintah seharusnya memprioritaskan bantuan bencana serta penegakan keadilan sosial.
Hari ini, publik membutuhkan keberanian pemerintah untuk menurunkan ego politiknya. Pemerintah perlu jujur mengakui kegagalan berbagai kebijakannya, setelah itu fokus bekerja menepati janji-janji politiknya. Kemerdekaan sejati akan terwujud bukan saat kita berhasil menggelar pesta megah. Tetapi, saat setiap warga negara merasa dilindungi, didengar, dan dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menagih Jiwa Merdeka di Tengah Kemegahan Semu
Malam berlarut dan lampu-lampu panggung utama mulai meredup. Pesta kembang api telah usai, meninggalkan aroma sangit dan tumpukan sampah yang berserakan di sekitar panggung seremoni. Namun, ketika riuh tepuk tangan para elite mereda, sunyi yang tertinggal justru terasa kian mencekam.
Di sudut-sudut negeri yang tak tersorot kamera, rakyat kembali menghadapi kenyataan yang tak pernah berubah. Mulai, bayang-bayang bencana yang menuntut ketanggapan nyata, bayangan krisis ekonomi yang mengintai meja makan. Hingga, janji-janji politik serba instan yang mempertaruhkan masa depan anak-anak.
Sejarah mengajarkan bahwa kebesaran sebuah bangsa tak terukur dari seberapa megah gelaran perayaan kemerdekaan. Tetapi, justru dari seberapa dalam empati pemimpinnya mengakar pada penderitaan rakyat. Ketika pemaksaan simbol-simbol kekuasaan hanya untuk menutupi retaknya keadilan sosial. Maka, sejatinya perayaan tersebut tak lebih sekadar rias wajah di atas tubuh yang sakit.
Menjelang lembaran baru pasca-HUT RI ke-81 ini, saatnya kita menyadarkan diri bahwa kemerdekaan sejati bukan panggung pameran penguasa. Kemerdekaan adalah hak setiap warga untuk diakui keberadaannya, didengar keluh kesahnya, dan dilindungi hak-hak dasarnya. Sebab pada akhirnya, negara yang benar-benar merdeka adalah negara yang berani menatap cermin realitas. Yaitu, memeluk duka warganya, dan berhenti menjual ilusi kesejahteraan.