Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, menjadi salah satu fase penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah hampir dua periode memimpin, Jokowi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara, meskipun tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Untuk memahami lebih dalam peran Jokowi, kita perlu mempertimbangkan jasa dan kekurangan selama kepemimpinannya.
Jasa-Jasa Jokowi
1. Pengembangan Infrastruktur
Salah satu prestasi utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang luas. Sejak awal masa jabatannya, ia berfokus pada pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan proyek besar lainnya. Proyek seperti Trans Jawa, Trans Sumatera, serta rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi sorotan. Ini bukan hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
2. Perbaikan Layanan Publik
Jokowi dikenal berhasil dalam reformasi layanan publik melalui program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, digitalisasi layanan publik melalui platform seperti Online Single Submission (OSS) memudahkan proses perizinan usaha.
3. Stabilitas Politik dan Ekonomi
Meskipun menghadapi tantangan global seperti perang dagang dan pandemi COVID-19, Jokowi mampu menjaga stabilitas politik dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama beberapa tahun. Walau pandemi sempat memukul perekonomian, upaya pemulihan yang cepat, termasuk vaksinasi massal dan bantuan sosial, berhasil memitigasi dampak yang lebih parah.
4. Manajemen Pandemi COVID-19
Dalam penanganan pandemi, Jokowi cukup responsif melalui langkah-langkah cepat dan efektif. Vaksinasi massal mendapatkan pengakuan internasional, terutama dalam memastikan vaksin menjangkau seluruh wilayah. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) juga menjadi salah satu strategi penting untuk mengendalikan penyebaran virus.
Dosa-Dosa Jokowi
1. Sentralisasi Kekuasaan dan Pelemahan Demokrasi
Meski pada awalnya rakyat memujinya sebagai pemimpin yang merakyat, beberapa kebijakan Jokowi justru merugikan demokrasi. Salah satu yang paling kontroversial adalah pengesahan UU Cipta Kerja, karena kurang melibatkan publik dan terkesan terburu-buru. Ada kekhawatiran bahwa Jokowi cenderung memperkuat sentralisasi kekuasaan, mengabaikan prinsip checks and balances.
2. Dampak terhadap Lingkungan
Jokowi mendapat kritik tajam atas kebijakan lingkungan yang tidak ramah. Pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan kerusakan ekosistem. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam, terutama terkait energi fosil dan deforestasi, kerap mendapat protes dari aktivis lingkungan.
3. Penegakan Hukum dan HAM
Penegakan hukum dan hak asasi manusia selama pemerintahan Jokowi juga menuai kritik. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum terselesaikan dengan baik. Bahkan, terdapat anggapan bahwa pemerintah kurang peka terhadap kebebasan berpendapat, terutama terkait penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam kritik.
4. Meningkatnya Utang Negara
Proyek infrastruktur yang ambisius membawa dampak pada peningkatan utang negara secara signifikan. Meskipun penggunaan utang untuk investasi pembangunan, terjadi kekhawatiran mengenai keberlanjutan keuangan negara di masa mendatang. Kekhawatiran ini beralasan, jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyeimbangkan beban utang.
Dalam menilai kepemimpinan Jokowi, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap kebijakan membawa dampak positif dan negatif. Pembangunan infrastruktur yang masif dan reformasi layanan publik memang telah menghasilkan perubahan besar, namun dampak jangka panjang, terutama terkait utang negara tetap perlu pencermatan. Selain itu, konsentrasi kekuasaan dan masalah lingkungan memicu kekhawatiran terhadap kelangsungan demokrasi serta pelestarian alam di Indonesia.
Jokowi menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan penghormatan terhadap demokrasi serta HAM. Evaluasi atas prestasi ekonominya akan terus berjalan, dan cara ia menanggapi kritik terhadap demokrasi dan lingkungan akan menjadi bagian penting dari warisannya. Pada akhirnya, sejarah yang akan menentukan apakah Jokowi berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih baik atau meninggalkan masalah bagi generasi mendatang.
Kesimpulan
Untuk menilai kepemimpinan Jokowi, membutuhkan keseimbangan pandangan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dan reformasi pelayanan publik menjadi pencapaian yang memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia. Sisi lain, tidak boleh melakukan pembiaran atas isu lingkungan, demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM.
Kepemimpinan Jokowi memperlihatkan bahwa setiap pemimpin, meskipun berusaha sebaik mungkin, selalu menghadapi pragmatisme kebijakan. Keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan warisan jangka panjang dari peninggalan bidang ekonomi, politik, dan sosial bagi generasi mendatang.