Durka “Mbalelo”
Alkisah Negeri Dongeng akan menghelat pemilihan pemimpin negeri. Beberapa waktu menjelang pemilihan, negeri tersebut seolah membelah menjadi dua kekuatan besar, poros pendukung penguasa dan poros perubahan. Pembelahan memunculkan tokoh-tokoh, sebutlah Durna sang pendukung dan Durni sang penggiat perubahan.
Menjelang akhir kekuasaan, Durka merasa terancam pemunculan Durni, lalu ia menggunakan segala atribut kekuasaan berniat menghabisi Durni sang penggiat perubahan. Durni bukan hanya berhadapan dengan kekuatan partai penguasa, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka itu, adalah partai cukong, partai mata-mata, partai kabar-kabur, partai suara rakyat abal-abal, partai pengayom bukan masyarakat, partai penyuka duit rakyat, partai komite pilihan penguasa, dan lain-lain.
Durna dan seluruh kekuatan tadi membersamai Durka sang petahana melawan Durni. Secara tidak langsung, Durka dan kawan-kawan menganggap Durni sebagai “musuh negara”. Keanehan melanda negeri dongeng dengan panutan politik primitif, tidak suka demokrasi, hingga tidak membuka ruang kompetisi sehat meskipun rakyat negeri dongeng mendambakan sejak lama.
Pemerintah Durka mengawali poliklitiknya, dengan ambang batas di dewan perwakilan bukan rakyat, agar Durna yang bisa berkuasa. Saat liburpun, Durka tetap bekerja sembari menggerakkan seluruh atribut kekuasaan rakyat, hanya untuk memenangkan jagoan koagulannya. Meski jagoannya kalah, Durka mampu mengubah menjadi menang, tentu dengan menghalalkan segala cara seluruh perangkat.
Menjelang akhir kekuasaan, poliklitik Durka semakin gila bekerja. Durka mengetuai langsung “Tim Pemenangan” kandidat Durna. Lagi dan lagi, perangkat negeri dongeng bermain mata, menggunakan kereta kencana rakyat bukan untuk kendaraan rakyat, dan menyulap istana rakyat bukan untuk rumah rakyat.
Durna Mendukung Durka
Fenomena poliklitik petahana seakan kian nyata, bernegara tanpa etika dan berbangsa tanpa martabat. Prinsip tidak mengharamkan segala cara telah menjadi pakem. Rakyat negeri dongeng mulai gundah gulana, kehancuran negeri sudah di ambang pintu. Rakyat negeri dongeng tidak merelakan sistem tata negeri hancur berkeping-keping.
Ini bukan perkara lawan berat Durni semata, tetapi masalah serius bangsa dan rakyat negeri dongeng. Perubahan harus segera terwujud, penjajahan harus lingsir keprabon, democrazi berganti menjadi demokrasi. Rakyat berdaulat penuh mewujudkan perubahan dan penegakan konstitusi dan ideologi.
Durni harus segera melakukan perubahan untuk mengembalikan ketaatan pada undang-undang dan pembelaan atas ideologi. Perusakan negeri oleh para cukong telah nyata, bahkan bukan hanya sekedar dongeng. Durka, Durna dan perangkat-perangkatnya telah menjelma menjadi perampok kelas kakap perampas kedaulatan rakyat.
Rakyat Mendukung Durni
Durni merasa perlu berkoalisi dengan rakyat negeri dongeng, untuk menunaikan sebuah gawe besar, yaitu;
Pertama, mengawal proses pemilihan pemimpin berjalan secara jujur dan adil. Rakyat adalah pengawas dari segala intimidasi dan otak-atik angka atau perbuatan curang lainnya.
Kedua, mendukung elemen perubahan baik partai politik maupun elemen politik lain yang memiliki keprihatinan dan kekhawatiran atas ancaman kekuatan dan kekuasaan para cukong.
Ketiga, jika poliklitik semakin terang benderang, dan pelanggaran konstitusi semakin nyata maka koalisi rakyat dapat mendesak majelis dan dewan rakyat, untuk memakzulkan pemimpin petahana lebih cepat dari jadwal normal, karena amanah sumpah setia para pendiri negeri dongeng telah mengaturnya.
Keempat, jika terjadi kemenangan berbasis kecurangan, maka perjuangan perubahan terus berlanjut untuk membatalkan kemenangan. Termasuk mendesak proses hukum pihak-pihak yang telah melakukan perusakan negara segala bidang, dimulai dari pemberantasan pelaku korupsi kolusi nepotisme sebagai prioritas utama.
Bukan Kesimpulan
Koalisi rakyat untuk perubahan adalah jalan undang-undang negeri dongeng. Kebersamaan rakyat untuk berjuang memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hak sekaligus kewajiban. Amar ma’ruf nahi munkar adalah wujud dari tanggung jawab rakyat semesta. Negeri Dongeng adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang, seperti penguasa dan cukong.
Itu semua adalah kisah poliklitik negeri dongeng, kalau ada yang menyebut negeri antah-berantah pun sah-sah saja. Apakah bermanfaat? Bermanfaat, terutama bagi negeri yang penguasanya suka membodohi rakyat. Tak berguna bagi siapa? Tentu bagi negeriku, yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Kalimat terakhir itu, kata orang bijak bukan dari saya.
==Renungan Redaksi==