Bencana Menimpa Pemerintah Terjebak Retorika. Indonesia sedang tidak baik-baik saja di bawah kepungan bencana multidimensional. Erupsi Anak Krakatau memaksa sistem penerbangan nasional lumpuh dan persekolahan kembali ke ruang virtual. Gempa mengguncang Flores merusak ribuan rumah warga, hingga karhutla tahunan terus mengepulkan asap beracun di Sumatra dan Kalimantan. Di luar krisis ekologis, program keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang melengkapi deretan kecemasan publik. Bencana mungkin berjarak secara geografis, namun dampak dan rasa tidak aman yang timbul, secara nyata seluruh warga merasakannya.
Kegagalan Komunikasi di Tengah Kepungan Krisis
Pemerintah memang tidak diam sama sekali dalam menyikapi deretan musibah ini. Berbagai penanganan darurat dan logistik menyalur ke titik-titik krisis oleh lembaga teknis. Namun, masalah mendasar justru muncul pada bagaimana jajaran pimpinan negara merespons pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat sipil. Kesigapan di lapangan kerap terdistorsi oleh pola komunikasi publik yang defensif dan tertutup terhadap saran penataan ulang sistem keselamatan warga.
Ketika kita mempertanyakan kebijakan publik yang berdampak langsung pada keselamatan rakyat, respons yang muncul sejatinya menjadi indikator kepekaan negara. Sayangnya, ruang diskusi rasional sering kali tertutup oleh narasi pembelaan diri yang prematur. Sikap ini memperlihatkan adanya jurang pemisah yang sangat lebar. Yaitu, antara kerasnya kenyataan krisis yang korban hadapi di lapangan, dengan cara pandang penguasa yang berada di dalam benteng kenyamanan kekuasaan.
Kritik Dianggap Serangan Mengancam Akuntabilitas
Alih-alih merangkul elemen masyarakat sipil untuk mengevaluasi akar masalah, pemerintah kerap terjebak pada kecenderungan menyalahkan media, akademisi, atau pengkritik. Nada respons yang mempertanyakan motif pihak penyampai kritik mengindikasikan adanya resistensi terhadap prinsip transparansi. Sebagai negara berpenduduk besar dengan ambisi menjadi kekuatan ekonomi global. Maka, sejatinya Indonesia membutuhkan standar pertanggungjawaban publik yang jauh lebih tinggi dan matang dari sekadar bantahan birokratis.
Menganggap pola kritik sebagai bentuk perlawanan politik hanya akan menciptakan lingkaran “echo chamber” di tubuh pemerintahan. Penguasa akhirnya hanya mendengarkan apa yang ingin mereka dengar, sementara mengabaikan realitas lapangan yang memburuk. Ketika mekanisme checks and balances dimatikan oleh sikap ketakutan akan kritik, maka keselamatan serta kemaslahatan masyarakat luas yang menjadi taruhannya.
Narasi Tidak Bisa Meredam Realitas Lapangan
Negara harus menyadari bahwa bencana alam dan krisis kesehatan publik memiliki hukumnya sendiri yang retorika panggung politik tidak mampu mengintervensi. Abu vulkanik Anak Krakatau tidak akan berhenti menyebar hanya karena pemerintah menganggap berita erupsi terlalu berlebihan. Demikian pula anak-anak yang terbaring sakit akibat keracunan MBG. Mereka tidak akan mendadak sembuh oleh pernyataan pejabat yang menilai program telah berjalan sukses dan aman.
Mengabaikan fakta medis dan ekologis demi menjaga citra adalah tindakan yang berbahaya. Karhutla pun akan terus berulang saban tahun jika narasi resmi negara selalu menyalahkan cuaca ekstrem. Alih-alih mengevaluasi alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan hukum. Menolak fakta obyektif di lapangan tidak menghilangkan bencana, melainkan hanya menunda kehancuran yang lebih besar di masa depan.
Menagih Kepemimpinan yang Berani Menatap Realitas
Ujian kepemimpinan bermakna bukan saat situasi aman dan nyaman, melainkan saat krisis bertubi-tubi melanda. Publik tidak membutuhkan pernyataan manis untuk membela diri. Tetapi, mereka membutuhkan kejujuran untuk mengakui kekurangan dan keberanian untuk membenahi tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Sudah saatnya pemerintah berhenti menganggap pengkritik sebagai musuh dan mulai menempatkan keselamatan warga di atas segala kepentingan pencitraan. Sebab pada akhirnya, ukuran kebesaran pemerintahan bukan dari seberapa lihai mereka membantah kritik di media. Melainkan seberapa tangguh mereka melindungi setiap jengkal tanah dan setiap nyawa warganya dari ancaman bencana.
Menatap Cermin Kebijakan di Atas Puing Krisis
Ketika asap mulai terurai dan tanah berhenti bergetar, duka warga tidak otomatis hilang bersama berakhirnya masa tanggap darurat. Kepercayaan publik yang retak akibat pengabaian dan respons defensif negara membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk pulih ketimbang membetulkan infrastruktur yang rusak.
Negara yang bijak adalah negara yang berani menatap cermin realitas sekusam apa pun pantulannya. Jika penguasa terus memilih menutup mata dan telinga dari jeritan korban serta kritik masyarakat, mereka sedang menuntun bangsa ini menuju krisis integritas yang parah. Sudah saatnya pemerintah meletakkan ego kekuasaan, mendengarkan kebenaran, dan kembali pada tugas utamanya, melayani serta melindungi rakyat dengan penuh empati.