Paradoks Setia: Hak Dasar Terabaikan. Cerita viral Dodi Romdani, memilih mundur sebagai Kepala Desa, untuk meraih penghasilan tinggi di Jepang, bukan sekadar mencari nafkah. Di balik keputusannya, tersimpan ilustrasi nyata mengenai sebuah paradoks. Alih-alih negara mengharuskan kesetiaan dari rakyatnya, meski hak-hak fundamental mereka tidak pernah terwujud.
Negara ideal seharusnya mampu menjamin kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi, sebagai dedikasi atas loyalitas warganya. Namun, realitasnya terungkap melalui Dodi yang menunjukkan bahwa, sistem pemerintahan hanya mengutamakan simbol jabatan dan gelar. Sedangkan, hak-hak esensial masyarakat seringkali terabaikan. Sisi lain, negara-negara maju telah berhasil menjamin kesejahteraan dan kesempatan ekonomi. Mereka mampu membuktikan bahwa penghargaan terhadap nilai manusia tidak harus selalu melalui gelar atau posisi formal.
Pilihan Dodi merupakan bentuk protes terhadap struktur yang menghambat potensi terbaik melalui pembatasan hak. Di Jepang, misalnya, penghargaan terhadap individu berlaku secara menyeluruh. Seseorang dapat meraih kehidupan yang layak dan bahkan melampaui kebutuhan dasar tanpa harus memegang gelar kehormatan. Hal ini mengajarkan bahwa hak asasi, seperti keamanan, ekonomi dan sosial, merupakan fondasi yang wajib negara jamin. Thus, bukan sekadar kompensasi atas pengabdian yang termanifestasi melalui jabatan.
Paradoks ini mengundang kita untuk merenungkan lebih dalam sistem yang ada di tanah air. Bukankah seharusnya loyalitas masyarakat tumbuh secara alami ketika negara mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan? Jika tidak, apa yang akan terjadi bila potensi sumber daya manusia terus mengalir ke negara-negara yang menghargai hak dan martabat mereka. Meski, mereka tanpa perlu mengaitkannya dengan status formal. Dengan keberaniannya menempuh jalan yang berbeda, Dodi Romdani menyodorkan pertanyaan kritis bagi kita semua. Apakah sudah tiba saatnya kita mendefinisikan ulang arti loyalitas dan penghargaan terhadap warga negara?
Kini, sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem insentif dan kebijakan yang berlaku, agar tidak hanya menuntut loyalitas, tetapi juga memastikan setiap warga mendapatkan hak dasarnya. Perubahan ini penting untuk mencegah keluarnya talenta terbaik, sembari memastikan penghargaan dan dukungan pada setiap individu. Terutama, dukungan dalam bentuk optimalisasi setiap potensi, tanpa harus bergantung pada gelar atau jabatan semata.
Kisah Dodi Romdani hendaknya menjadi cermin bagi kita untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang mendasari hubungan antara negara dan rakyatnya. Loyalitas yang sejati lahir dari keadilan, penghargaan, dan pemenuhan hak asasi, bukan dari tekanan mempertahankan status atau posisi formal yang justru menghambat kemajuan bersama.
Kasus Dodi Romdani ibarat lonceng peringatan yang menegaskan betapa mendesaknya reformasi dalam sistem penghargaan dan insentif yang pemerintah terapkan. Selama ini, keberhasilan dalam pengabdian publik lebih terukur dari segi gelar dan jabatan formal, bukan dari kontribusi nyata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika penghargaan hanya sebagai simbol-simbol kekuasaan, maka tidak mengherankan bila talenta-talenta unggul merasa tersisih dan memilih mencari peluang di negeri orang. Dilematis inilah yang sedang menimpa Dodi Romdani. Akibatnya, hal tersebut berpotensi memperlambat laju pembangunan dan menghambat inovasi di tanah air.
Lebih jauh lagi, insiden ini menyoroti pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk menapaki jalan hidup yang sesuai dengan aspirasi dan potensi mereka. Sistem birokrasi yang kaku dan terlalu terikat pada formalitas kerap kali mengesampingkan keinginan serta kebutuhan personal yang esensial bagi kepuasan hidup. Ketika masyarakat merasa hak-haknya tidak terpenuhi dan penerimaan imbalan tidak sepadan dengan pengorbanannya, maka wajar jika mereka terdorong mencari alternatif yang lebih adil. Sebaliknya, banyak negara maju telah membuktikan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tidak semata-mata bergantung pada gelar kehormatan. Di negara-negara tersebut, penghargaan memprioritaskan kreativitas, inovasi, dan kontribusi nyata, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang inklusif.
Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan menjadi aspek krusial yang harus segera diperbaiki. Bila rakyat melihat bahwa pengorbanan mereka tidak mendapatkan imbalan yang layak, kepercayaan terhadap institusi negara pun akan menurun secara drastis. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik perlu segera diwujudkan dengan pendekatan yang menekankan keadilan, apresiasi atas kontribusi individu, serta pemenuhan hak dasar setiap warga.
Perubahan paradigma seperti ini tidak hanya berpotensi mencegah eksodus talenta, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Saat setiap warga merasa dihargai secara adil, maka loyalitas kepada negara akan tumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi harus mengandalkan simbol-simbol seperti gelar atau jabatan untuk mempertahankan kesetiaan rakyatnya. Transformasi tersebut akan membuka jalan bagi terwujudnya masyarakat yang lebih maju, kreatif, dan kompetitif di kancah global. Prioritasnya, setiap individu harus mendapat kesempatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi bagi kemajuan bersama.