“Sehatkah kita?”
Negara Memilih Perut, Bukan Otak. Saya tidak sedang mengajukan pertanyaan tersebut di ruang tunggu puskesmas, melainkan di ruang pengambilan kebijakan negara. Sebab, ada keputusan-keputusan yang lahir dengan stempel resmi, namun berdenyut dengan nalar yang sakit. Ketika guru honorer yang puluhan tahun mengabdi justru terkena pemotongan penghasilan, sementara proyek baru tergelar dengan karpet status dan kepastian. Kita patut curiga, yang bermasalah bukan anggaran, tetapi cara bangsa ini berpikir.
Keresahan ini berangkat dari sebuah paradoks yang telanjang. Di banyak daerah, guru honorer yang telah mengajar belasan bahkan puluhan tahun masih hidup dalam ketidakpastian. Upah yang mereka terima tak pernah layak sebagai gaji. Lebih ironis, demi alasan efisiensi anggaran untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghasilan yang semula sekitar Rp600 ribu per bulan kini terpangkas menjadi dua ratusan ribu rupiah. Pengabdian panjang seolah tak pernah tercatat sebagai jasa, melainkan hanya beban yang mudah berkurang (baca: potong).
Pada saat yang sama, publik menyaksikan fenomena berbeda. Proyek MBG justru membuka peluang besar. Orang-orang berbondong-bondong mendaftar sebagai staf, karena imbalannya jelas, yaitu status PPPK, kepastian penghasilan, dan pengakuan negara. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan program makan atau dengan mereka yang mencari kehidupan lebih layak. Yang mengganggu nalar adalah sinyal kebijakan yang diam-diam menyelundup, memberi makan lebih penting daripada mencerdaskan.
Di titik inilah pertanyaan “Sehatkah kita?” berubah dari sekadar refleksi menjadi alarm keras. Bangsa yang sehat mestinya paham bahwa perut dan otak bukan dua hal yang bisa dipertentangkan. Perut memang harus terisi, tetapi tanpa pendidikan yang bermartabat, perut kenyang justru melahirkan generasi yang mudah goyah, miskin daya kritis, dan rapuh secara moral. Sejarah menunjukkan, bangsa runtuh bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena kekurangan nalar.
Guru honorer sesungguhnya adalah penjaga fondasi itu. Mereka bekerja di ruang-ruang kelas sunyi, jauh dari sorotan kamera, tanpa baliho keberhasilan, dan tanpa klaim capaian instan. Namun justru merekalah yang mudah terlupakan, khusunya ketika terjadi “penyesuaian” anggaran. Negara kerap meminta mereka bersabar, ikhlas, dan setia, seolah-olah kemiskinan mampu membayar idealisme. Slogan pendidikan mulia dalam pidato, tetapi kebijakan memperlakukan seadanya.
Paradoks ini memperlihatkan krisis orientasi. Negara tampak lebih nyaman mengelola program yang hasilnya cepat terlihat dan mudah dalam pelaporan. Ketimbang membangun proses panjang yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kita cepat memoto MBG, menghitung porsi, lalu mempresentasikan grafiknya. Pendidikan yang bermutu tidak sesederhana itu. Ia bekerja pelan, sunyi, dan sering kali baru terasa ketika generasi berganti.
Negeri ini seperti kapal besar yang sibuk mengisi perbekalan dapur, tetapi lupa merawat ruang kemudi. Kita sibuk mengenyangkan awak kapal, sementara membiarkan peta dan kompas rusak. Lalu kita heran mengapa arah pelayaran bangsa terasa makin tak menentu. Guru adalah kompas itu. Ketika mereka terpinggirkan, arah pun mudah goyah.
Sehatkah kita, ketika negara lebih cepat mengangkat staf proyek ketimbang pendidik yang telah puluhan tahun mencetak generasi?
Waraskah kita, ketika kebijakan lebih berorientasi pada dampak instan daripada keberlanjutan peradaban?
Primakah kita, ketika anak-anak makan kenyang, sementara memaksa guru-gurunya hidup nyaris tanpa martabat?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bermaksud menafikan pentingnya gizi atau kesejahteraan fisik. Justru sebaliknya, ia ingin mengingatkan bahwa pembangunan manusia tidak boleh sepotong-potong. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Mengorbankan pendidikan demi program populis sama artinya dengan menabung masalah di masa depan.
Bangsa yang benar-benar sehat akan menempatkan guru sebagai pusat kebijakan, bukan sebagai variabel sisa. Ia akan sadar bahwa akal sehat kolektif adalah investasi paling mahal dan paling menentukan. Tanpa itu, program sebesar apa pun hanya akan melahirkan statistik keberhasilan, bukan warga negara yang berpikir.
Jika hari ini negara memilih perut dan mengabaikan otak, maka sesungguhnya yang sedang sakit bukan para guru honorer.
Yang sedang sakit adalah “nalar kebangsaan kita sendiri”. Dan bila nalar itu terus mengalah oleh kebijakan instan, jangan salahkan siapa pun ketika suatu hari bangsa ini kenyang. Meskipun, tak lagi tahu ke mana harus melangkah.
Ada ironi lain yang kerap luput dari perbincangan kebijakan. Di saat profesi guru termarginalkan secara struktural, justru muncul pilihan-pilihan sunyi yang lahir dari kesadaran personal. Tidak sedikit orang setelah puluhan tahun mengabdi di institusi besar negara, memilih menutup fase karier formalnya dengan kembali ke kelas. Bukan karena kekurangan alternatif, melainkan karena keyakinan bahwa di sanalah kontribusi paling jujur.
Tak mudah, kita memahami pilihan tersebut dari logika ekonomi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemapanan, memilih dunia pendidikan, dengan segala keterbatasan dan minimnya penghargaan, tampak seperti langkah mundur. Namun di situlah justru terlihat perbedaan antara karier dan pengabdian. Pada usia ketika ambisi mulai reda, seseorang justru kerap paling siap menjadi pendidik. Lebih sabar, lebih utuh, dan lebih peduli pada proses ketimbang hasil cepat.
Di ruang kelas itulah paradoks negara kembali terasa. Pengalaman panjang, kedewasaan, dan kebijaksanaan hidup sering kali bertemu dengan sistem yang belum sepenuhnya memuliakan guru. Padahal, pendidikan sejatinya bukan hanya soal kurikulum dan anggaran. Ia adalah tentang siapa yang berdiri di depan kelas, dan mewariskan nilai-nilai luhur.
Kesaksian-kesaksian sunyi semacam ini seharusnya cukup untuk membuat kita berhenti sejenak. Jika mereka telah “selesai” dengan urusan karier justru memilih menjadi guru, mengapa negara tampak ragu menjadikan guru sebagai pusat kebijakan? Ada sesuatu yang tidak selaras dalam cara kita menghitung nilai dan memaknai pengabdian.
Sehatkah kita, ketika pendidikan justru bergantung pada kesukarelaan nurani, bukan ketegasan keberpihakan negara?
Sehatkah kita? Ketika guru muda maupun yang datang dari perjalanan panjang hidup, memintanya bersabar terus dalam sistem yang tak kunjung adil?
Jika kondisi ini berlarut-larut, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan guru, melainkan kejernihan arah bangsa. Sebab, kita membangun bangsa tidak hanya dengan perut yang kenyang, tetapi dengan pikiran. Sebab, pikiranlah yang dituntun oleh mereka yang memilih mendidik. Meskipun kita tahu, jalan itu tidak menjanjikan apa-apa selain tanggung jawab pada masa depan.