Masa depan pemerintahan Prabowo–Gibran sampai 2029 mungkin tidak runtuh secara dramatis, tetapi jalan yang mereka tempuh jelas bukan jalan mulus tanpa duri. Di balik slogan “Makmur untuk Semua” dan foto‑foto hangat di media, ada duri‑duri yang mulai terasa menusuk. Beban janji makan bergizi gratis, pilihan berdiri di sisi Donald Trump dalam konflik Timur Tengah, dan bayang‑bayang warisan Jokowi. Tiga duri ini bukan sekadar isu teknis, melainkan pertanyaan tentang kejujuran, keberanian, dan arah moral sebuah pemerintahan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh paling jelas bagaimana janji kampanye bisa menjadi berkah sekaligus beban. Di panggung politik, ia tampil sebagai simbol keberpihakan pada anak, gizi, dan masa depan bangsa. Siapa yang tega menentang gagasan anak‑anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi setiap hari? Namun begitu turun ke meja anggaran, romantisme itu bertemu angka yang tidak bisa berkompromi. Perhitungan berbagai kajian menunjukkan kebutuhan anggaran yang sangat besar, ratusan triliun rupiah per tahun jika program ini benar‑benar berjalan secara penuh. Paradoksnya berbagai program bercokol di tengah APBN yang telah terbebani cicilan utang dan komitmen lama. Di titik ini, pemerintahan Prabowo menghadapi dilema, mengorbankan kualitas program, mengorbankan program lain, atau menganaktirikan kejujuran pada publik.
Penyesuaian yang sudah terjadi, seperti penurunan nilai per porsi dari harga semula, adalah sinyal awal bahwa kenyataan mulai mengoreksi mimpi. Bila penyampaian koreksi secara terbuka, dengan bahasa yang jujur (“kita salah hitung, kita perbaiki langkah”), publik mungkin bisa menerima. Tetapi bila koreksi bersembunyi di jargon teknokratis dan kemasan pencitraan, luka kepercayaan akan semakin menganga. Saya melihat masa depan Prabowo–Gibran hingga 2029 tergantung dari cara mereka memperlakukan MBG. Hanya sebagai alat propaganda, atau kebijakan serius yang berani mengakui batas dan memperbaiki desain.
Lapisan kedua yang tak kalah pelik adalah politik luar negeri, khususnya kedekatan Prabowo dengan Donald Trump. Di satu sisi, ini menawarkan peluang diplomasi yang tidak kecil. Hadir ke forum internasional berlabel “Macan Asia”, serta berbicara soal Gaza dan Timur Tengah. Kesemuanya itu mengangkat profil Indonesia di panggung global. Namun di sisi lain, terdapat pertanyaan menghantui, atas nama apa Indonesia hadir di meja itu? Atas nama kepentingan nasional yang realistis? Atau, sebatas pengakuan dari seorang presiden Amerika yang gaya berpolitiknya keras, transaksional, dan sering mengabaikan dimensi kemanusiaan?
Indonesia memiliki tradisi panjang politik luar negeri bebas aktif dan keberpihakan pada perjuangan Palestina. Di mata banyak warga, berdiri terlalu dekat dengan Trump yang rekam jejak kebijakannya terhadap Timur Tengah sarat kontroversi, terasa seperti bermain api di gudang nilai. Ujian Pemerintahan Prabowo–Gibran berada pada titik ini. Sejauh mana mereka dapat memanfaatkan kedekatan dengan Washington tanpa menjadi kepanjangan tangan agenda yang bertentangan dengan nurani publik Indonesia. Jika Prabowo mampu menunjukkan bahwa ia menggunakan akses ke Trump untuk mendorong perdamaian yang adil, bukan sekadar mengamini paket kebijakan siap saji. Maka, kedekatan semacam itu akan terbaca sebagai realisme yang bernilai. Tetapi jika tidak, hubungan tersebut akan menjadi salah satu duri paling rapuh dalam legitimasi politiknya.
Lapisan ketiga adalah bayang‑bayang Jokowi. Banyak orang memandang pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai kelanjutan dari arsitektur kekuasaan ala Jokowi. Koalisi gemuk, gaya komunikasi, bahkan sebagian besar wajah di lingkar dalam kekuasaan. Di awal, ini memberi stabilitas. Oposisi yang lemah dan elite yang relatif kompak mengurangi risiko guncangan besar. Namun justru di situlah bahayanya. Ketika seluruh kekuatan besar berada di dalam pemerintahan, maka kekecewaan publik yang tidak menemukan saluran institusional bisa menumpuk diam‑diam. Ia mungkin tidak langsung meledak dalam bentuk demonstrasi besar, tetapi bisa muncul sebagai apatisme. Juga, sinisme, atau dukungan diam pada narasi‑narasi tandingan yang lebih radikal.
Prabowo berada di posisi yang unik, ia sekaligus pewaris dan pesaing bayang‑bayang Jokowi. Jika anda hanya meneruskan pola lama tanpa koreksi, anda akan menanggung beban kesalahan masa lalu tanpa memperoleh kehormatan sebagai pembaru. Jika saudara berani mengambil jarak, mengakui bahwa ada warisan yang perlu perbaikan, saudara berpotensi mencetak identitas sendiri. Pilihan berikut akan banyak menentukan masa depan sampai 2029, yaitu sebagai “presiden pengganti Jokowi” atau “presiden dengan jejak sendiri”.
Di persimpangan tiga duri inilah, masa depan pemerintahan Prabowo–Gibran terbentuk. Bukan menulis masa depan ibarat garis lurus, melainkan sebuah tarik‑menarik, antara janji dan kemampuan, kedekatan dengan kekuatan besar terhadap kesetiaan pada nurani bangsa. Dan, selanjutnya antara kenyamanan stabilitas dan keberanian berubah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua akan berjalan mulus. Namun satu hal pasti, bahwa besarnya kekuasaan yang mereka genggam tidak selalu menentukan kualitas masa depan. Tetapi justru sejauh mana mereka mampu menepati janji-janjinya sendiri.
Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat lebih banyak kompromi. Mulai janji yang disesuaikan, program yang diutak‑atik, hingga bahasa diplomasi yang dibungkus hati‑hati. Di antara semuanya, tugas warga bukan sekadar mengeluh atau memuja, melainkan terus mengingatkan. Bahwa, mandat 2024 bukan cek kosong, melainkan kewajiban pemenuhan kontrak rakyat. Prabowo pernah menjual diri sebagai prajurit yang setia pada negara. Sampai 2029, sejarah akan melihat sejauh mana mewujudkan kesetiaan. Kesetiaan menjaga akal sehat fiskal, keberpihakan pada keadilan global, dan kerendahan hati mengakui kesalahan.
Ujian terbesar Prabowo bukanlah seberapa lama ia bisa bertahan di istana. Melainkan, apakah ketika nanti ia meninggalkannya, negara ini berdiri sedikit lebih tegak daripada hari ketika ia datang. Jika itu terjadi, segala duri yang kita lihat hari ini akan tercatat sebagai bagian dari proses dewasa. Jika tidak, kekuasaan ini hanya akan menjadi catatan lain tentang betapa mudahnya janji besar berubah menjadi beban sejarah.