Protes dari Pati: Alarm untuk Negeri
Oleh: Wahyu Agung Prihartanto – Praktisi Maritim & Pengamat Sosial-Kebudayaan
Memajaki Rakyat: Cara Biadab Menuju Peradaban. Ribuan warga Pati turun ke jalan. Mereka bukan menuntut kenaikan gaji atau menolak pembangunan proyek tertentu. Mereka marah karena pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah mereka naik hingga 250%. Angka yang terdengar seperti lelucon politik, tetapi kenyataannya tercatat rapi di lembar ketetapan pajak.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, PHK massal, harga kebutuhan pokok meroket, utang negara nyaris jatuh tempo. Dan, daya beli anjlok, maka kebijakan seperti ini ibarat menambah beban di pundak rakyat yang sudah terbungkuk. Pemimpin yang peka seharusnya tahu kapan harus memungut, kapan harus memberi ruang bernapas.
Namun, rupanya sebagian pejabat kita punya definisi aneh tentang “memajukan daerah”. Mereka gemar menarik pajak sebesar-besarnya, lalu membiarkan rakyat mengurus sendiri sisanya.
Biadab dalam Timing, Buntu dalam Ide
Memajaki rakyat di saat rakyat sedang terhuyung-huyung adalah tindakan yang, maaf, biadab. Pajak pada dasarnya wajar, bahkan perlu. Tapi dalam sejarah, prinsip ability to pay (kemampuan membayar) seharusnya mengiringi pengenaan pajak. Pajak bukan sekadar mesin pemeras, melainkan kontrak sosial.
Yang sering terlupakan adalah, bahwa saat perut rakyat lapar, kita sulit mewujudkan peradaban. PBB yang naik drastis bukan hanya memengaruhi arus kas warga, tapi juga psikologi mereka. Ada rasa “terpaksa” berkorban tanpa mendapat kesempatan memahami atau terlibat.
Lebih memprihatinkan lagi, kebijakan ini menunjukkan betapa miskinnya kreativitas sebagian pemerintah daerah. Mengapa tidak mencari sumber pendapatan alternatif? Mengapa tidak memanfaatkan potensi pariwisata, menghidupkan kembali pasar tradisional, memberdayakan aset daerah yang menganggur, atau memberantas kebocoran anggaran? Cara-cara ini memang butuh kerja keras dan terobosan. Menaikkan pajak hanyalah jalan pintas, dan seperti semua jalan pintas, risikonya tinggi, yaitu kemarahan rakyat.
Jurang Kepercayaan yang Melebar
Kebijakan seperti ini bukan hanya soal angka di kertas tagihan, tetapi soal rasa percaya. Setiap kali rakyat membayar pajak, mereka menitipkan harapan bahwa uang itu kembali dalam bentuk jalan yang mulus, layanan kesehatan memadai. Selain itu pendidikan murah, dan rasa aman di lingkungan.
Namun, bagaimana rakyat bisa percaya jika cara pemungutannya saja membuat mereka tersedak? Kenaikan pajak yang brutal di saat ekonomi lesu hanya akan memperlebar jurang antara pemerintah dan warga. Sekali jurang itu terbentuk, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada sekadar menambal defisit APBD.
Protes ribuan warga Pati adalah sinyal bahaya. Jika pemimpin daerah hanya melihatnya sebagai “keributan sesaat” atau “manuver politik lawan”, mereka telah gagal membaca denyut sosial. Ini adalah frustrasi kolektif yang lahir dari akumulasi beban hidup. Bila telinga pemerintah terus tertutup, protes itu bisa bertransformasi menjadi gelombang penolakan yang lebih keras, luas, dan sulit terkendalikan.
Belajar dari Sejarah dan Moral Kekuasaan
Sejarah memberi pelajaran, kekuasaan runtuh bukan hanya karena senjata, tetapi juga oleh kebijakan yang mengkhianati rakyat. Kenaikan PBB 250% di tengah krisis ekonomi adalah contoh klasik dari kegagalan membaca situasi. Mengukur kesejatian pemimpin bukan dari besarnya penarikan angka pajak, melainkan dari kemampuannya mencari solusi kreatif tanpa melukai yang lemah.
Pendapatan daerah yang sehat lahir dari rakyat yang kuat, bukan dari rakyat yang terpaksa. Kebijakan fiskal yang tidak peka situasi ibarat nakhoda yang mengemudikan kapal hanya dengan kompas kecurigaan. Meskipun akhirnya kapal bisa saja berjalan. Namun, arahnya salah, tujuannya kabur, dan penumpangnya kehilangan kepercayaan.
Menutup dengan Realitas yang Tak Terbantahkan
Pemimpin boleh bicara soal visi, misi, dan pembangunan berkelanjutan. Tapi pada akhirnya, rakyat akan menilai dari satu hal, apakah kebijakan itu memudahkan hidup mereka atau malah menambah beban? Memajaki rakyat adalah cara paling malas, dan sering kali paling menyakitkan, untuk mencari uang. Jika itu terus menjadi pilihan utama, jangan salahkan rakyat bila mereka mulai mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya kekuasaan ini bekerja?
Pungutan mencekik bukan membangun peradaban sejati, melainkan memberikan ruang bagi rakyat agar mampu berdiri tegak. Hingga kita mampu memahami logika ini, cara biadab menuju peradaban akan terus menjadi bahan bakar protes di jalanan. Kebijakan menaikkan PBB hingga 250% bukan hanya soal hitung-hitungan APBD, melainkan soal rasa keadilan yang tercabik.
Memeras rakyat yang sedang sulit, akan membawa luka jauh lebih lama daripada masa jabatan seorang kepala daerah. Luka itu menumpuk, melalui obrolan warung kopi hingga cerita generasi ke generasi, adalah contoh buruk bagaimana kekuasaan bisa kehilangan empati. Kenaikan pajak yang tak peka terhadap situasi ibarat menendang perahu yang sedang bocor.
Alih-alih membantu menimba air, pemimpin malah menambah beban. Akibatnya, kapal bisa tenggelam bersama semua penumpangnya, termasuk nahkodanya. Risiko politiknya jelas, legitimasi kepemimpinan merosot, dan ruang komunikasi antara rakyat dan pemerintah akan penuh dengan kecurigaan. Mencurigai setiap kebijakan baru selalu bermotif tersembunyi, dan akhirnya setiap proyek pembangunan akan tampak hanya “akal-akalan”.
Pemimpin yang bijak tahu bahwa pajak adalah kontrak sosial, bukan sekadar instrumen fiskal. Kontrak itu hanya berlaku jika kedua belah pihak saling percaya. Begitu rasa percaya itu hancur, angka-angka pendapatan daerah yang tertulis di laporan hanyalah fatamorgana, tampak indah dari jauh, tapi hampa ketika didekati. Sekali lagi, “peradaban” hanya akan tumbuh di tanah yang subur oleh keadilan, bukan di tanah yang kering oleh keserakahan.