Negara Abai Menghadapi Luka Sumatra. Sudah lima hari berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun waktu belum mampu meredakan duka. Di banyak lokasi, warga masih menggenggam foto kerabat yang hilang, menatap medan lumpur dengan harapan yang makin tipis. Alat berat bekerja tanpa jeda. Relawan menyisir sungai demi sungai, sementara di posko-posko pengungsian, ribuan orang mengulang pertanyaan yang sama: kapan semua ini berakhir?
Data BNPB per Selasa siang menunjukkan 686 jiwa meninggal dunia dan 476 jiwa masih belum di ketemukan. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, mereka adalah nama, keluarga, hidup yang terputus. Total 3,2 juta warga terdampak, sebuah skala krisis yang semestinya memberi guncangan moral pada negara.
Namun, publik justru menyaksikan hal yang berbeda. Hingga hari ini, bencana yang melanda tiga provinsi tersebut belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Pertimbangan teknis mungkin ada, tetapi absennya penetapan tersebut menyisakan pertanyaan besar. Apakah negara benar-benar memahami kedalaman luka rakyatnya?
Pernyataan sejumlah pejabat pun menimbulkan iritasi emosional di tengah suasana duka. Kepala BNPB sempat menyebut situasi mencekam itu “hanya terlihat demikian” karena viral di media sosial. Sebuah komentar yang kemudian ia luruskan dan mintai maaf. Sementara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kondisi sudah membaik dan penanganan pemerintah telah memadai. Pernyataan yang mungkin untuk menenangkan, namun justru terdengar jauh dari kenyataan keluarga yang masih mencari sanak saudara di endapan lumpur.
Di banyak negara, saat bencana besar terjadi, refleksi dan kerendahan hati pemimpin menjadi bagian dari proses pemulihan. Di Thailand, misalnya, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyampaikan permintaan maaf secara terbuka ketika banjir besar melanda negaranya. Ia tidak perlu menunggu kritik publik untuk mengakui kekurangan respons negara.
Di Indonesia, nada seperti itu justru belum terdengar. Padahal, publik memahami bahwa bencana kali ini tidak berdiri sendiri. Curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu. Tetapi, kondisi ekosistem di hulu sungai dan kawasan lereng yang paling besar mempengaruhi dampak tersebut. Penebangan hutan secara masif, pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebab-musababnya. Selain itu juga lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif telah menggerus kemampuan alam untuk melindungi dirinya sendiri.
Ketika akar-akar hutan yang semestinya menahan erosi lenyap, tanah menjadi rapuh dan mudah melorot. Ketika penyangga air tidak lagi berfungsi, air bah mencari jalannya sendiri, serta membawa kayu gelondongan yang menjadi saksi bisu kerusakan. Di lapangan, masyarakat menyaksikan sendiri tumpukan kayu utuh yang terseret arus. Dan, ini kontradiksi dengan klaim Kementerian Kehutanan, bahwa kayu tersebut hanyalah kayu lapuk yang tumbang secara alami.
Bencana ekologis ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah akibat dari pengambilan keputusan-keputusan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena itu, ketika bencana besar terjadi, wajar jika publik berharap negara tidak hanya hadir dengan alat berat. Namun, semestinya negara hadir dengan empati, kejujuran, dan kesediaan untuk melakukan koreksi kebijakan.
Sayangnya, respons komunikasi pemerintah justru terkesan defensif. Alih-alih menyampaikan bela sungkawa mendalam atau mengakui kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Sayangnya, yang ada justru pernyataan-pernyataan yang secara halus menggeser fokus dari akar persoalan. Di saat masyarakat membutuhkan keteduhan batin, mereka justru mendengar hal-hal yang terasa menjauh dari perasaan mereka.
Empati tidak selalu hadir dalam bentuk solusi teknis. Dalam masa krisis, ia kerap hadir melalui pilihan kata, ketulusan nada suara, dan sikap yang menempatkan penderitaan manusia sebagai pusat perhatian. Inilah yang tampaknya kurang dari respons negara saat ini. Kehilangan makna ini membuat publik merasa seolah sedang menanggung beban seorang diri.
Tentu, negara tidak bisa mencegah semua bencana. Curah hujan ekstrem akan selalu menjadi bagian dari realitas iklim yang berubah. Namun negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, menata ruang, mengatur industri, dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keselamatan warga. Ketika abai terhadap kerusakan alam, saat pengawasan melemah, dan waktu kepentingan ekonomi jangka pendek lebih utama. Sebagai konsekuensinya, adalah bencana yang berkali-kali menimpa masyarakat yang tidak pernah ikut menikmati keuntungan dari kerusakan itu.
Karena itu, jika pemerintah belum siap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan kehutanan dan tata ruang. Maka, setidaknya saat publik masih berduka, pejabat negara dapat berbicara dengan lebih hati-hati. Setidaknya ada ruang bagi empati. Setidaknya ada kesediaan untuk mengatakan “kami turut berduka, dan kami akan memperbaiki ini.”
Masyarakat terdampak membutuhkan kepastian bahwa negara melihat mereka, bukan sekadar melihat data. Mereka membutuhkan pengakuan bahwa duka mereka adalah duka bersama. Dalam suasana seperti ini, keteladanan moral dari para pemimpin bukan hanya penting, tetapi mendesak.
Bencana di Sumatra adalah pengingat bahwa pembangunan tidak bisa lagi mengabaikan keseimbangan alam. Bahwa komunikasi publik harus diletakkan pada fondasi empati, bukan sekadar narasi pencapaian. Bahwa negara, dalam segala kebesarannya, tetap harus belajar untuk menundukkan kepala ketika alam mengajarkan pelajaran yang berat.
Dan bahwa di tengah tanah yang retak, masyarakat masih berharap: ada pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan. Pejabat yang tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memahami. Sehingga, negara tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara nurani.