Di banyak ruang kelas hari ini, kecerdasan buatan hadir tanpa suara. Ia membantu menyusun soal, merancang materi, bahkan memberi umpan balik instan kepada peserta didik. Namun di balik semua janji efisiensi dan personalisasi, ada satu pertanyaan mendasar yang belum ada jawabannya.
“Siapa sebenarnya yang memegang kemudi pembelajaran, guru atau algoritma?”
Di tingkat kebijakan, pemerintah mulai menempatkan AI dalam agenda transformasi pendidikan. Mulai dari literasi digital, platform belajar adaptif, hingga rencana integrasi konten komputasi dan AI dalam kurikulum 2025/2026. Di atas kertas, proyeksi AI mengarah pada akselerator pemerataan dan peningkatan mutu. Untuk itu “seolah” hanya menambah fitur baru dalam aplikasi untuk mengatasi masalah lama pendidikan.
Di lapangan, banyak guru justru memulai dari ruang yang jauh lebih sederhana. Mereka membuka aplikasi AI di gawai pribadi, mencoba-coba dengan rasa penasaran bercampur cemas, sambil bertanya pelan. “Ini sebenarnya alat untuk siapa, dan siapa yang mengajari saya memakainya?”
Realitas ini menyingkap jurang antara bahasa kebijakan dan pengalaman keseharian di kelas. Di ruang rapat, transformasi digital digambarkan dengan istilah-istilah besar dan target angka. Dalam ruang kelas, guru berhadapan dengan koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang terbatas, serta beban administratif yang belum berkurang.
Di beberapa daerah, wacana AI masuk kurikulum terdengar seperti percakapan dari planet lain ketika listrik saja masih sering padam. Justru di celah inilah profesi guru sedang menghadapi ujian. Apakah akan tetap menjadi subjek yang menentukan arah, atau berubah menjadi operator pasif yang sekadar mengikuti perintah sistem.
Dalam praktik sehari-hari, cara paling umum guru memanfaatkan AI biasanya cukup pragmatis. Guru meminta ringkasan materi, menghasilkan butir soal, atau mencari inspirasi RPP dalam hitungan detik, sesuatu yang dulu menghabiskan waktu seharian. Cara ini sah dan bisa sangat membantu, terutama bagi guru yang mengajar banyak kelas dengan jam tatap muka yang padat.
Namun ada risiko besar ketika pemanfaatan berhenti di sana. Kelas menjadi banjir konten tetapi miskin proses dialog, serta minim adaptasi terhadap budaya lokal. Terburuknya, peserta didik kekurangan ruang untuk berpikir pelan dan mendalam.
Sudah mulai terlihat contoh hasil RPP oleh AI, tanpa mengenal konteks kepulauan, kebiasaan lokal, atau karakter kinestetik peserta didik vokasi. Rancangan tugas-tugas yang semula untuk melatih nalar kritis dan kreativitas. Hari ini, siswa menyelesaikan dan menyalin jawaban langsung dari AI, tanpa proses bertanya, meragukan, dan menyusun argumen.
Ketika memperakukan AI hanya sebagai pabrik jawaban instan. Maka, pendidikan berisiko kehilangan sesuatu yang paling esensial. Padahal, perjalanan intelektual dan moral akan membentuk cara berpikir dan bersikap.
Di sinilah pendidikan vokasi dan dunia kemaritiman menawarkan cermin yang menarik. Di lembaga vokasi pelayaran, misalnya. Ship handling simulator dan berbagai jenis ship simulator berguna untuk melatih olah gerak kapal, navigasi, dan respon terhadap situasi darurat. Mulai dari perubahan cuaca mendadak, lalu lintas padat di selat sempit, hingga kemungkinan kerusakan mesin.
Seberapa jauh latihan ini, simulator tidak menentukan tingkat kompetensi para siswa. Ia tetap membutuhkan instruktur yang menyusun skenario, mengatur tingkat kesulitan, dan memfasilitasi refleksi setelah latihan. Pengembangan ship simulator buatan dalam negeri untuk SMK dan pendidikan vokasi menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan teknologi mendekati standar industri.
Namun sebesar apa pun investasi pada perangkat, semua itu tetap kembali pada kualitas instruksional. Apakah guru dan instruktur memahami teknologi sekaligus dinamika psikologis peserta didik yang berlatih dalam situasi seolah-olah nyata. Anjungan kapal, dalam skala kecil, adalah “kelas” tempat keputusan salah bisa berakibat besar. Di sana, posisi simulasi dan AI bukan semata hiburan digital, melainkan alat untuk mengasah kewaspadaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab.
Logika yang sama semestinya berlaku di semua kelas yang mulai menggunakan AI. AI bisa membantu merancang skenario latihan, memvariasikan kondisi, bahkan memberi umpan balik awal. Tetapi, guru sebagai penentu apakah skenario itu masuk akal, adil, dan mendidik. Instruktur yang mengenal karakter kelasnya akan tahu kapan AI “berfungsi”. Kapan perlu terlibat, dan kapan harus berganti menggunakan percakapan langsung, permainan peran, atau praktik lapangan.
Karena itu, di era AI peran guru tidak berkurang, tetapi bergeser. Guru tidak cukup berfungsi sebagai penyampai informasi (fungsi yang kini bisa dilakukan mesin). Tetapi, ia tetap berperan sebagai perancang pengalaman belajar, memilih sumber, mengelola ritme, menggabungkan simulasi dan diskusi. Selain itu juga membimbing siswa membaca sekaligus meragukan jawaban dari AI. Guru juga bergerak dari pusat seluruh jawaban menjadi pelatih cara bertanya. Metode memeriksa bukti, dan sistem mengambil keputusan etis di tengah banjir informasi.
Perubahan peran ini tidak akan terjadi sendiri. Mereka membutuhkan program pelatihan yang tidak hanya mengajarkan “cara memakai aplikasi AI”, tetapi menekankan desain pembelajaran berbantuan AI dan simulasi. Sekolah dan pemerintah perlu menyusun panduan etika penggunaan AI bagi guru dan siswa.
Kapan waktu penggunaan, bagaimana mengutip, apa batas plagiarisme, serta bagaimana menjaga kejujuran akademik di tengah kemudahan teknologi. Komunitas praktisi seperti MGMP dan forum vokasi dapat menjadi ruang berbagi skenario. Mulai penyusunan RPP hingga praktik berbasis AI yang telah teruji di kelas, sehingga guru tidak berjalan sendirian.
Di tengah hiruk pikuk wacana kecerdasan buatan, profesi guru sering kali hanya muncul sebagai catatan kaki. Mereka harus cepat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tidak mendapat ruang dan dukungan memadai untuk belajar secara bermartabat. Sementara itu, promosi AI sebagai solusi banyak masalah kelas terus bergaung. Seolah-olah persoalan pendidikan dapat selesai melalui penambahan fitur baru aplikasi, bukan dengan memperkuat manusia yang berdiri di depan kelas.
Karena itu, pertanyaan yang semestinya terus bergaung, bukan “apakah AI akan menggantikan guru”. Tetapi, “apakah guru diberi kesempatan dan kepercayaan yang cukup untuk menjadi nakhoda di kelas yang penuh perangkat cerdas”. Selama guru tetap memegang kemudi, AI hanyalah instrumen di anjungan. Kita bisa mematikan ketika menyesatkan, dan menghidupkan jika membantu peserta didik menempuh rute belajar yang lebih aman. Selain itu lebih bermakna dan manusiawi menuju pelabuhan masa depan mereka.