Oleh: Wahyu Agung Prihartanto
Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemimpin adalah representasi kualitas moral dan intelektual bangsanya. Namun, realitas perpolitikan kita hari ini menyisakan keresahan. Terlalu banyak elite yang tampil dengan ijazah megah namun minim kinerja. Alih-alih membangun prestasi, sebagian justru sibuk memoles citra akademik untuk menutupi kelemahan kepemimpinan. Lebih celaka lagi, ada yang menempuh jalur instan. Seperti, memalsukan ijazah, membeli gelar, atau menciptakan program akademik tanpa proses intelektual yang sahih.
Saya menilai, ini adalah krisis integritas. Saat gelar mendahului kerja nyata, dan tampilan menyalip isi, sejatinya kita tengah menyaksikan degradasi mendasar dalam proses seleksi pemimpin bangsa. Sudah saatnya kita kembali ke pangkal, menjadikan etika dan akal budi sebagai fondasi utama.
Ijazah: Kredensial, Bukan Kamuflase
Mari kita pertegas sejak awal, pendidikan formal penting, meskipun ijazah bukan jaminan mutu kepemimpinan. Dunia telah memberi banyak contoh. Abraham Lincoln, pemimpin legendaris Amerika, hanya sempat mengenyam pendidikan formal setingkat sekolah dasar. Namun dunia mengenangnya sebagai pemimpin besar, melalui ketajaman moral dan inteleknya.
Sebaliknya, ada pula pemimpin yang berlatar belakang akademik tinggi, tetapi keputusannya justru melukai kepentingan rakyat. Di titik ini, ijazah hanyalah kredensial, bukan pembenaran atas kepemimpinan buruk.
Amartya Sen, peraih Nobel bidang Ekonomi, pernah menyatakan. “Pendidikan sejati bukan sekadar memperoleh sertifikat, tetapi menumbuhkan kemampuan untuk bertindak dengan pemahaman dan tanggung jawab.” Maka, seorang pemimpin seharusnya tidak cukup hanya bergelar tinggi, melainkan harus menunjukkan karakter, kepekaan sosial, dan keberpihakan kepada publik.
Etikabilitas: Tapisan Pertama yang Terlupakan
Jika saya boleh mengusulkan, sudah saatnya kita membangun tiga tapisan dalam memilih pemimpin nasional. Yaitu, etikabilitas, pendidikan, dan popularitas, tentu dalam urutan yang benar dan rasional.
Pertama dan terpenting: etikabilitas. Kita harus berhenti menoleransi calon pemimpin dengan rekam jejak moral bermasalah. Sekalipun, yang bersangkutan memiliki gelar akademik berderet, dan pengikut berjuta.
Etikabilitas bukan hanya soal tidak korup. Ia mencakup kejujuran, tanggung jawab, empati, serta kesanggupan untuk tunduk pada hukum dan nilai-nilai konstitusi. Seorang pemimpin tanpa etika hanya akan menjadi manipulator publik dengan modal suara.
Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles menyebut bahwa karakter etis adalah syarat utama kepemimpinan. Ia menulis, “Pemimpin sejati adalah mereka yang memerintah dengan bijaksana dan tidak tunduk pada nafsu kekuasaan.”
Sayangnya, dalam praktik politik kita hari ini, etikabilitas justru sering tergusur oleh popularitas dan kekuatan logistik.
Pendidikan: Landasan Rasional dalam Pengambilan Kebijakan
Tapisan kedua adalah pendidikan. Dalam hal ini, bukan sekadar akumulasi gelar, tetapi kualitas berpikir dan keluasan wawasan.
Di era krisis multidimensi seperti sekarang, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan ilmu. Menghindari keputusan “hanya” berdasarkan emosi, bisikan politik, atau opini viral. Kita butuh pemimpin yang bisa memahami isu pangan, energi, pertahanan, geopolitik, hingga disrupsi digital. Sehingga ia mampu menyusun kebijakan dengan pertimbangan rasional, bukan semata-mata selera publik.
Apakah berarti semua pemimpin harus lulusan doktor? Tentu tidak. Tapi mereka harus menunjukkan kapasitas berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Dalam bahasa Paulo Freire. “Pendidikan sejati membebaskan manusia dari kebodohan dan ketakutan, bukan memenjarakannya dalam gelar yang tak bermakna.”
Untuk itu, proses seleksi pemimpin nasional semestinya mencakup uji substansial, bukan sekadar debat penuh jargon. Biarkan publik menilai visi, program, dan argumentasi dengan cerdas.
Popularitas: Validasi, Bukan Penentu Awal
Tapisan ketiga adalah popularitas, yang dalam demokrasi elektoral memang tak terhindarkan. Namun di sini ironinya, kita sering menempatkan popularitas sebagai modal utama, bukan sebagai hasil dari kualitas.
Seseorang bisa populer karena kontroversi, karena viral, atau karena dukungan selebriti dan buzzer. Tapi apakah keterkenalan itu berbanding lurus dengan kemampuan dan integritas?
Popularitas seharusnya hadir setelah etikabilitas dan pendidikan terpenuhi. Artinya, hanya mereka yang secara moral dan intelektual mumpuni yang publik layak mengenalnya secara luas. Jika urutannya terbalik, kita hanya akan menghasilkan “pemimpin panggung” yang sibuk menyenangkan penonton, bukan memperjuangkan kebenaran.
Pendidikan Politik Rakyat: Tanggung Jawab Bersama
Konsep tiga tapisan ini hanya akan bermakna jika pendidikan politik rakyat juga meningkat. Sebab, demokrasi adalah cermin kualitas pemilih. Jika rakyat masih terpikat pada pencitraan, maka pencitraan akan terus mereproduksi.
Media, lembaga pendidikan, ormas, dan komunitas digital harus aktif mengedukasi masyarakat agar lebih kritis. Mendorong masyarakat untuk selalu bertanya, “Apa rekam jejak pemimpin ini? Apa gagasannya? Seberapa ia paham soal tanggung jawab negara?”
Dalam hal ini, public intellectuals seperti Rocky Gerung, Yudi Latif, dan Sarlito Wirawan Sarwono pernah mengatakan. Bahwa, perlunya membangun kesadaran politik yang rasional, bukan emosional.
Yudi Latif, dalam salah satu artikelnya, menulis: “Demokrasi tanpa keadaban hanya akan menghasilkan sirkus kekuasaan. Kita harus membangun warga yang melek moral, bukan hanya melek suara.”
Penutup: Kepemimpinan Bukan Sekadar Citra
Bangsa ini terlalu lama terbuai oleh citra. Kita butuh pemimpin yang hadir bukan untuk memerintah, tapi melayani. Bukan untuk tampil, tapi bekerja. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita membangun tradisi baru dalam memilih pemimpin. Sebuah tradisi yang menempatkan etika di atas politik, pengetahuan di atas popularitas, dan akal sehat di atas fanatisme.
Tiga tapisan etikabilitas, pendidikan, dan popularitas adalah bentuk ikhtiar moral untuk memperbaiki bangsa dari hulu, bukan hanya di hilir. Kita perlu pemimpin yang tidak sekadar berijazah, tapi benar-benar belajar.
Tidak hanya dikenal, tapi juga bisa dipercaya. Karena sejatinya, pemimpin besar tidak lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari dorongan untuk mengabdi.