Saya bukan penduduk asli Sidoarjo. Saya datang sebagai pendatang pada 2005, ketika kota ini bagi saya hanya nama di papan jalan tol antara Surabaya dan Porong. Pelan‑pelan, Sidoarjo berhenti menjadi “daerah lewat” dan menjelma rumah. Tempat saya mendengar azan pertama pagi, suara kereta malam, dan melihat lampu kawasan industri menyala ketika banyak orang sudah tidur. Di sela semua itu, saya mulai bertanya, sebenarnya, kota seperti apa yang sedang saya tinggali ini.
Untuk memahami Sidoarjo hari ini, kita perlu mundur jauh ke belakang. Alkisah, pada masa kekuasaan Kesultanan Mataram, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sidoarjo merupakan bagian dari Kerajaan Jenggala. Negeri delta nan subur berada di antara Sungai Brantas dan Porong. Tanahnya makmur, airnya melimpah, membuat wilayah ini ideal untuk pertanian dan perdagangan. Namun, setelah waktu berselang jauh, wilayah ini ternyata menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, Jenggala, Surabaya, dan pusaran sejarah Jawa Timur.
Dahulu, daerah ini bernama Sidokare. Nama itu konon berasal dari kondisi geografisnya yang banyak sungai kecil mengalirinya. Dalam bahasa Jawa, “sido” berarti jadi atau menjadi, sementara “kare” bisa bermakna sisa, tepi, atau pinggiran dari aliran air. Pemimpin Sidokare adalah seorang pejabat lokal, rakyatnya menggantungkan hidup dari sawah, sungai, dan kemudian tambak yang mulai berkembang di pesisir. Letaknya yang berada di antara Surabaya dan Pasuruan, masyarakat menganggap sebagai sekadar wilayah transit. Seperti nasib banyak kota pinggiran, Sidokare ada, tapi orang jarang memperhatikannya.
Perubahan besar datang pada abad ke‑19. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi ekonomi Sidokare, terutama sebagai penghasil tebu dan gula di Jawa Timur. Pada 31 Januari 1859, lewat keputusan pemerintah Hindia Belanda (Staatsblad No. 6/1859), Kabupaten Surabaya terbagi dua, yaitu Surabaya dan Sidokare. Tak lama kemudian, atas usul Bupati pertama R.T.P. Tjokronegoro, nama Sidokare berganti menjadi Sidoarjo. “Sido” berarti terwujud, “Arjo” berarti mulia, makmur, sejahtera. Nama baru itu bukan sekadar administrasi, ia adalah doa yang tertulis di atas peta.
Sejak itu, Sidoarjo bergerak. Dari tanah pertanian dan tambak, ia tumbuh menjadi kota delta dengan kerupuk, petis, dan udang sebagai identitas kuliner. Di sepanjang jalan, kita masih bisa melihat deretan toko kerupuk udang, warung “petis asli”, dan lapak bandeng asap. Hal ini mengingatkan bahwa kota ini punya akar kuat di laut dan sungai. Tak heran orang menjuluki Sidoarjo sebagai Kota Delta. Ada juga yang menyebut Kota Udang, Kota Petis, sebuah julukan yang lahir dari perjumpaan air, tanah, dan kerja keras warganya.
Namun, di belakang punggung cerita tradisional ini, satu arus lain menguat. Kini, Sidoarjo berubah menjadi simpul industri dan logistik yang menempel pada Surabaya. Ia menjadi bagian dari kawasan metropolitan Gerbangkertasusila, dan/atau sebagai kota satelit serta penyangga utama Surabaya. Di wilayah utara dan timur, dari Waru, Gedangan, Buduran hingga Krian, berdiri ribuan pabrik dan gudang yang mempekerjakan ribuan orang. Jika Surabaya adalah pusat administratif dan finansial, Sidoarjo menjadi “lantai pabrik” dan “gudang” bagi Jawa Timur, bahkan Indonesia Timur.
Saya sering melewati kawasan‑kawasan itu. Asap cerobong mungkin tak selalu terlihat, tetapi jejak industri hadir dalam bentuk lain. Antrean truk di gerbang tol, deretan ruko yang hidup hingga larut, kos‑kosan buruh dan karyawan. Serta, denyut ekonomi yang terasa di warung kopi pinggir jalan. Di titik ini, saya melihat Sidoarjo menjalani takdir namanya, “sido arjo”—jadi makmur—dalam versi Indonesia hari ini. Yaitu melalui pertemuan tambak, UMKM, dan manufaktur yang terhubung dengan bandara Juanda, pelabuhan Tanjung Perak, dan jaringan Tol Trans Jawa.
Pertanyaannya, apa yang hilang dan apa yang bertahan di tengah perubahan itu?
Di satu sisi, saya sulit menyangkal adanya kemajuan. Karena industri menghadirkan pekerjaan, meski sawah semakin menyempit dan tambak tidak lagi menentu. Pendatang seperti saya bisa hidup di sini, menyekolahkan anak, dan menikmati fasilitas kota yang kian lengkap. Sidoarjo tak lagi hanya “pinggiran” Surabaya, tetapi punya pusat belanja, kampus, rumah sakit, dan ruang publiknya sendiri. Di sisi lain, saya menyimpan kegelisahan yang tak terelakkan. Yaitu, tentang alih fungsi lahan, kemacetan, banjir di musim hujan. Dan, identitas kota yang perlahan bergeser dari delta, udang, dan kerupuk menjadi lautan perumahan dan kawasan industri.
Di sini, cerita Sidoarjo berpotongan dengan banyak kisah lain di Nusantara. Kota‑kota yang lahir dari air dan tanah subur, lalu tumbuh cepat di era industrialisasi dan urbanisasi. Sebagian berhasil menjaga keseimbangan, sebagian lain tergelincir dalam pembangunan yang meminggirkan warga kecil. Nama “Sidoarjo” sendiri mengandung tegangan itu, ia adalah koreksi atas Sidokare yang kurang membawa keberuntungan, sekaligus deklarasi arah baru. Dari “sisa pinggiran” menjadi “kota yang mulia”. Pertanyaan di zaman kita, apakah doa itu sungguh‑sungguh terwujud, atau hanya tinggal di spanduk visi‑misi dan pidato seremonial.
Sebagai pendatang yang sudah cukup lama, saya merasa ikut memiliki, saya belajar memandang Sidoarjo dengan dua kacamata sekaligus. Kacamata pertama, saya melihat angka, yaitu produk domestik regional bruto terbesar kedua di Jawa Timur, serta pertumbuhan ekonomi di atas rata‑rata. Selain itu juga geliat UMKM yang tak pernah padam. Dan kacamata kedua, saya melihat realita wajah Sidoarjo. Pedagang kerupuk di pinggir jalan, buruh yang naik motor berboncengan, anak sekolah yang pulang melewati genangan air di musim hujan. Di antara angka dan wajah itulah, kita sedang menghadapi ujian untuk mewujudkan makna “sido arjo” yang sesungguhnya.
Mungkin jawabannya ada pada kemampuan kita membaca ulang asal‑usul. Nama Sidoarjo lahir dari keberanian mengubah nasib, dari kurang membawa harapan, menjadi nama yang berisi doa dan harapan. Kini, ketika kota ini kian sesak dengan kawasan industri, perumahan, dan jalur logistik, kita memerlukan keberanian serupa, bukan untuk mengganti nama. Tetapi, dengan mengisi makna di dalamnya. Apakah pembangunan dapat mengangkat martabat warga, menjaga lingkungan, dan memberi ruang bagi tradisi delta yang melahirkan kerupuk, petis, dan tambak? Atau kita diam saja ketika “sido arjo” tereduksi menjadi sekadar “sido ramai” dan “sido padat”.
Saya datang ke Sidoarjo sebagai orang asing yang hanya tahu kota ini dari peta. Dua dekade kemudian, saya menulis tentangnya dengan rasa yang lebih dalam. Sebagai rumah yang selalu bernegosiasi antara masa lalu dan masa depan, jeda delta dan jalan tol, serta selang doa dan kebijakan. Di antara gemericik air tambak yang masih tersisa dan deru kendaraan dari gerbang tol, saya mendengar gema pertanyaan lama. Kota ini ingin jadi apa? Tugas kita yang tinggal di dalamnya, entah sebagai warga asli atau pendatang, adalah memastikan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut. Intinya, jangan cepat silau oleh angka produksi, tetapi juga seberapa mulia dan makmur warganya hidup di bawah nama “Sidoarjo”.