Katanya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kalimat itu kerap kita dengar di mimbar-mimbar resmi, berulang dengan dada membusung, seolah kemerdekaan adalah soal ketegaran semata. Keyakinan itu, pada dasarnya, baik. Namun ketika mentah memahaminya, ia berubah menjadi doktrin kaku yang mengabaikan kenyataan paling Mendasar. Yaitu, bahwa manusia, juga bangsa, tak pernah benar-benar hidup sendirian.
Keresahan itu muncul kembali ketika banjir besar dan longsor melanda Sumatra. Angka-angka datang seperti gelombang kedua yang menghantam nurani. Telah lebih dari seribu jiwa meninggal, ratusan ribu orang mengungsi, rumah-rumah hanyut, ladang terkubur, dan masa depan mendadak menjadi kabur. Dalam situasi seperti itu, publik berharap satu hal sederhana, yaitu kehadiran negara yang sigap, rendah hati, dan berani mengakui keterbatasan.
Namun yang terdengar justru pernyataan tegas, bahwa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara lain. Dan, pemerintah menyatakan masih sanggup. Katanya, stok pangan aman, distribusi BBM melalui udara, dan tersedianya anggaran penanganan bencana yang cukup. Di atas kertas, semuanya tampak terkendali, di lapangan, cerita yang beredar berbeda.
Pemerintah daerah kelabakan. Aparat lokal bekerja melampaui batas daya, relawan berlarian menutup kekosongan, sementara korban menunggu dengan sabar, meski semakin menipis. Data resmi pun tak sepenuhnya berpihak pada optimisme. Anggaran bencana nasional tahun ini sekitar Rp500 miliar, sedangkan prediksi kebutuhan biaya pemulihan pasca bencana Sumatra mencapai lebih dari Rp50 triliun. Selisihnya bukan sekadar angka, ia adalah jurang antara janji dan realitas.
Para ahli mengingatkan, jika pemulihan bergantung kemampuan internal pemerintah, pemulihan luka ekologis dan sosial membutuhkan waktu dua hingga tiga dekade. Dua puluh hingga tiga puluh tahun adalah satu generasi. Artinya, ada anak-anak yang hari ini kehilangan rumah. Dan, kelak setelah dewasa, mereka akan ingat bahwa negara pernah ragu mengulurkan tangan paling luas saat mereka sedang membutuhkan.
Di titik inilah saya mulai bertanya, sejak kapan menerima bantuan menjadi tanda kelemahan? Bukankah dalam sejarah kemanusiaan, solidaritas lintas batas justru menjadi penanda peradaban? Dalam bencana, tidak ada kompetisi kekuatan. Yang ada hanyalah perlombaan dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa dan martabat manusia.
Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional. Padahal, status itu bukan soal simbol, melainkan soal kecepatan, koordinasi, dan keluasan respons. Tanpa status tersebut, penanganan berjalan parsial, terfragmentasi, dan terlalu bergantung pada daya tahan daerah yang sudah remuk lebih dulu.
Alih-alih melihat ini sebagai momentum untuk menunjukkan kepemimpinan empatik, negara tampak sibuk menjaga gengsi. Seolah pengakuan atas keterbatasan adalah aib, bukan kebijaksanaan. Seakan membuka pintu bantuan adalah tanda kalah, bukan pilihan etis untuk mempercepat pemulihan.
Negara, dalam situasi bencana, seharusnya hadir bukan sebagai aktor panggung yang ingin terlihat kuat. Tetapi ia sebagai penjaga yang bersedia berlutut, mendengar, dan bekerja dalam senyap. Kehadiran negara bukan soal kamera, seremoni, atau pernyataan keras. Ia diukur dari seberapa cepat tenda berdiri, seberapa layak makanan dibagikan, seberapa manusiawi pengungsi diperlakukan, dan seberapa jujur pemimpin mengakui bahwa nyawa rakyat lebih penting daripada citra politik.
Pulih dari bencana memang berat. Ia menuntut waktu, tenaga, dan kesabaran panjang. Namun yang membuatnya jauh lebih berat adalah ketika pemerintah memilih berlagak kuat, padahal rakyatnya sedang rapuh. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan sejati bukan terletak pada menolak uluran tangan, melainkan pada keberanian untuk berkata, kami butuh bantuan, demi rakyat kami.
Sebab pada akhirnya, kedaulatan sejati bukanlah berdiri sendirian di tengah puing-puing, melainkan kemampuan menggunakan seluruh sumber daya. Khususnya membangun solidaritas dunia untuk melindungi warganya. Negara yang besar bukan negara yang gengsi, tetapi negara yang berani merendah demi kemanusiaan.
Pada akhirnya, bencana bukan hanya peristiwa alam, melainkan ujian batin bagi sebuah bangsa. Ia mengukur sejauh mana negara memandang rakyatnya. Sekedar mengirimkan pernyataan menenangkan dengan angka statistik, atau mewujudkan tindakan nyata untuk menyelamatkan manusia. Di saat air bah merenggut rumah dan kenangan, rakyat tidak menuntut keperkasaan retorik. Mereka hanya membutuhkan kepastian bahwa negara tidak pergi, tidak menunda, dan tidak bersembunyi di balik slogan kemandirian.
Menolak bantuan, dalam situasi darurat, bukanlah sikap berdaulat jika penolakan itu memperlambat keselamatan warga. Kemandirian yang sejati justru berawal dari kemampuan mengelola bantuan secara bermartabat, transparan, dan tepat sasaran. Negara yang percaya diri tidak takut dibantu, karena ia tahu batasnya dan paham prioritasnya. Bahwa, nyawa manusia lebih tinggi nilainya daripada reputasi politik.
Sumatra hari ini sedang memberi pelajaran mahal tentang arti empati dalam kepemimpinan. Bahwa keberanian terbesar seorang pemimpin bukanlah berdiri tegak sendirian, melainkan bersedia merendahkan ego demi mempercepat pemulihan. Sebab ketika bencana datang, rakyat tidak sedang menguji kekuatan negara, tetapi mereka sedang mempertaruhkan hidupnya. Dan pada momen genting itulah, sejarah akan mencatat, apakah negara memilih gengsi, atau memilih kemanusiaan.