Menjelang peringatan peristiwa Gerakan 30 September (G30S), ingatan kolektif bangsa kita langsung tertuju pada tragedi nasional yang membekas dalam sejarah. Namun, bagi saya pribadi, momen ini bukan hanya tentang mengenang peristiwa kelam 1965. Saya memandang sebagai ruang refleksi untuk dampak panjang terhadap politik, kepemimpinan, dan bahkan identitas manusia Indonesia.
Sebab, kita tidak bisa memungkiri, cara bangsa merespon peristiwa tersebut telah membentuk wajah politik kita hingga hari ini. Ia mewariskan pola pikir, kebijakan, bahkan kultur sosial yang masih kita rasakan. Dan keresahan saya terletak di sini. Bagaimana politik “sapu bersih” yang lahir dari trauma masa lalu justru melahirkan bias identitas di masa kini.
Ingatan tentang Litsus dan “Bersih Lingkungan”
Saya lahir dan tumbuh di era Orde Baru. Pada dekade 1970–1980-an, ketika saya duduk di bangku sekolah, negara memberlakukan sistem LitSus (Penelitian Khusus). LitSus bertujuan memastikan apakah seseorang “bersih” dari pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau tidak.
Akibat kebijakan itu, banyak keluarga yang menerima stigma hanya karena leluhurnya pernah terkait dengan PKI. Meskipun, sebenarnya anak-cucu mereka sama sekali tidak tahu-menahu apalagi ikut menganut paham tersebut.
Saya masih mengingat jelas beberapa teman sekolah saya yang brilian secara akademik. Mereka memiliki semangat belajar yang tinggi, kecerdasan menonjol, dan kepribadian sangat baik. Namun, ketika hendak melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan, jalan mereka pupus. Karena, terhambat oleh catatan keluarga yang “tidak bersih lingkungan”. Ada yang gagal masuk sekolah kedinasan, ada pula yang sulit bekerja di lembaga tertentu.
Di titik itu, saya menyadari bahwa kebijakan politik yang menyapu rata telah melahirkan diskriminasi generasi. Ada banyak anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan, serta menyembunyikan identitas keluarga. Dan, bahkan membiaskan asal-usulnya demi lolos dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan.
Fenomena Joko Widodo dan Bias Identitas
Keresahan saya kemudian bertambah ketika mencermati fenomena Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Selama dua periode memimpin bangsa, sosoknya tak pernah lepas dari kontroversi mengenai identitas. Mulai dari asal-usul orang tua, tempat kelahiran, latar belakang pendidikan, hingga status pernikahannya.
Benar, sebagian besar tudingan itu belum pernah terbukti secara faktual dan seringkali tenggelam dalam arus debat politik. Namun, satu hal yang kita tidak bisa abaikan, yaitu “kabut bias identitas” yang terus menyelimuti dirinya. Bagi saya, kabut itu bukan sekadar produk gosip politik, melainkan mungkin cerminan dari warisan kebijakan masa lalu. Yaitu, sebuah upaya sistematis untuk menyembunyikan identitas demi bisa bertahan hidup di tengah politik yang diskriminatif.
Apakah mungkin seorang anak yang tumbuh di era Orde Baru ikut terdampak oleh kultur politik penyapuan bersih itu? Apakah keluarganya merasa perlu menyesuaikan narasi agar login dalam sistem sosial-politik yang keras? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, meski sulit mendapat jawaban, namun patut untuk di-renungkan.
Politik “Sapu Bersih” dan Luka HAM
Jika dugaan tersebut benar, maka ada pelajaran penting yang harus kita tarik. Bahwa, politik bersih lingkungan ala Orde Baru telah meninggalkan luka kemanusiaan yang panjang.
Politik yang seharusnya mengatur tata kelola masyarakat justru berubah menjadi alat penyisihan. Mereka yang kebetulan lahir dari keluarga dengan “catatan hitam” sejarah otomatis meminggirkannya. Padahal, hak anak bertumbuh, belajar, dan meraih masa depan semestinya tidak tergantung oleh kesalahan leluhur. Apalagi, kebanyakan di antara mereka tidak pernah memahaminya.
Inilah problem utama ketika sebuah rezim memandang politik sebagai instrumen eliminasi, bukan integrasi. Negara seharusnya hadir untuk merangkul semua warga, bukan membaginya ke dalam kategori “bersih” dan “tidak bersih”. Politik sapu bersih justru melahirkan generasi yang trauma, generasi yang belajar sejak dini untuk bersembunyi di balik kabut identitas.
Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), jelas ini adalah pelanggaran serius. Identitas adalah hak dasar setiap manusia. Menghapus, menyamarkan, atau mendiskriminasi seseorang karena identitas keluarganya adalah bentuk kekerasan struktural yang efeknya menular hingga lintas generasi.
Peringatan G30S sebagai Momentum Refleksi
Karena itulah, memahami peringatan G30S tidak boleh hanya sebatas mengenang peristiwa tragis penculikan dan pembunuhan jenderal. Lebih dari itu, ia adalah momentum refleksi tentang bagaimana bangsa ini memperlakukan sejarah, mengelola trauma, dan membangun politik ke depan.
Sejarah bukan alat stigma. Sejarah seharusnya menjadi guru yang mengajarkan rekonsiliasi, keterbukaan, dan penghormatan pada kemanusiaan. Bila kita gagal membaca sejarah dengan bijak, kita akan mengulang pola lama. Menyingkirkan yang berbeda, mendiskreditkan yang tidak sesuai arus, maka akan menumbuhkan generasi yang takut menunjukkan identitas sejatinya.
Menatap Kepemimpinan Nasional ke Depan
Kita perlu menatap kepemimpinan nasional dengan perspektif baru. Bagi saya, kepemimpinan sejati bukanlah soal ijazah formal, asal-usul keluarga, atau latar belakang identitas yang rapi dan “bersih”. Kepemimpinan sejati adalah soal integritas, kejujuran, dan keberanian untuk menatap rakyat secara apa adanya.
Sudah saatnya bangsa ini berhenti terjebak dalam politik bias identitas. Kita harus berani menuntut keterbukaan dan transparansi dari setiap calon pemimpin. Tidak ada lagi ruang untuk kabut yang menutupi asal-usul atau perjalanan hidup. Sebab bangsa yang besar hanya dapat berdiri di atas fondasi kebenaran dan keterusterangan, bukan manipulasi dan penyamaran.
Penutup
Keresahan saya menjelang peringatan G30S ini sederhana, saya tidak ingin anak bangsa kembali tumbuh dengan rasa takut atas identitas keluarganya. Saya tidak ingin generasi penerus merasa harus menyembunyikan atau membiaskan asal-usulnya demi bisa diterima oleh negara.
Sejarah Orde Baru telah memberi kita pelajaran mahal tentang bahaya politik sapu bersih. Jangan sampai kesalahan itu terus berulang, hingga akhirnya melahirkan pemimpin nasional yang identitasnya penuh kabut dan bias.
Bangsa ini hanya akan maju jika berani berdamai dengan sejarah, menghormati HAM, dan membangun politik yang adil, terbuka, serta jujur. Itulah warisan sejati yang seharusnya kita perjuangkan, agar tragedi masa lalu tidak lagi melahirkan keresahan di masa depan.