Negara Terlalu Menekan Guru. Lima belas hari setelah bangsa ini memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kita kembali menggelar upacara, membentangkan spanduk, dan memberikan ucapan selamat untuk pahlawan lain, yaitu para guru. Namun pahlawan yang satu ini berbeda. Mereka bukan figur masa lalu yang dikenang, melainkan pejuang yang masih hidup, bekerja, dan terus mengabdi meski tanpa tanda jasa.
Ironisnya, justru merekalah yang paling sering termarginalkan. Kita sering menuntutnya, dan memintanya untuk diam. Kita tidak bisa mengabaikan fakta, bahwa negara terlalu menekan guru. Tekanan itu hadir bukan dalam bentuk eksplisit, tetapi mengalir dari kultur birokrasi pendidikan yang semakin tidak sehat. Selain itu, sensitif terhadap kritik, serta semakin jauh dari esensi kerja pendidik.
Guru yang Dilarang Bersuarakan Kebenaran
Kasus yang menimpa seorang guru SDN 156 Kalukubodo di Bulukumba adalah cermin paling jernih dari situasi tersebut. Ia membuat video sederhana tentang buruknya kondisi bangunan sekolah tempatnya mengajar. Bukan untuk mempermalukan siapa pun, tetapi untuk menyampaikan realitas lapangan yang tak tersentuh kamera pejabat. Namun reaksi yang muncul bukan perbaikan, melainkan tekanan. Sang guru akhirnya harus meminta maaf ke publik seakan tindakannya adalah kejahatan.
Kejadian ini berbahaya karena menunjukkan bahwa ruang kritik untuk guru hampir nol. Seolah-olah guru boleh berbicara, hanya ketika memuji pemerintah atau menyuarakan narasi resmi. Sementara itu, terdapat anggapan mengeluh tentang bangunan rusak, fasilitas minim, atau sistem yang tak berpihak sebagai tindakan subversif.
Padahal, bukankah guru adalah insan yang mengajarkan kejujuran kepada murid? Bagaimana mungkin meminta mereka untuk berdusta pada publik demi menjaga wajah birokrasi? Bila guru takut berbicara, maka murid tumbuh dalam atmosfer yang sama. Yaitu, atmosfer sunyi di mana kita telah turut menghukum dan mengkriminalkan kejujuran dan kebenaran.
Guru Dijadikan Perisai Kebijakan
Tekanan lainnya muncul dalam bentuk lebih halus, menjadikan guru sebagai alat pelaksana berbagai program tanpa pertimbangan risiko dan kesiapan. Kasus program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memberikan contoh paling aktual. Ribuan kasus keracunan muncul di berbagai daerah. Dan, guru yang harus memastikan distribusi, memantau kualitas makanan, hingga bertanggung jawab atas kejadian di sekolah.
Hal ini melahirkan situasi yang tidak adil. Guru, yang secara profesi bukan ahli gizi, bukan petugas pengawas makanan, apalagi tenaga kesehatan. Tetapi, justru mereka sebagai pihak pertama harus bertindak. Bila mereka menolak atau menunda karena alasan keamanan, konsekuensi disiplin sudah menunggu di depan mata.
Guru perlahan berubah menjadi “tameng birokrasi”, penerima beban dari rancangan kebijakan yang terburu-buru, tanpa pelindung yang jelas. Sementara bila program berjalan mulus, pemerintah meraih pujian, tapi bila program bermasalah, guru menjadi sasaran empuk. Ini bukan hanya salah urus, tetapi bentuk eksploitasi struktural.
20% APBN, Tapi Tidak untuk Guru
Sejak era reformasi, konstitusi telah mengunci minimal 20% APBN untuk pendidikan. Angka ini selalu disebut sebagai bukti komitmen negara terhadap masa depan anak bangsa. Namun di lapangan, guru masih menghadapi realitas getir. Gaji yang tidak layak, beban kerja administratif yang menumpuk, fasilitas sekolah yang minim, serta kultur manajerial yang represif. Pertanyaan sederhana, ke mana larinya 20% itu?
Tentu tidak sepenuhnya hilang. Tetapi sebagian besar dana terserap pada:
- birokrasi pendidikan yang gemuk,
- proyek-proyek fisik yang tidak menyentuh proses belajar,
- program-program populis yang hanya bagus di laporan,
- sistem pelatihan yang lebih akrab dengan seminar hotel daripada peningkatan kompetensi nyata.
Sementara guru sebagai subjek utama pendidikan, justru mendapat porsi paling kecil. Program sertifikasi dan tunjangan profesi memang membantu, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Banyak guru honorer bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian status dan penghasilan. Banyak guru PNS terjebak pekerjaan administratif yang menyita lebih banyak waktu daripada mengajar. Negara seolah hanya menghitung uangnya, tetapi lupa menghitung martabat dan ketahanan psikologis pendidiknya.
Guru Tak Lagi Merasa Aman
Kesejahteraan memang penting, tetapi ada faktor lain yang sering luput, yaitu rasa aman. Aman untuk mengajar tanpa intimidasi, bahagia untuk menyampaikan pendapat, damai untuk menolak perintah yang berbahaya. Dan, jernih dari tekanan politik atau angka-angka target yang tidak manusiawi. Sayangnya, rasa aman hingga hari ini semakin langka.
Para guru harus berhitung sebelum berbicara. Mereka harus memastikan tidak melanggar “aturan tak tertulis”. Aturan yang tidak tertuang dalam undang-undang, tetapi hidup di kepala para pejabat yang mudah tersinggung. Menekan guru hanya karena komentar di media sosial, unggahan tentang infrastruktur rusak, atau sekadar mempertanyakan kebijakan yang tidak logis.
Dalam situasi seperti ini, para guru sebenarnya tidak sedang bekerja sebagai pendidik, tetapi negara mengawasi pekerjanya secara berlebihan. Mereka diminta profesional, tetapi tidak memberikan ruang profesional untuk berpikir dan bersuara.
Hari Guru yang Semakin Simbolik
Ketika kalender menunjukkan 25 November, ucapan selamat hari guru bertebaran di spanduk, media sosial, dan pidato-pidato resmi. Tetapi bagi sebagian besar guru, hari itu bukan perayaan, melainkan pengingat betapa besar jarak antara penghargaan simbolik dan perlakuan nyata.
Memanggil guru sebagai pahlawan, namun memperlakukannya seperti bawahan tanpa hak. Mereka mulia dalam kata-kata, tetapi minimal dalam kebijakan. Mengingat guru setahun sekali, tetapi melupakan dalam banyak keputusan penting.
Hari Guru seharusnya menjadi momen refleksi. Namun selama refleksi itu hanya berhenti pada seremoni, tanpa perubahan struktural, maka seluruh penghargaan itu tidak lebih dari retorika kosong.
Menegaskan Kembali Peran Negara
Opini ini bukan untuk menyalahkan individu tertentu, tetapi mengajak negara bercermin. Apakah kita sedang membangun pendidikan atau sedang membangun sistem yang menghabisi pendidik?
Negara tidak boleh alergi terhadap kritik dari guru. Negeri tidak boleh menciptakan rasa takut kepada mereka yang mengabdi di ruang kelas. Pemerintah tidak boleh memaksa guru menjadi pelaksana kebijakan tanpa melindungi keselamatan mereka. Dan, negara tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian guru bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Pendidikan yang kuat hanya mungkin bila pendidiknya kuat. Dan pendidik yang kuat hanya lahir dari negara yang mempercayai mereka, melindunginya, dan mendengarkan suaranya. Sebab, bila terus membungkam guru, siapa nanti yang akan mendidik keberanian pada generasi berikutnya?
Penutup: Selamat Hari Guru, Dengan Luka
Akhirnya, untuk seluruh guru di Indonesia: selamat Hari Guru. Selamat kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap hari berjuang. Bukan hanya melawan kebodohan, tetapi juga melawan sistem yang belum sepenuhnya memihak.
Ucapan selamat ini datang bersama luka, tetapi juga harapan. Bahwa, suatu hari nanti, negara benar-benar memahami bahwa pendidikan tidak terbangun oleh bangunan, program, atau anggaran, tetapi oleh manusia bernama guru. Akhirnya, sudah saatnya berhenti menekan guru, agar bangsa ini bisa benar-benar naik kelas.