Rupiah Melemah, Kesehatan Terancam. Nilai tukar rupiah yang nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat bukan sekadar angka di layar perdagangan. Ia adalah sinyal keras rapuhnya fondasi ekonomi, maka cepat atau lambat akan menekan sektor paling vital dalam kehidupan masyarakat, kesehatan. Dalam sepekan terakhir, pelemahan rupiah mencatat rekor terburuk sepanjang sejarah. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukanlah rekor itu sendiri, melainkan dampak beruntunnya yang kerap luput dari perhatian pengambil kebijakan.
Pemerintah dan otoritas moneter memang menyebut berbagai faktor global sebagai penyebab utama. Ketegangan geopolitik, ketidakpastian arah suku bunga The Fed, serta derasnya arus modal keluar dari negara berkembang. Semua itu benar, tetapi tidak sepenuhnya jujur jika krisis ini hanya membebankan pada faktor eksternal. Ada persoalan domestik yang ikut memperparah tekanan rupiah. Yaitu, ketidakseimbangan fiskal akibat belanja negara yang jauh lebih agresif ketimbang daya dukung penerimaan.
Kas negara tertekan oleh megaproyek yang membutuhkan belanja besar. Padahal manfaat langsungnya belum tentu publik luas rasakan, akibatnya kepercayaan pasar ikut terkikis. Rupiah pun melemah, dan dari sinilah rangkaian persoalan berawal. Melemahnya nilai tukar adalah pintu masuk inflasi impor, terutama pada komoditas yang sangat bergantung pada luar negeri. Sebutlah bahan baku obat, alat kesehatan, hingga teknologi medis.
Krisis kesehatan jarang datang dengan suara ledakan. Ia datang perlahan, nyaris senyap, melalui kenaikan harga obat, membengkaknya biaya layanan rumah sakit, dan tekanan pada sistem asuransi kesehatan nasional. Ketika rupiah melemah, harga bahan obat impor naik, rumah sakit swasta menyesuaikan tarif, maka fasilitas kesehatan publik ikut tertekan. Dan pada akhirnya, biaya tersebut beralih ke masyarakat.
Dampaknya mungkin tidak langsung terasa hari ini atau besok. Namun dalam beberapa bulan, publik akan berhadapan dengan kenyataan pahit. Mulai obat tertentu semakin mahal, layanan kesehatan semakin selektif, hingga iuran BPJS Kesehatan terasa kian berat. Bagi kelompok menengah ke bawah, kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan dilema hidup.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering kali mengambil jalan paling berisiko, menunda berobat atau memilih pengobatan mandiri tanpa diagnosis memadai. Pembiaran penyakit ringan, menahan gejala, lalu membeli obat seadanya. Ketika akhirnya datang ke fasilitas kesehatan, kondisinya sudah lebih parah, penanganannya mahal, dan lebih berbahaya. Di sinilah lingkaran krisis itu menguat, rupiah melemah, kesehatan memburuk, biaya melonjak, dan beban sistem semakin berat.
BPJS Kesehatan pun berada di posisi rawan. Kenaikan harga obat dan alat kesehatan akan memperlebar potensi defisit klaim. Rumah sakit menunggu pembayaran. Pelayanan terancam tersendat. Dan, kepercayaan publik terhadap jaminan kesehatan nasional kembali diuji. Padahal BPJS adalah salah satu pilar kehadiran negara di sektor paling mendasar, yaitu hak hidup sehat warganya.
Ironisnya, alarm ini seolah kalah nyaring daripada gaung megaproyek dan ambisi pembangunan simbolik. Fokus kebijakan lebih sering tertuju pada proyek besar yang menjanjikan pertumbuhan jangka panjang. Padahal perlindungan terhadap risiko jangka pendek yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, kurang mendapat prioritas setara. Sedangkan krisis kesehatan tidak menunggu hasil pembangunan lima atau sepuluh tahun ke depan.
Negara seharusnya belajar dari pengalaman global, krisis kesehatan hampir selalu mengikuti krisis ekonomi. Ketika daya beli melemah dan layanan publik tertekan, yang pertama masyarakat korbankan adalah kesehatan. Ini bukan soal kurang kesadaran, tetapi soal keterpaksaan. Negara yang abai pada fase ini sedang menyiapkan beban yang jauh lebih besar di masa depan.
Yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, tetapi kejelasan arah. Pemerintah perlu sigap menyediakan dana cadangan kesehatan. Melalui penguatan ketahanan BPJS, hingga memastikan rantai pasok obat serta alat kesehatan tidak terguncang oleh fluktuasi rupiah. Intervensi fiskal harus berpihak pada sektor yang menjaga kualitas hidup rakyat, bukan semata pada proyek prestisius.
Ukuran kebijakan ekonomi yang baik bukan dari seberapa besar pembelanjaan anggaran, melainkan seberapa tepat ia melindungi warga saat krisis datang. Ketika rupiah melemah, ujian negara bukan di ruang rapat elite, melainkan di ruang tunggu puskesmas, apotek kecil, dan rumah sakit daerah.
Jika pemerintah gagal membaca sinyal ini, taruhannya bukan sekadar angka pertumbuhan atau peringkat kredit. Taruhannya adalah kesehatan publik, beban jangka panjang layanan sosial, dan meningkatnya risiko kematian akibat keterlambatan penanganan medis. Krisis kesehatan adalah krisis kemanusiaan yang sering datang tanpa headline besar, padahal semuanya sudah terlambat.
Rupiah yang melemah seharusnya menjadi peringatan dini. Bukan hanya bagi pasar, tetapi bagi nurani kebijakan. Negara boleh membangun apa pun, tetapi ketika kesehatan rakyat terancam, semua proyek kehilangan maknanya. Sejarah menunjukkan, krisis terbesar sering lahir bukan dari guncangan mendadak, melainkan dari pengabaian peringatan. Melemahnya rupiah hari ini adalah sinyal awal, bukan akhir.
Jika negara terus menunda penguatan sektor kesehatan demi mengejar proyek prestisius. Maka sejatinya kita sedang menghadapi biaya sosial yang jauh lebih mahal ketimbang investasi apa pun. Ketika rakyat sakit dan tak mampu berobat, pertumbuhan ekonomi kehilangan maknanya. Negara yang gagal menjaga kesehatan warganya, maka ia sedang menggerogoti fondasi kemanusiaannya sendiri. Pelan, senyap, sekaligus mematikan. Mengerikan bukan?