Pembuka
Keputusan pemerintah Indonesia untuk membuka kembali tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, memantik polemik yang tajam. Pulau kecil di jantung segitiga karang dunia itu bukan hanya surga bagi penyelam internasional. Namun juga rumah bagi ribuan spesies laut yang langka dan terancam punah. Di balik alasan “kepentingan nasional” untuk mendukung transisi energi global dan menambah devisa, terselip pertanyaan besar. Apakah kerugian ekologis jangka panjang layak bertukar dengan keuntungan ekonomi jangka pendek?
Isu ini menjadi semakin relevan karena Indonesia sedang mengukuhkan diri sebagai raksasa nikel dunia. Namun di sisi lain, negeri ini juga mengemban tanggung jawab sebagai penjaga ekosistem laut paling kaya di planet bumi. Dilema inilah yang menuntut kita untuk bersuara. Bahwa, menambang nikel di Pulau Gag, merupakan langkah maju, atau justru mundur ke jurang kerusakan.
Mengapa Pulau Gag Penting?
Pulau Gag merupakan bagian dari Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, kawasan yang terkenal sebagai epicenter biodiversitas laut dunia. Laut yang berpenghuni lebih dari 500 spesies karang, ribuan spesies ikan, hingga biota endemik yang tak terdapat di tempat lain. Dunia internasional menjuluki Raja Ampat sebagai “Amazon of the Seas.”
Tidak hanya itu, Pulau Gag juga memiliki masyarakat adat yang hidup dari laut. Nelayan tradisional bergantung pada keberlanjutan ekosistem untuk mencari ikan. Dan, pariwisata bahari yang menjadi sumber pendapatan kian berkembang pesat. Sehingga, kehadiran tambang nikel di pulau kecil seperti Gag bukan hanya ancaman ekologis, tapi juga sosial-ekonomi.
Logika Ekonomi di Balik Keputusan
Pemerintah berdalih, pembukaan kembali tambang ini selaras dengan kebutuhan global akan nikel. Nikel adalah bahan utama baterai kendaraan listrik, simbol masa depan energi bersih. Permintaan dunia melonjak, dan Indonesia punya cadangan terbesar di planet ini. Tidak heran, adanya anggapan tambang nikel menjadi kartu truf dalam kancah geopolitik energi.
Namun logika ekonomi ini sering menutup mata pada biaya ekologis. Perolehan setiap rupiah dari ekspor nikel menjadi jauh lebih kecil daripada kerugian ekosistem laut yang hancur. Hilangnya terumbu karang, rusaknya hutan bakau, dan pencemaran laut bukan hanya merugikan nelayan lokal. Tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Ironis, ketika negeri yang mempromosikan pariwisata bahari “Wonderful Indonesia” justru merusak surga bawah lautnya sendiri.
Dari Transisi Energi ke Paradoks Hijau
Ada ironi besar di sini. Pembukaan tambang nikel dengan dalih mendukung transisi energi menuju dunia yang lebih hijau. Namun, untuk menghasilkan baterai ramah lingkungan, kita justru mengorbankan lingkungan yang nyata. Saya menyebutnya paradoks hijau, demi menyelamatkan bumi, kita merusaknya dari sisi lain.
Bayangkan jika Pulau Gag kehilangan daya tariknya sebagai destinasi menyelam kelas dunia. Pariwisata berkelanjutan yang semestinya bisa menopang ekonomi masyarakat pulau hilang begitu saja. Alih-alih transisi energi yang adil, yang muncul hanyalah ketidakadilan ekologis. Dan akhirnya, masyarakat lokal menanggung kerusakan, sementara investor dan pemerintah pusat menikmati keuntungannya sendiri.
Risiko Ekologis yang Nyata
Beberapa risiko ekologis dari tambang nikel di pulau kecil seperti Gag antara lain:
- Sedimentasi Laut
Penambangan akan menghasilkan lumpur dan limbah padat yang bisa terbawa ke laut. Sedimentasi ini menutupi terumbu karang, membunuh biota laut, dan merusak rantai makanan. - Pencemaran Logam Berat
Nikel dan limbah tambang berpotensi mencemari perairan. Sekali masuk rantai makanan, logam berat bisa meracuni ikan, dan pada akhirnya manusia. - Hilangnya Hutan Tropis
Pulau Gag memiliki hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Pembukaan tambang berarti deforestasi, hilangnya habitat satwa, dan percepatan krisis iklim. - Kerentanan Bencana
Pulau kecil dengan ekosistem rapuh lebih rentan terhadap longsor, abrasi, dan bencana lainnya. Hal tersebut dampak dari penambangan secara intensif.
Perspektif Kritis: Pembangunan untuk Siapa?
Pertanyaan mendasar perlu saya ajukan, bahwa pembangunan ini untuk siapa? Jika tambang hanya menguntungkan investor besar, sementara masyarakat lokal kehilangan laut, hutan, dan masa depan. Maka sejatinya ini bukan pembangunan, melainkan perampasan.
Kita tidak etis membangun kedaulatan energi global di atas penderitaan lokal. Masyarakat adat di sekitar Pulau Gag seharusnya menjadi aktor utama dalam menentukan nasib tanah dan laut mereka. Dan, bukan sekadar korban yang menonton dari pinggir.
Alternatif Jalan: Ekonomi Biru yang Berkelanjutan
Indonesia memiliki peluang besar membangun ekonomi yang berbasis keberlanjutan, bukan eksploitasi. Pulau Gag seharusnya menjadi laboratorium ekonomi biru. Misalnya, pariwisata bahari, perikanan berkelanjutan, riset kelautan, hingga ekowisata berbasis komunitas. Semua itu memberi manfaat jangka panjang tanpa harus merusak alam.
Bahkan dalam konteks transisi energi, ada opsi untuk mengembangkan teknologi daur ulang baterai, bukan hanya bergantung pada ekstraksi nikel baru. Dunia sedang bergerak ke arah itu. Mengapa Indonesia tidak ikut memimpin, alih-alih sekadar menjadi penyedia bahan mentah dengan risiko ekologis tinggi?
Tanggung Jawab Moral dan Global
Raja Ampat bukan hanya milik Indonesia, tapi warisan dunia. Dunia internasional memandang kawasan ini sebagai harta tak ternilai. Dengan membuka tambang di Pulau Gag, Indonesia berada dalam posisi ambiguitas. Alih-alih mengaku sebagai penjaga ekosistem laut, namun justru merusaknya atas nama devisa.
Sebagai bangsa maritim, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Kerusakan di Pulau Gag akan menjadi noda sejarah yang tak terlupakan. Apalagi jika kelak anak cucu bertanya, mengapa surga laut mereka hancur demi nikel yang habis dalam beberapa dekade?
Penutup: Menimbang Untung-Rugi dengan Jujur
Reopen tambang nikel di Pulau Gag harus melalui pertimbangan jujur dan transparan. Bukan hanya kalkulasi ekonomi jangka pendek, tapi juga hitungan ekologis, sosial, dan moral jangka panjang. Alih-alih pemerintah serius atas pembangunan berkelanjutan, maka seharusnya eksploitasi tambang di Pulau Gag dikecualikan.
Sebab pada akhirnya, nikel bisa habis, investasi bisa pergi, tapi sulit mengembalikan kerusakan alam yang ada. Selain itu, jika surga laut bernama Raja Ampat rusak, dunia tidak akan memaafkan. Dan sejarah tidak akan melupakan, serta generasi mendatang tidak akan memaklumi.