Rakyat Selalu Bayar Tunai
Kita Semua Pembayar, Bukan Penikmat. Rakyat negeri ini tidak pernah berutang listrik. Mereka tak pernah menunggak tiket pesawat, tak pernah menawar harga bensin di SPBU. Semuanya membayar tunai, tanpa potongan, bahkan tanpa keringanan.
Namun entah bagaimana caranya, setiap tahun kita selalu mendengar kabar: PLN rugi, Pertamina rugi, Garuda rugi. Pertanyaan sederhananya, kalau semua orang membayar, siapa sebenarnya yang tidak membayar?
Sarkasme ini bukan sekadar keluh-kesah. Ia adalah refleksi dari absurditas ekonomi yang kita hadapi. Rakyat menjadi pelanggan setia, bahkan pembayar paling patuh. Tapi perusahaan negara yang seharusnya berdiri di atas kaki efisiensi justru menjerit di bawah beban “kerugian sistemik”. Lalu, ke mana semua uang itu menguap?
Ironi Negeri Pembayar Setia
Setiap bulan rakyat membayar listrik, bahkan sebelum tagihan jatuh tempo. Beli bensin pun cash di pompa, tanpa janji kredit. Naik pesawat, rakyat membayar tiket penuh sebelum boarding. Tapi laporan keuangan tiga raksasa BUMN itu tetap memerah.
Apakah rakyat kurang loyal? Tidak.
Apakah mereka kurang konsumsi? Tidak juga.
Maka satu-satunya logika yang tersisa adalah, jangan-jangan yang merugi bukan perusahaannya, tapi tata kelolanya.
Ada adagium lama di kalangan birokrat, “Selama laporan masih bisa tersusun, maka semua baik-baik saja.” Begitulah pementasan ilusi efisiensi di panggung BUMN. Adanya subsidi silang yang tak transparan, proyek mercusuar yang tak selesai, serta pembengkakan biaya.
Keseluruhannya bersembunyi di balik kalimat: “penyesuaian bisnis strategis.” Sementara di ujung rantai, rakyat tetap membayar. Satu-satunya pihak yang tak pernah telat setor.
Birokrasi Sebagai Panggung Pertunjukan
BUMN sering kali bukan tempat bekerja, melainkan panggung pertunjukan. Lampu sorot mengarah ke direksi, komisaris, dan pejabat yang sibuk menampilkan citra corporate excellence sambil menutupi retakan di bawah panggung.
Di ruang rapat, pembahasan efisiensi memakai proyektor canggih. Sementara di lapangan, pipa bocor, pesawat kosong, dan kabel tua tetap menunggu giliran perbaikan. Sementara rakyat (pembayar sejati) tak pernah menerima undangan acara konferensi pers. Mereka hanya tahu, harga listrik naik, penyesuaian harga BBM, dan tiket pesawat dalam masa pemulihan.
Di sinilah absurditas birokrasi mencapai puncaknya. Negara berperan sebagai penonton yang mengarahkan panggungnya sendiri. Birokrasi menjadi sutradara yang lupa, bahwa rakyatlah yang membayar naskah drama ini.
Dari Rakyat Pembayar ke Negara Penikmat
Ada ironi yang semakin menebal. Rakyat membayar semua tagihan, tapi yang menikmati hasilnya hanya segelintir elite yang duduk nyaman di kursi pemegang kebijakan. Pembagian dividen, guyuran bonus direksi, serta pencanangan proyek baru. Pada waktu bersamaan, publik hanya mendengar kabar “restrukturisasi bisnis” atau “program efisiensi”.
Semuanya terdengar indah di atas kertas, tapi di bawah, rakyat tetap berhemat, menyesuaikan hidup dengan tagihan yang naik diam-diam. Mereka menyebutnya dividen negara, tapi rakyat menyebutnya penghematan paksa.
Sebab untuk menutup kerugian itu, selalu ada alasan untuk menaikkan harga: tarif dasar listrik, harga avtur, bahkan tiket pesawat domestik. Dalam diam, rakyat menjadi “investor paling besar” yang tak pernah menghadiri RUPS, dan tak pernah menerima pembagian laba.
Cermin di Dermaga Nusantara
Sebagai bangsa maritim, kita seharusnya belajar dari laut. Ia luas, dalam, dan tak pernah menipu. Gelombang yang datang adalah gelombang yang nyata. Namun dalam tata kelola negara, kita sering menolak kenyataan dan memilih narasi buatan. “Rugi karena global, defisit karena pandemi, tertekan karena kurs.”
Semuanya terdengar masuk akal, tapi terlalu sering menjadikannya alasan rutin. Padahal di dermaga nyata, rakyat, pelaut, nelayan, sopir, pedagang kecil, semuanya tetap beroperasi, selalu membayar, dan tanpa bisa menyalahkan globalisasi.
Reformasi birokrasi seharusnya berawal dari kesadaran sederhana. Bahwa, negara tidak sedang berdagang dengan rakyatnya, tapi mengelola kepercayaan publik. Setiap rupiah yang rakyat bayar adalah mandat, bukan margin laba. Setiap alokasi subsidi bukanlah kemurahan hati negara, tapi kewajiban moral kepada pembayar yang patuh.
Penutup: Membangun dari Rakyat, Bukan dari Angka
BUMN tidak akan sehat hanya dengan mengganti direksi. Ia akan sehat bila negara mengganti cara berpikirnya. Selama birokrasi masih menganggap perusahaan publik sebagai alat politik dan bukan entitas pelayanan. Di situlah kerugian hanya akan berganti nama dari tahun ke tahun.
Kita perlu keberanian untuk membuka semua tabir. Audit transparan, efisiensi nyata, dan integritas dalam setiap keputusan strategis. Reformasi tata kelola bukan semata bacaan jargon dalam pidato, melainkan proses penegakan kejujuran di setiap laporan keuangan.
Karena di balik setiap rupiah yang tercatat sebagai pendapatan, ada wajah rakyat yang membayar penuh harapan. Dan mungkin, hingga hari ini, hanya nurani rakyat yang masih mencatat untung.