Oleh: Wahyu Agung Prihartanto (*)
Belakangan ini, sebuah surat edaran yang melarang penggunaan bendera bajak laut. Bendera bertengkorak khas One Piece beredar di media sosial dan ruang-ruang publik. Entah siapa yang memulai, simbol-simbol fiksi yang dulu hanya kita nikmati di komik dan anime, kini dianggap mengancam negara. Alasannya? Mengganggu citra institusi dan melanggar aturan formal.
Saya sempat mengerutkan dahi. Benarkah negara sebesar ini mulai takut pada sehelai kain bergambar tengkorak tersenyum?
Sesungguhnya di laut, kita terbiasa melihat bendera-bendera berkibar. Mulai dari bendera negara, kode-kode internasional, sampai kadang bendera klub bola kesayangan para ABK. Tapi kini, rupanya kita harus hati-hati memilih lambang, karena negara bisa saja menuding Anda menyebarkan ideologi bajak laut.
Pertama-tama lupakan sejenak fakta bahwa bajak laut dalam One Piece adalah karakter fiksi. Meskipun fiksi, ia mampu menginspirasi nilai-nilai seperti persahabatan, keberanian, dan keadilan. Sementara, negara tak punya waktu untuk memahami makna simbolis. Artinya, negara sedang sibuk mengatur ulang imajinasi rakyatnya.
Paranoid? Ya. Tapi, kekakuan membalut seragam otoritas dan semangat nasionalisme, paranoia itu tampak seperti kewibawaan.
Saya tak tahu siapa yang lebih berbahaya:
Mereka yang menggantung bendera Straw Hat Pirates di kapal sebagai bentuk hiburan,
atau
Mereka yang menggantungkan nasib demokrasi kita pada tafsir sempit dan rasa takut terhadap gambar tengkorak kartun.
Jika negara sampai harus mengeluarkan surat larangan hal remeh-temeh, kita curiga apakah negara sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih serius. Biasanya, ketika simbol mulai dilarang, seni mulai disensor, dan imajinasi diawasi, penanda kekuasaan sedang rapuh.
Ironisnya, negara ini tidak buru-buru ketika melihat kapal-kapal asing mencuri ikan di laut kita. Tidak reaktif ketika anak muda kehilangan pekerjaan. Tidak cukup gelisah ketika pendidikan morat-marit atau ketika pejabat merangkap komisaris. Tapi terhadap selembar kain bergambar tengkorak, negara merasa perlu menegakkan aturan.
Apakah ini bentuk baru nasionalisme digital versi absurd dan kaku? Atau jangan-jangan ini cuma pengalihan isu dari hal-hal yang lebih substansial tapi tak sanggup mereka benahi?
Sebagai orang pelabuhan, saya terbiasa bekerja dengan simbol. Setiap warna dan bentuk punya arti. Tapi saya juga belajar membedakan mana simbol navigasi dan mana simbol ekspresi. Ketika negara mencampuradukkan keduanya, kita bukan hanya kehilangan arah, kita kehilangan akal sehat.
Jika negara terus mengatur simbol-simbol fiksi seolah itu senjata makar, maka imajinasi menjadi korban pertama dari demokrasi yang menyempit. Hari ini bendera One Piece, besok bisa jadi mural, lagu, kutipan buku, atau bahkan ekspresi wajah. Terdapat anggapan, bahwa kesemuanya tidak sejalan dengan narasi resmi.
Saya ingin mengingatkan secara satir, bahwa negara tak perlu menakuti rakyat hanya karena rakyat sedang bersenang-senang. Ketika kita terganggu oleh bendera bajak laut, problemnya bukan pada rakyat yang bermain simbol, melainkan kekuasaan telah kehilangan rasa humor. Dan, bila penguasa kehilangan rasa humor, kita tahu demokrasi sedang dalam bahaya serius.
Di zaman anggapan fiksi adalah subversif, dan memperlakukan bendera anime sebagai manifesto pemberontakan, tugas kita sebagai warga adalah menjaga kewarasan. Tetaplah tersenyum seperti Luffy, sambil berkata: “Aku hanya ingin menjadi Raja Bajak Laut… bukan mengganggu protokol negara.”
Barangkali kita sedang hidup di era di mana negara bukan lagi sibuk melindungi rakyat, melainkan sibuk menertibkan selera. Negara tidak lagi mengurusi yang substansial, tetapi mulai resah dengan yang imajinatif. Semua yang dianggap “tidak sesuai narasi”, meskipun fiktif dan bersifat hiburan, dicurigai sebagai benih pemberontakan.
Lucunya, negara bisa abai terhadap peredaran narkoba di pelabuhan, tetapi tidak bisa mentoleransi gambar tengkorak di tiang kapal. Negara tidak mampu menertibkan pungli, tapi sangat cekatan mengawasi mural dan poster. Apa tujuan ini semua? Ketertiban atau ego kekuasaan?
Saya kira, ini bukan semata soal bendera One Piece. Ini gejala dari pola pikir birokrasi yang makin sensitif terhadap ekspresi warga, tetapi makin tumpul terhadap kesalahan sistemik. Negara seperti ini ibarat nakhoda yang mengarahkan kapal besar hanya dengan kompas kecurigaan.
Kita harus waspada, karena ini bukan sekadar cerita tentang sebuah bendera kecil. Ini tentang watak negara yang mulai mudah terganggu oleh simbol, tapi gagal membaca makna. Ini tentang demokrasi yang kehilangan kedalaman karena terlalu sibuk menyisir permukaan.
Sebagai warga, kita tidak butuh negara yang gemar melarang. Kita butuh negara yang bisa membedakan mana simbol bahaya dan mana kebebasan berekspresi. Jika bendera bajak laut adalah ancaman, saya tak bisa membayangkan betapa gentarnya mereka terhadap rakyat yang mulai berpikir kritis.
(*) Penulis
Praktisi Maritim dan Pengamat Sosial-Kebudayaan