Ujian bagi Demokrasi Barat kembali terulang, bukan musuh ideologisnya, melainkan oleh nafsu geopolitiknya sendiri. Greenland, pulau es yang selama ini jauh dari pantauan radar publik global, kini menjadi pusat kepentingan strategis AS dan sekutunya. Di balik jargon keamanan dan stabilitas kawasan, hak rakyat Greenland perlahan tergeser dari percakapan.
Pulau terbesar di dunia itu bukan sekadar wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Greenland adalah simpul strategis Arktik. Kaya mineral tanah jarang, memiliki posisi militer vital, dan berada di jalur baru pelayaran global akibat mencairnya es. Dalam konteks inilah demokrasi Barat menunjukkan paradoksnya. Lantang berbicara hak bangsa lain, tetapi pragmatis ketika kepentingannya sendiri terancam.
Pernyataan terbuka Presiden Amerika Serikat yang kembali mengungkit penguasaan Greenland melalui tekanan politik dan ekonomi terhadap Denmark. Hal ini menandai kembalinya logika lama, bahwa wilayah adalah aset strategis, bukan sebagai rumah bagi sebuah bangsa. Meski pemerintah Denmark dan Greenland menolak tegas rencana tersebut, namun wacana itu memperlihatkan cara pandang hegemonik yang tak tersangkal.
Mereka menggunakan dalih yang nyaris sama, yaitu adanya ancaman Rusia dan China di kawasan Arktik. Namun laporan berbagai pengamat pertahanan menunjukkan bahwa kehadiran militer dua negara tersebut di Greenland masih sangat terbatas. Alih-alih mengendalikan ancaman keamanan global, padahal sesungguhnya hanya ingin mengendalikan militer dan sumber daya.
Ironisnya, demokrasi Barat adalah pengusung utama prinsip self-determination. Tetapi di Greenland, prinsip itu tampak bersyarat. Otonomi boleh bergaung, sepanjang tidak mengganggu desain strategis NATO dan Amerika Serikat. Padahal, ketika suara rakyat lokal tidak lagi menjadi faktor penentu, sejatinya demokrasi mulai kehilangan substansi moral.
Bagi masyarakat Inuit, tekanan geopolitik ini bukan sekadar isu elitis. Pembangunan pangkalan militer, eksploitasi sumber daya, dan intervensi kebijakan dari luar berpotensi menggerus ruang hidup, budaya, dan masa depan mereka. Demokrasi yang datang tanpa persetujuan rakyat setempat sejatinya bukan perlindungan, melainkan penyamaran untuk mendominasi.
Kasus Greenland mencerminkan wajah kolonialisme baru. Tidak lagi datang dengan pendudukan fisik, tetapi melalui tekanan diplomatik, aliansi militer, dan ketergantungan strategis. Inilah imperialisme abad ke-21, halus, legal yang membungkus nilai-nilai luhur.
Bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, Greenland adalah peringatan. Hari ini, kita merampas kedaulatan tidak selalu menggunakan senjata, tetapi dengan narasi. Demokrasi dapat berubah menjadi alat pembenar, jika etika dan konsistensi tidak mengawalnya.
Jika demokrasi Barat ingin tetap bernilai universal, maka ujian nyatanya sederhana, yaitu dengarkan suara rakyat Greenland. Tanpa itu, demokrasi tak lebih dari slogan, keras di podium, lunak di hadapan kepentingan.
Tekanan Barat terhadap Greenland juga tidak bisa lepas dari perubahan peta kekuatan global. Dunia tengah bergerak dari tatanan unipolar menuju multipolar, dan kawasan Arktik menjadi salah satu arena paling menentukan. Di wilayah ini, kekuatan besar berlomba lebih cepat daripada kemampuan hukum internasional mengaturnya. Konvensi, perjanjian, dan norma kedaulatan sering tertinggal jauh di belakang kepentingan strategis.
Amerika Serikat memandang Arktik sebagai perpanjangan langsung dari sistem pertahanannya. Pangkalan udara Pituffik di Greenland bukan sekadar instalasi militer, melainkan bagian penting dari jaringan peringatan dini dan pertahanan misil. Dalam logika ini, Greenland bukan berlaku sebagai subjek politik, melainkan sebagai simpul teknis. Kala fungsi strategis mereduksi wilayah, hak rakyat lokal otomatis menjadi variabel sekunder.
Eropa, terutama Denmark, berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka mengklaim komitmen terhadap demokrasi dan hak otonomi Greenland. Di sisi lain, tekanan dari sekutu utama dalam NATO membuat ruang manuver politik semakin sempit. Aliansi yang seharusnya menjamin keamanan kolektif justru berpotensi menciptakan relasi timpang di antara anggotanya sendiri. Greenland terjepit di antara solidaritas formal dan kepentingan nyata.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana demokrasi internasional sering kali bekerja secara hierarkis. Negara besar menetapkan agenda, negara kecil menyesuaikan. Ketika penyesuaian itu menuntut pengorbanan hak menentukan nasib sendiri, demokrasi kehilangan sifat egaliternya. Yang tersisa hanyalah mekanisme kekuasaan dengan legitimasi prosedural.
Lebih jauh, eksploitasi sumber daya Greenland membawa konsekuensi ekologis yang serius. Arktik adalah wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim. Pengerukan mineral dan ekspansi militer justru mempercepat kerusakan lingkungan yang dampaknya berskala global. Ironisnya, negara-negara yang paling lantang berbicara soal krisis iklim juga menjadi aktor utama yang mendorong eksploitasi kawasan ini.
Greenland, dalam konteks ini, bukan kasus terisolasi. Ia adalah contoh bagaimana wilayah pinggiran menjadi korban persaingan pusat-pusat kekuatan dunia. Polanya berulang, membesar-besarkan ancaman, keamanan sebagai alasan, demokrasi berkedok legitimasi. Hak rakyat lokal datang belakangan, atau tidak sama sekali.
Ujian kesejatian demokrasi tidak di forum internasional atau pidato kenegaraan, melainkan di wilayah-wilayah sunyi seperti Greenland. Di sanalah ujian konsistensinya. Apakah prinsip tetap dijaga ketika tidak menguntungkan, atau ditinggalkan ketika menghalangi kepentingan.
Bagi Indonesia, kasus Greenland seharusnya menjadi alarm geopolitik. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dan kekayaan sumber daya, Indonesia tidak asing dengan tekanan kepentingan global. Arktik hari ini mengajarkan bahwa konstitusi tidak cukup menjaga kedaulatan, tetapi dengan kewaspadaan diplomatik dan keberanian politik. Jika membiarkan demokrasi internasional berjalan selektif, maka negara-negara nonblok hanya akan menjadi objek berikutnya. Greenland bukan sekadar cerita jauh di utara, ia adalah cermin masa depan tata dunia yang harus dibaca secara jernih.