Reformasi Suram, Rakyat Tuntut Pembaruan. Masa jabatan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka tiga bulan berlalu. Alih-alih mengusung reformasi perubahan, namun tinggal menyisakan bayang-bayang kekecewaan. Sejak 17 Februari 2025 lalu, ribuan mahasiswa dan masyarakat berbagai lapisan turun ke jalan. Mereka menuntut perbaikan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro harapan rakyat. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan cerminan nyata dari keresahan mendalam terhadap arah kebijakan negara.
Pada catur wulan pertama, penerapan sejumlah kebijakan tampak tidak sejalan dengan retorika reformasi, sebutlah transparansi, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan yang terkesan eksklusif serta minimnya partisipasi publik menimbulkan pertanyaan mendasar. Dimana peran rakyat turut menentukan nasib bangsa? Kritik yang muncul di berbagai forum menandakan, bahwa pemerintah belum mampu menyeimbangkan antara kepentingan elit pengambil keputusan dengan aspirasi masyarakat.
Tak hanya itu, semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi mengindikasikan bahwa kebijakan pro-rakyat belum terealisasi secara nyata. Janji untuk memperbaiki birokrasi, menciptakan lapangan kerja yang merata, dan mengurangi disparitas antar wilayah belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan. Kegagalan pemerintah dalam menerapkan reformasi yang inklusif justru memicu menurunnya kepercayaan publik. Hal tersebut terlihat dari semakin meluasnya aksi unjuk rasa.
Kekecewaan yang menyelimuti harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi ulang pendekatan strategisnya. Dialog terbuka oleh berbagai elemen masyarakat berkembang. Mereka menuntut transparansi kebijakan serta akuntabilitas tinggi, bila pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik pulih. Dengan mendengarkan suara rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas politik kekuasaan, Indonesia berpeluang kembali menemukan “terang” yang sempat bergaung.
Mati terang, muncullah Indonesia dalam kegelapan, sebuah peringatan keras bagi para pemimpin untuk tidak mengabaikan aspirasi rakyat. Waktu yang akan menentukan janji reformasi dapat tertunai, atau justru semakin menjerumuskan bangsa ke dalam kebijakan yang tidak menyejahterakan rakyat. Kini, tugas pemerintah harus membuktikan komitmen tersebut melalui langkah-langkah konkret, untuk memulihkan harapan dan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia.
Menghadapi masa depan, kondisi ini seharusnya berguna bagi pemerintah untuk menelaah secara mendalam berbagai aspek kebijakan. Serta, mencermati penerapan pengambilan keputusan sejauh ini. Langkah awal yang sangat penting adalah membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan beragam pihak untuk mengakomodasi kebutuhan publik. Seperti, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelompok minoritas. Pendekatan ini, bukan semata hanya meningkatkan keabsahan kebijakan publik, melainkan memperkaya perspektif dalam penanganan masalah-masalah kompleks.
Selain itu, keterbukaan dalam setiap tahap pengambilan keputusan merupakan kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara transparan mengenai pengambilan dasar-dasar kebijakan, sehingga masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan setiap program. Di sinilah, peran lembaga pengawas dan media massa sangat vital, karena mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Hal tersebut, bisa memastikan setiap langkah reformasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas.
Pada gilirannya, perlu peninjauan ulang janji program-program unggulan agar lebih optimal. Janji perbaikan birokrasi harus terwujud melalui tindakan nyata, seperti memberantas praktik korupsi dan menyederhanakan prosedur-prosedur yang selama ini menghambat pelayanan publik. Demikian pula, upaya penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi slogan belaka. Implementasi kebijakan ekonomi yang inklusif harus terukur secara menyeluruh agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan, bukan hanya segelintir elit.
Ukuran keberhasilan reformasi bukan semata dari indikator ekonomi, melainkan juga dari seberapa besar kemampuan pemerintah dalam merangkul aspirasi rakyat. Masyarakat yang merasa suaranya didengar dan dihargai cenderung akan lebih mendukung proses transformasi nasional. Kritik yang membangun dan partisipasi aktif dalam forum diskusi publik merupakan modal penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan dan adil.
Lebih jauh lagi, semangat kritis masyarakat harus disertai dengan sikap konstruktif. Aksi protes dan kritik yang disertai dengan saran perbaikan dapat mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan kebijakan yang dianggap kurang tepat. Dengan sinergi antara pemerintah dan rakyat, Indonesia memiliki potensi untuk bangkit dari bayang-bayang kekecewaan dan mengembalikan harapan akan reformasi yang sejati.
Momen caturwulan pertama ini hendaknya menjadi titik balik, waktu untuk mengevaluasi kembali visi dan misi pemerintah. Jika langkah konkret dan komitmen nyata segera terealisasi, ada peluang bagi bangsa untuk kembali menemukan sinar terang. Namun, jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan, Indonesia berisiko semakin terperangkap dalam kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ini merupakan panggilan an bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan bijaksana demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.