Nahkoda Tanpa Peta. Di negeri kepulauan yang sejak dulu hidup dari desau angin laut dan desir pelabuhan, hiduplah seorang lelaki bernama Jendra Wiratama. Wajahnya sederhana, senyumnya murah, langkahnya bak orang terlatih menyusuri jalanan pasar sebelum fajar. Namun, hidup selalu punya cara untuk menjadikan seseorang lebih besar dari asalnya.
Berasal dari kampung kecil yang di kelilingi tambak, ia tumbuh menjadi pemimpin negeri yang berjuluk “Tanah Seribu Dermaga”. Sayangnya, di beberapa waktu terakhir, ombak laut tak lagi bersahabat. Isu tentang peta pendidikan yang seharusnya menjadi hal paling pribadi, dan selesai dalam biografi siapa pun, tiba-tiba menjelma badai.
Bukan badai biasa, melainkan badai yang memantul dari layar ponsel ke layar televisi hingga ruang tamu ke ruang sekolah. Bahkan, percakapan warung kopi sampai ruang rapat pejabat. Bangsa yang besar oleh pengalaman maritim itu mendadak terbelah, bukan oleh arus laut, melainkan lembaran kertas bernama ijazah.
Nahkoda Kehilangan Peta Gelombang
Di negeri maritim, sekali angin salah arah, kapal bisa terseret ke wilayah asing, demikian pula negeri. Sekali kita tidak mampu mengurus isu dengan terang, ia berubah menjadi gelombang yang terus-menerus menggulung.
Isu pendidikan Jendra berawal dari buih yang pecah di batu karang, kecil dan tidak penting. Namun, seperti semua gelombang kecil yang tak tertangani, ia menjadi badai. Bukan hanya mempertanyakan dari mana sang pemimpin belajar, tetapi juga apa yang ia sembunyikan.
Sosial media meledak. Pendukung dan penentang seperti dua kapal yang menyalakan meriam di tengah malam. Setiap celah menjadi tafsir. Tiap jeda menjadi prasangka. Per senyap berujung kecurigaan.
Padahal, mungkin sebagian rakyat tidak peduli apakah sang pemimpin tamatan negeri mana. Yang mereka pedulikan hanya satu, “Apakah ia jujur dalam menyampaikan kisahnya kepada bangsa?”
Nahkoda Tanpa Peta Kepastian
Bangsa yang baik adalah bangsa yang membenahi lambung kapalnya sebelum bocor. Tetapi, bangsa ini justru sibuk menambal cerita. Setiap hari muncul penjelasan baru, bantahan baru, versi baru, dokumen baru.
Seolah-olah negara berubah menjadi ruang fotokopi raksasa yang berisi map, materai, dan pernyataan. Sementara itu, haluan kapal tak kunjung jelas. Isu pangan, energi, pendidikan, dan keselamatan pelaut nyaris tak tersentuh. Ekonomi layaknya kapal yang menunggu angin tapi tak kunjung lepas dari talinya.
Di tengah itu semua, rakyat tidak melihat pemimpinnya naik ke geladak, dan berkata, “Ini arah kita, ini kebenaran, dan ini jalan pulangnya?” Diamnya Jendra terlalu panjang, sangat dingin, bahkan sunyi untuk ukuran seorang nakhoda.
Nahkoda dan Peta Kejujuran
Setiap pelaut tahu, kita dapat menghindari badai kecil, jika nakhodanya berteriak dari anjungan:
“Alih haluan! Tarik layar! Tegakkan kompas!”
Tapi, Jendra memilih diam, mungkin ia percaya diam adalah cara meredam ombak. Namun pelaut mana pun paham, hening di tengah badai hanya mempercepat karam. Keheningan pemimpin memberi ruang bagi spekulasi tumbuh seperti jamur di palka lembab.
Rakyat yang sebelumnya setia kini mulai bertanya-tanya. Jika hal paling sederhana tentang peta pendidikan saja tidak selesai,
bagaimana dengan keputusan yang nilainya triliunan?
Betapa dengan hutang luar negeri? Macam mana dengan masa depan anak-anak bangsa? Isu ijazah akhirnya bukan lagi soal ijazah. Ia menjelma pertanyaan tentang kejujuran, kompetensi, dan konsistensi.
Keruntuhan Peta Nahkoda
Laut adalah guru terbaik bagi manusia, ia tidak pandai berbohong, dan dia tidak pandai bersilat-lidah. Sira hanya tunduk kepada nakhoda yang jujur pada arah, angin, dan keadaan kapal.
Dalam dunia maritim, satu hal berlaku universal. Bahwa, latar belakang bisa berbeda-beda, tapi integritas tak boleh cacat. Sebuah kapal tidak peduli apakah nakhodanya lulusan sekolah tinggi pelayaran atau belajar dari pengalaman di dermaga.
Terpenting adalah, saat kompas menunjuk arah utara, nakhoda tidak memaksa awak untuk percaya bahwa utara ada di barat. Jika peta pemimpin retak, maka seluruh perjalanan bangsa ikut runtuh.
Nahkoda Buta Peta ABK
Bangsa kita bukan kumpulan penumpang pasif. Kita adalah pelaut yang ikut menurunkan jangkar, mengikat tali, mengangkat layar, dan memperbaiki karang-karang pengetahuan. Karena itu, kita berhak atas satu hal yang paling mendasar. Yaitu, kepastian moral dari pemimpinnya.
Isu ijazah atau apa pun bentuknya, adalah simbol tentang kebenaran yang tak boleh bengkok, ia adalah cermin reputasi. Jika cermin itu retak, maka wajah bangsa ikut terdistorsi. Dan, ketika kepercayaan retak, maka kapal sekuat apapun, tak mungkin selamat dari hempasan badai berikutnya.
Penutup
Akhirnya, sejarah selalu menilai bukan dari seberapa tinggi layar terkembang, melainkan seberapa teguh nakhoda menjaga cahaya mercusuarnya. Mengenang Jendra Wiratama, atau siapa pun ia sebagai simbol pemimpin bangsa, bukan dengan memamerkan ijazah di dinding. Tetapi, melalui keberanian mengakui kebenaran di tengah angin kencang.
Bangsa maritim ini lahir dari gelombang, angin yang membesarkannya, serta badai yang menempanya. Kita tidak butuh nahkoda yang sempurna, melainkan pemimpin jujur sebelum mengambil keputusan. Sebab, hanya kejujuran yang bisa mengantar kapal besar bernama Indonesia, menemukan Pelabuhan Masa Depan dengan selamat.
Tagline Khas Maritim
“Di lautan kebenaran, jangkar integritas tak boleh goyah.”