Di laut, seorang pelaut paham satu hal mendasar. Kapal boleh kehilangan kecepatan, layar boleh koyak, bahkan muatan bisa berkurang, tetapi ada satu yang tak boleh lepas, namanya jangkar. Tanpa jangkar, kapal akan hanyut mengikuti arus, tak lagi punya kuasa menentukan arah. Dan, bagi rakyat, hak suara adalah jangkar terakhir.
Adanya wacana mengembalikan Pilkada kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD dengan dalih biaya pemilu yang mahal. Bagi pelaut terasa seperti perintah melepas jangkar, demi alasan efisiensi pelayaran. Sekilas terdengar rasional. Namun bagi mereka yang hidup di geladak bawah republik ini, argumen itu justru menimbulkan kegundahan yang dalam.
Sebab sejarah beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Tanah yang dulu menjadi tumpuan hidup rakyat kecil, berpindah ke tangan pemodal besar. Hak hidup layak buruh pabrik tergerus oleh dalih iklim investasi. Hasil tambang yang seharusnya menjadi berkah bersama, justru mengalir ke kantong segelintir oligarki. Kini, yang tersisa dan masih rakyat miliki secara utuh hanyalah hak memilih. Dan, hak itu pun sebentar lagi lenyap, alasan terlalu mahal.
Angka Rp37,5 triliun memang terdengar besar jika terpisah dari konteks. Namun negara ini bukan perahu nelayan satu layar. Indonesia adalah kapal raksasa dengan ratusan juta penumpang. Jika biaya Pilkada itu di bagi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap, nilainya sekitar Rp184.000 per rakyat. Pertanyaannya sederhana, “Apakah Rp184.000 terlalu mahal untuk menjaga kedaulatan suara seorang warga negara?”
Demokrasi memang tidak murah. Sejak awal, ia tidak pernah menjanjikan menjadi sistem yang hemat biaya. Demokrasi adalah investasi, bukan pada beton dan baja, melainkan pada kepercayaan publik. Negara besar memang mahal, dan justru karena besar itulah ia membutuhkan partisipasi rakyat, bukan pemangkasan hak.
Lebih dari sekadar angka, pemilu langsung juga memiliki dimensi ekonomi yang sering terlupakan. Di setiap kontestasi, roda ekonomi lapisan bawah berputar. Tukang sablon kaos, penjahit atribut, percetakan, kurir, penyedia konsumsi, hingga UMKM di sekitar TPS. Uang negara tidak menguap, melainkan bersirkulasi di dermaga ekonomi rakyat kecil.
Menghapus pemilu langsung sama artinya menarik kapal ke pelabuhan elite, lalu menutup akses perahu-perahu kecil yang selama ini ikut hidup dari gelombang demokrasi.
Ketika mempersoalkan pembengkakan biaya akibat money politics, maka pertanyaan jujurnya bukan pada sistem pemilunya, melainkan pada integritas pengelolanya. Apakah pengawasan sudah maksimal? Benarkah penindakan sudah tegas? Mungkinkah KPU dan Bawaslu telah menerima gigi yang cukup untuk menggigit pelanggaran, bukan sekadar mencatatnya?
Mengganti sistem pemilu karena praktik kotor di dalamnya, ibarat membuang kompas karena nakhoda enggan belajar membaca peta. Yang salah bukan arah mata angin, melainkan keberanian menegakkan disiplin pelayaran.
Pilkada tidak langsung oleh DPRD bukan sekadar perubahan teknis. Ia adalah perubahan relasi kekuasaan. Dari rakyat kepada elite. Bersumber pada pelabuhan terbuka ke ruang tertutup. Berawal dari suara jutaan warga menjadi bisik-bisik transaksi politik. Kita mungkin menghemat anggaran, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu rasa memiliki atas negeri ini.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang murah, melainkan demokrasi yang jujur. Jika negara mulai menghitung hak suara rakyat dengan logika untung-rugi, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan kapal untuk berlayar tanpa jangkar. Cepat, efisien, tetapi mudah hanyut ke mana saja.
Rakyat mungkin tidak selalu benar dalam memilih. Namun sejarah menunjukkan, ketika hak memilih terampas, yang muncul bukan ketertiban, melainkan luka panjang. Di laut, pelaut berpengalaman tahu, badai tidak selalu datang dari ombak besar. Kadang ia datang dari keputusan kecil yang salah di meja navigasi.
Jika tanah, sumber daya, dan hak hidup telah tergerus, jangan biarkan hak suara menjadi korban berikutnya. Sebab ketika jangkar terakhir sirna, kita bukan lagi bangsa pelaut yang menentukan arah, melainkan penumpang yang pasrah pada arus kekuasaan.
Namun ada satu hal lain yang kerap luput dari perbincangan, soal pendidikan politik rakyat. Pemilu langsung, dengan segala kekurangannya, sejatinya adalah ruang belajar kolektif. Rakyat belajar menilai, membandingkan, bahkan kecewa. Tetapi dari kekecewaan itulah tumbuh kedewasaan berdemokrasi. Demokrasi bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses panjang menempa nalar publik.
Ketika hak memilih berpindah ke ruang DPRD, maka ruang belajar itu telah tertutup. Rakyat kembali menjadi penonton, bukan pelaku. Padahal bangsa pelaut tahu, keterampilan membaca angin dan arus tidak turun lewat cerita, tetapi lewat pengalaman berlayar. Menghilangkan pemilu langsung sama saja dengan melarang awak kapal menyentuh kemudi, lalu berharap mereka kelak menjadi nakhoda yang tangguh.
Lebih jauh, wacana ini juga mengandung ironi. Di satu sisi, rakyat terus diminta percaya pada sistem, taat pada hukum, dan berkorban demi stabilitas. Namun di sisi lain, kepercayaan itu justru dipangkas ketika rakyat ingin terlibat langsung menentukan pemimpinnya. Negara seolah berkata, percayalah pada kami, tetapi enggan berkata, kami percaya pada rakyat.
Dalam pelayaran, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Kapal bisa berlayar dengan mesin tua, tetapi tidak akan sampai tujuan jika awak dan nakhodanya saling curiga. Demokrasi pun demikian. Ketika kepercayaan rakyat dikikis, negara mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan jiwa kebangsaannya.
Jika hari ini pemilu langsung dianggap terlalu mahal, bisa jadi esok hari kritik dianggap terlalu bising, dan lusa partisipasi publik dianggap mengganggu stabilitas. Semua dimulai dari satu keputusan kecil, mengurangi peran rakyat atas nama efisiensi. Padahal sejarah mengajarkan, negara yang besar bukan negara yang menyingkirkan rakyatnya dari dek kapal, melainkan yang memberi ruang seluas-luasnya agar rakyat ikut menjaga arah pelayaran.
Pada akhirnya, demokrasi memang melelahkan, bising, dan mahal. Tetapi justru di situlah nilainya. Sebab negara tanpa suara rakyat ibarat kapal megah tanpa awak, berkilau dari luar, kosong di dalam, dan rapuh ketika badai datang.