Bali, Sampah, dan Ironi Surga Wisata. “Surga Dunia” kerap menggambarkan keistimewaan Pulau Bali. Pantai berpasir putih, budaya yang memesona, dan keramahan masyarakat yang menghidupi jutaan wisatawan setiap tahun. Namun di balik kilau pariwisata itu, menyimpan kenyataan pahit. Karena, tumpukan sampah plastik, limbah cair hotel, hingga pencemaran telah mencoreng citra pulau dewata.
Ironi ini kian terasa ketika pemerintah memberi tenggat tiga bulan bagi hotel-hotel untuk memperbaiki manajemen limbah mereka. Ironisnya, warisan “surga wisata” dunia itu, kini mengalami gerusan dari dalam, karena kelalaian dalam menjaga lingkungan, bahkan mengancam fondasi ekonomi Bali sendiri.
Prolog: Sebuah Cermin Buram
Di tengah riuhnya jargon green economy dan keberlanjutan, Indonesia kembali berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah dan sektor swasta berlomba mengumandangkan komitmen hijau. Sebuah proyek waste-to-power yang konon mampu mengubah sampah menjadi listrik, energi terbarukan, hingga regulasi lingkungan di kawasan pariwisata.
Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan kerap menghadirkan paradoks. Kecaman terhadap hotel-hotel di Bali atas manajemen limbah yang buruk. Sungai-sungai kota penuh dengan plastik, dan masyarakat terbiasa dengan pola konsumsi instan sekali pakai.
Pertanyaan sederhana meski getir, apakah agenda keberlanjutan kita sekadar retorika, atau sungguh-sungguh langkah menuju perubahan?
Waste-to-Power: Solusi atau Sekadar Ilusi?
Baru-baru ini, Danantara Indonesia mengumumkan rencana peluncuran proyek waste-to-power di kota-kota besar. Ide dasarnya sangat menjanjikan. Alih-alih membiarkan gunungan sampah penimbul bau busuk dan pencemar tanah, tapi sampah bereinkarnasi menjadi energi listrik. Konsep ini sesuai dengan prinsip circular economy, dan dunia internasional telah menggaungkannya.
Namun, kita perlu kritis. Di banyak negara, proyek serupa sering terkendala oleh teknologi yang mahal, efisiensi rendah, serta risiko pencemaran udara akibat pembakaran. Apalagi, sampah di Indonesia mayoritas organik dengan kadar air tinggi, yang membuat proses konversi energi tidak sesederhana brosur investor. Tanpa transparansi tata kelola, waste-to-power hanya akan jadi monumen mahal yang menyerap dana publik, tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Hal ini terpulang pada kebiasaan masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak sumbernya.
Bali dan Ironi Pariwisata Hijau
Promosi Destinasi Bali sering identik dengan spirit budaya dan lingkungan yang selaras. Meski kondisinya kontras, karena pemerintah memberi tenggat tiga bulan bagi hotel-hotel untuk memperbaiki manajemen limbah. Artinya, banyak akomodasi yang hingga kini masih mengabaikan kewajiban dasar menjaga lingkungan.
Bayangkan, pulau yang hidup dari pariwisata justru meracuni laut dan pantainya sendiri dengan limbah cair dan plastik. Ironi ini tidak hanya mencoreng citra Bali di mata dunia, tetapi juga mengancam masa depan ekonomi lokal berbasis keindahan alam.
Seorang aktivis lingkungan di Denpasar pernah berkata:
“Bali sedang menjual emas tapi menyimpannya di lumpur. Jika lingkungan hancur, apa lagi yang tersisa untuk ditawarkan?”
Kalimat itu menggambarkan bahwa keberlanjutan bukanlah pilihan tambahan, melainkan syarat hidup bagi industri pariwisata.
Biaya Hidup vs Biaya Lingkungan
Survei terbaru menunjukkan bahwa isu terbesar bagi masyarakat saat ini adalah biaya hidup, bukan lagi korupsi atau lingkungan. Wajar, sebab kenaikan harga pangan dan energi bermuara langsung ke dapur setiap keluarga. Namun, di sinilah tantangan terbesar, apakah kita rela menukar keberlanjutan lingkungan dengan kenyamanan sesaat?
Misalnya, plastik sekali pakai terasa murah dan praktis, tetapi biaya jangka panjang untuk membersihkan sungai, laut, dan kesehatan lebih mahal. Begitu pula dengan hotel yang memilih menekan biaya operasional dengan membuang limbah sembarangan.
Kerusakan permanen tak sebanding dengan keuntungan jangka pendek, dampak jangka panjangnya akan menggerus pariwisata. Kebijakan publik harus berani keluar dari jebakan ini. Keberlanjutan bukan sekadar biaya tambahan, melainkan investasi masa depan.
Tiga Langkah Kritis
Agar agenda lingkungan tidak berhenti sebagai jargon, setidaknya tiga langkah kritis yang perlu perhatian:
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan. Regulasi lingkungan seringkali ada, tetapi lemahnya pengawasan membuat pelaku industri bisa menghindar. Penegakan sanksi harus konsisten, terutama bagi sektor besar seperti perhotelan dan industri makanan-minuman.
- Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat. Keberlanjutan tidak akan lahir hanya dari kebijakan atas-bawah. Edukasi publik, mulai dari sekolah dasar hingga komunitas lokal. Ini penting untuk menumbuhkan budaya memilah sampah, hemat energi, dan sadar lingkungan.
- Inovasi Lokal, Bukan Sekadar Impor Teknologi. Alih-alih menggantungkan diri pada mesin mahal impor, Indonesia bisa mengembangkan solusi berbasis kearifan lokal. Bank sampah, pengolahan organik menjadi kompos, hingga pemanfaatan energi terbarukan skala kecil yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat.
Refleksi: Antara Harapan dan Kenyataan
Dalam puisi, kita sering menemukan bait yang menyindir manusia setelah merusak bumi sendiri. Seorang penyair Bali menulis:
“Laut memberi hidup,
pasir memberi pijak,
hutan memberi nafas,
lalu kita balas dengan racun, plastik, dan mesin.
Apakah bumi akan tetap sabar,
atau ia diam-diam menunggu saatnya marah?”
Refleksi semacam ini penting. Karena di balik angka statistik, proyek megah, dan janji pemerintah, ada realitas yang masyarakat kecil rasakan. Nelayan yang tak lagi menemukan ikan karena laut tercemar, petani yang gagal panen karena tanahnya rusak. Dan, anak-anak yang tumbuh di kota penuh asap serta sungai hitam.
Penutup: Jalan Panjang Keberlanjutan
Agenda lingkungan dan keberlanjutan adalah jalan panjang penuh tantangan. Proyek waste-to-power bisa jadi solusi, tapi tanpa pengelolaan sampah dari hulu, ia akan gagal. Bali bisa tetap jadi magnet dunia, tapi hanya jika industrinya sungguh-sungguh menjaga lingkungan. Pemerintah bisa berbicara soal ekonomi hijau, tapi tanpa kesadaran masyarakat, itu hanya mimpi di atas kertas.
Keberlanjutan bukan milik aktivis semata, melainkan urusan bersama. Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang yang bisa kita habiskan, melainkan pinjaman dari anak cucu yang menunggu giliran hidup. Jika “surga” ingin tetap melekat pada Bali, maka ia harus menjaga tanah, laut, dan udara dari kerakusan dan kelalaian manusia.
Tidak ada gunanya membangun resort mewah, jika pantainya penuh plastik. Tak ada artinya menjual eksotisme budaya, jika sungainya berubah jadi saluran limbah. Bali hanya punya dua pilihan, membuktikan bahwa pariwisatanya benar-benar berkelanjutan, atau perlahan kehilangan mahkotanya di mata dunia.
Surga tidak bisa hidup dari promosi, ia hanya bisa bertahan jika dijaga dengan tanggung jawab nyata.