Pembuka
Bali, sebagai Pulau Surga Wisata (Dewata) selama ini, baru saja mengalami bencana banjir dan longsor terburuk dalam satu dekade terakhir. Hujan deras berhari-hari menenggelamkan permukiman, memutus jalan, melumpuhkan aktivitas warga, bahkan merenggut korban jiwa. Bagi banyak orang, menganggap bencana ini sekadar ujian alam. Namun jika kita berpeluang menelisik lebih dalam, maka akan muncul pertanyaan mengemuka. Apakah banjir Bali benar-benar bencana alam murni, ataukah hasil dari kelalaian manusia yang terus mengabaikan keseimbangan lingkungan?
Bali: Surga yang Rentan
Secara geografis, Bali memang rawan bencana hidrometeorologi. Pulau kecil dengan kontur berbukit dan pegunungan vulkanik menjadikannya rawan longsor ketika curah hujan tinggi. Di sisi lain, kawasan pesisir yang padat penduduk sangat rentan terhadap genangan. Artinya, sejak awal Bali hidup berdampingan dengan risiko banjir.
Namun, risiko tersebut sejatinya dapat terkendali bila tata kelola lingkungan berlangsung dengan baik. Bali memiliki sistem tradisional subak yang selama ratusan tahun terbukti mengatur aliran air dengan bijak. Sayangnya, nilai-nilai kearifan lokal itu kini makin terpinggirkan oleh pembangunan modern yang sering serampangan.
Pembangunan yang Mengabaikan Tata Ruang
Dalam dua dekade terakhir, Bali mengalami lonjakan pembangunan, terutama di sektor pariwisata. Hotel, vila, dan resort tumbuh subur di hampir semua wilayah, termasuk di daerah resapan air. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan komersial menyebabkan berkurangnya ruang hijau yang mestinya berfungsi sebagai penahan air.
Ironisnya, banyak pembangunan berlangsung tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Pembukaan jalan-jalan baru, pemotongan tebing, namun tanpa memperhatikan pembangunan saluran drainase. Akibatnya, ketika hujan ekstrem turun, air kehilangan ruang untuk mengalir secara alami. Ia mencari jalannya sendiri, menyerbu rumah-rumah warga dan meruntuhkan lereng-lereng rapuh.
Banjir Bukan Sekadar Hujan
Memang benar, hujan deras memicu banjir. Tapi hujan hanyalah pemicu, bukan penyebab utama. Penyebab sesungguhnya adalah kombinasi buruk. Di antaranya tata ruang yang kacau, drainase yang tersumbat sampah, deforestasi di hulu, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan.
Kita bisa belajar dari negara-negara lain dengan curah hujan tinggi, namun minim bencana banjir. Jepang, misalnya, menata sungai dengan sangat disiplin dan mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan kesiapan masyarakat. Singapura, meskipun kecil dan padat, tetap mampu mengelola limpasan air karena sistem drainasenya tertata rapi. Lalu mengapa Bali, yang konon menjual keindahan dan kearifan lokal ke dunia, justru gagal menjaga rumahnya sendiri?
Pemerintah Gagap, Masyarakat Lalai
Setiap kali banjir datang, pola yang sama berulang. Pemerintah daerah buru-buru menetapkan status darurat, menyalurkan bantuan logistik, membangun posko, dan memberi santunan kepada korban. Namun setelah air surut, perhatian perlahan pudar. Program mitigasi struktural dan non-struktural kembali tertunda. Anggaran habis untuk penanganan pasca bencana, bukan pencegahan.
Di sisi lain, masyarakat pun tak luput dari kesalahan. Budaya buang sampah sembarangan masih melekat, termasuk ke sungai dan saluran air. Banyak warga yang masih membangun rumah di sempadan sungai meski terdapat larangan. Menolak relokasi, dengan alasan ekonomi dan ikatan tanah leluhur. Akhirnya, yang terjadi adalah siklus kelalaian, negara lalai mencegah, masyarakat lalai menjaga.
Bali dan Ketergantungan pada Pariwisata
Bencana banjir juga membuka mata kita tentang rapuhnya ekonomi Bali yang sangat bergantung pada pariwisata. Begitu banjir melanda, wisatawan membatalkan kunjungan, citra Bali terguncang. Infrastruktur yang rusak membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Dalam kondisi ini, masyarakat yang menggantungkan hidup pada turis menjadi korban ganda. Yaitu terdampak banjir sekaligus kehilangan sumber penghasilan.
Diversifikasi ekonomi Bali seharusnya menjadi prioritas. Ketahanan pangan, industri kreatif lokal, hingga energi terbarukan bisa menjadi pilar tambahan. Jika tidak, setiap bencana alam akan langsung berdampak guncangan ekonomi, membuat Bali semakin rapuh.
Pelajaran dari Subak: Kembali ke Akar
Subak, sistem pengairan tradisional Bali yang dapat pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia, sejatinya menawarkan solusi berkelanjutan. Filosofi “Tri Hita Karana”, harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas, menjadi dasar subak. Melalui subak, memandang air tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga entitas yang harus dihormati.
Namun sistem ini kini tergerus modernisasi. Alih-alih memperkuat subak, kita membiarkannya tergantikan oleh beton dan aspal. Padahal, menghidupkan kembali semangat subak dengan adaptasi modern, bisa menjadi kunci dalam mitigasi banjir. Seperti, penguatan sawah sebagai daerah resapan, menjaga hutan sebagai penyangga air, serta mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi.
Jalan Keluar: Dari Mitigasi ke Kesadaran Kolektif
Apa yang bisa Bali lakukan agar tak terus menerus jadi korban banjir?
- Rehabilitasi Daerah Resapan dan Hutan
Segera hentikan alih fungsi lahan di daerah rawan. Hutan di hulu harus direstorasi untuk menahan air hujan. - Penegakan Tata Ruang yang Konsisten
Jangan biarkan pembangunan melanggar sempadan sungai. Tegakkan aturan meski berhadapan dengan kepentingan investor. - Infrastruktur Drainase Modern
Perbesar kapasitas saluran air, bangun waduk penahan, dan terapkan teknologi smart drainage. - Edukasi Masyarakat
Kampanye sadar lingkungan harus masif. Dari sekolah hingga banjar. Perlu ajak masyarakat memahami bahwa membuang satu plastik sembarangan, dapat menenggelamkan banyak rumah. - Diversifikasi Ekonomi
Jangan biarkan Bali hanya bergantung pada pariwisata. Perkuat sektor lain agar masyarakat punya ketahanan ekonomi ketika bencana datang.
Penutup
Banjir Bali adalah peringatan keras bahwa alam punya cara sendiri menagih hutang. Hutang atas keserakahan pembangunan, kelalaian menjaga tata ruang, dan abainya masyarakat terhadap lingkungan.
Kini saatnya kita jujur bertanya, siapa yang sebenarnya bersalah? Jika jawabannya adalah kita semua, maka kita pula yang harus berubah. Kita tidak boleh membiarkan Bali terjebak dalam siklus bencana tahunan. Pulau ini adalah warisan budaya dan alam dunia, jangan sampai rusak hanya karena kita terlalu lama menutup mata.